hukumonline
Kamis, 13 September 2012
Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional
Masih sedikit hakim yang benar-benar memahami HPI.
HRS
Dibaca: 3819 Tanggapan: 0
Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional
Suasana Diskusi Hukum Perdata Internasional (HPI) di kampus UI Depok. Foto: Sgp

Peraturan tertulis di bidang Hukum Perdata Internasional (HPI) dinilai tidak memadai lagi. Pasalnya, Indonesia masih menggunakan tiga pasal lama warisan Belanda, yaitu Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Algemene Bepalingen (AB).

Sementara itu, banyak aktivitas hukum warga negara Indonesia yang bersentuhan dengan warga negara asing, seperti pernikahan atau perceraian antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia atau di luar negeri, adopsi anak-anak Indonesia oleh warga negara asing, dan warisan dari warga negara asing.

Regulasi yang dipakai selama ini masih warisan Belanda. Kepentingan hukum nasional mendesak perubahan. Dosen hukum perdata internasional, Mutiara Hikmah mengatakan peraturan tertulis HPI perlu guna kepastian hukum dan kepentingan hukum nasional. Bahkan dalam kasus HPI, yang dibutuhkan bukan hanya satu aturan tertulis, tetapi sudah mengarah pada sebuah kodifikasi.

“Kodifikasi secara lengkap dan sistematis itu diperlukan untuk kepastian hukum. Sementara itu, peraturan tertulis sekarang tidak memadai lagi, yaitu Pasal 16 AB, Pasal 17 AB, dan Pasal 18 AB,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Depok, Rabu (12/9).

Menurut dosen Fakultas Hukum UI ini, Indonesia telah tertinggal dari tiga negara Asia lain yang sudah memiliki aturan di bidang HPI, yaitu Jepang, Cina, dan Thailand. Jepang telah memiliki aturan di bidang HPI sejak tahun 1898, Cina sejak 1918, dan Thailand sejak 1939. Sedangkan Belanda, negara ini baru memiliki aturan ini sejak 19 mei 2011.

Selain di bidang hukum keluarga, masalah kontrak atau perjanjian yang memuat klausula tentang pilihan hukum dan forum hukum juga menjadi hal penting perlunya aturan di bidang HPI ini. Menurut Mutiara, sebanyak 80 persen kontrak di bidang pertambangan dan migas banyak menggunakan pilihan hukum asing. “Apa artinya tidak ada kepercayaan dengan hukum kita? Kita tidak tahu,” ucap Mutiara heran.

Mutiara mengatakan kodifikasi HPI juga diperlukan sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan dalam menangani perkara perdata lintas negara.Berdasarkan riset yang dia lakukan pada 2005-2006,Mutiara berkesimpulankemampuan hakim di bidang HPI sangat rendah. Banyak putusan hakim yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal kasus yang ditangani adalah ranah HPI.

Rendahnya pengetahuan hakim di bidang HPI ini tidak hanya terjadi di tingkat pertama (pengadilan negeri), tetapi juga hakim di Mahkamah Agung. “Kondisi hakim di MA juga kurang memahami HPI. Hanya dua hakim MA yang memahami. Itu pun juga diambang pensiun,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Harmonisasi Perundang-undangan Bidang Politik Hukum dan HAM Surdiyanto mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sudah menyadari kebutuhan itu. Bentuk perhatian yang dilakukan adalah mengkaji konvensi mana yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Ada beberapa konvensi dari segi manfaat dan konsekuensi yang bisa diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi tentang Mendapatkan Barang Bukti dalam Perdagangan,dan Konvensi tentang Bantuan Penyampaian Dokumen Yudisialdan Ekstrayudisial ke Luar Negeri dalam Masalah Perdata dan Perdagangan.

Namun, ratifikasi suatu konvensi tidak mudah. Indonesia harus menjadi anggota HCPIL dengan mengajukan permohonan dan disetujui mayoritas negara anggota. HCPIL adalah suatu wadah untuk mengembangkan berbagai konvensi secara global dalam HPI. Konsekuensinya, Indonesia harus mendirikan suatu badan nasional dan adanya pengakuan keputusan pengadilan asing. “Kalau bergabung, kita harus mengakui keputusan pengadilan asing sementara itu sistem hukum nasional yang berlaku tidak mengakui putusan pengadilan asing. Ini bertentangan,” tukas Surdiyanto.

Meskipun rumit, Surdiyanto menegaskan bahwa peraturan HPI harus tetap meratifikasi sebuah konvensi terlebih dahulu. Pasalnya, unsur HPI telah melibatkan warga negara asing. Menurutnya, harus ada ukuran perlindungan untuk warga negara Indonesia dan asing. “Tidak bisa dibuat hanya HPI. Siapa yang mau menjamin peraturannya disana (di negara lain, red).  Apakah WNI kita dijamin di negara luar. Itu pentingnya konvensi guna ada kesepakatan,” papar Surdiyanto.

Menanggapi hal ini, pengajar Hukum Perdata Internasional FHUI ini pun meluruskan bahwa RUU HPI bukanlah sebuah konvensi, tetapi sebuah produk hukum nasional yang dibuat orang Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Bahkan, ada kelemahan dari ratifikasi konvensi, yaitu banyak susbtansi konvensi yang tidak dikuasai hakim. “RUU HPI ini adalah hukum nasional yang diciptakan anak bangsa yang ada unsur-unsur asingnya. RUU HPI ini bukan konvensi,” tukas Mutiara.

Ia pun mencontohkan kembali suatu negara yang memiliki aturan nasional HPI, yaitu Inggris. “Inggris itu diatur secara detail dan tegas mengenai HPI nya,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.