hukumonline
Selasa, 18 September 2012
Jaminan Sertifikat Fidusia Berpotensi Pidana
Selain perusahaan pembiayaan, potensi tindak pidana dalam jaminan fidusia bisa berasal dari konsumen.
M12
Dibaca: 9013 Tanggapan: 6
Jaminan Sertifikat Fidusia Berpotensi Pidana
Kemenkumham selenggarakan seminar perlindungan jaminan fidusia. Foto: Sgp

Menteri Keuangan Agus Martowardojo baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130 Tahun 2012tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.


Pasal 5 dalam PMK itu menyatakan, adalahsuatu pelanggaran jika perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada waktu yang ditentukan dan sebagai akibatnya dikenai sanksi administratif.Namun, beberapa kalangan menilai ada potensi lain yang timbul dari sekadar pelanggaran akibat tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, yakni tindak pidana penggelapan atau korupsi.


Ahli Keuangan Negara Erman Rajagukguk mengatakan, jika perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak didaftarkan maka timbul suatu tindak pidana penggelapan.


“Perjanjian fidusia kan dibuat dihadapan notaris dan wajib didaftarkan. Kalau perusahaan pembiayaan sudah meminta uang dari konsumen namun tidak mendaftarkannya, itu penggelapan,” katanya dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin (17/9).


Lebih lanjut, Guru Besar FHUI itu mengatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban dan inilah yang membedakan perjanian fidusia dengan perjanjian perdata biasa. Tambahan lagi, mengingat uang pendaftaran jaminan fidusia masuk dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sehingga hal ini tidak semata-mata pelanggaran.


Sekretaris Jamintel, Abdul Taufik,menambahkan bahwa potensi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, tetapi juga bisa dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM selaku pihak yang memproses pendaftaran jaminan fidusia. “Bila kementerian sudah  menerima pendaftaran jaminan fidusia, tapi uang pendaftaran tersebut tidak disetor ke kas negara maka terjadi tindak pidana,” katanya.


Sumber dari kepolisian yang diwakili oleh Kasubid Reskrimsus Mabes Polri, Syahardiantono, mengatakan bahwa potensi tindak pidana dalam jaminan fidusia ada juga yang berasal dari konsumen,dimana objek yang dijaminkan fidusia,dijaminkan lagi oleh konsumen kepada pihak lain.


Potensi tindak pidana lain yang umumnya terjadi adalah manakala konsumen selaku debitur cedera janji, mengelak untuk membayar dan perusahaan pembiayaan mengandalkan kekuatan debt collector untuk meminta bayaran debitur.


Tindak pidana yang muncul bisa berupa penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan bahkan sampai pada tindak pidana pembunuhan.“Untuk kasus-kasus seperti itu, tindak pidana yang muncul tidak selamanya disebabkan oleh perusahaan pembiayaan, tetapi juga dari pihak konsumen,” terangnya.


Untuk menghadapi persoalan tersebut, kepolisian mensiasatinya melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Share:
tanggapan
Eksekusi dengan SJF melanggar PMKEldy 26.07.14 15:34
Sanksi administrasi kalau terlambat daftar SJF sudah ada... Tapi apakah SJF itu sah untuk melakukan eksekusi?
fidusia online sangat pentingchandra 22.03.13 19:41
sertifikat fidusia memang sangat berguna buat jalur hukum untuk pidana
fiduciaLPK. forum peduli konsumen ciamis 04.01.13 19:25
Kami merasa bingung ketika ditemukan adanya pelanggaran pelaku usaha yang tidak mendaftarkan fiducianya, kemana kami musti mengadukan? dan yang kami tau bahwa perusahaan tidak pernah tranfaransi mengenai kapan dan dimanana pedaftaran itu dilaksanakan dan kebanyakan konsumen tidak pernah mendapatkan salinannya.
PAHAM PERANANNYAAnsory 02.10.12 15:18
GURU BESAR AKTIF ATAU PENSIUN TIDAK MASALAH, YANG PENTING TAU PERANNYA SEBAGAI RAKYAT INDONESIA " SEORANG PRESIDEN YG TIDAK TAU PERANNYA AKAN MENJADI PRESIDEN-PRESIDENAN", SEORANG MENTERI YG TIDAK NGERTI PERANANNYA AKAN MENJADI MENTERI-MENTERIAN" (MAINAN ANAK-ANAK) PERLU DIKETAHUI PERANAN DARI APAPUN PANGKAT DAN JABATANNYA YAKNI : 1. CERDASKAN BANGSA INDONESIA 2. MAKMURKAN RAKYAT INDONESIA. 3. TITIK (TIDAK PERLU BANYAK TEORI). SEMOGA BERMANFAAT..........SALAM.
fidusiaarif lamongan 19.09.12 11:41
saya sangat setuju jaminan sertifikat fidusia dipotensikan jadi pidana. biar lebih tertib dan terarah serta dapat memberikan kebaikan buat semuanya
Guru Besar Emeritussyafruddin 19.09.12 10:29
Sepengetahuan saya, bahwa bang Erman Radjaguguk itu bukan guru besar FHUI lagi tapi telah pensiun sebagai guru besar (Profesor Emeritus). Tks

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.