hukumonline
Rabu, 19 September 2012
DPR Minta Meneg BUMN Perhatikan Kasus Telkomsel
Meneg BUMN menilai Telkomsel terlalu percaya diri akan memenangi perkara dengan PJI.
FNH
Dibaca: 3510 Tanggapan: 4
DPR Minta Meneg BUMN Perhatikan Kasus Telkomsel
DPR minta Meneg BUMN perhatikan kasus Telkomsel. Foto: Sgp

Kasus pailit PT Telekomunikasi Selular Tbk (Telkomsel) ternyata tidak hanya menyita perhatian publik. Perkara ini juga memantik perhatian DPR, khususnya Komisi XI. Komisi keuangan dan perbankan ini menilai, kasus Telkomsel tidak bisa dibiarkan dan membutuhkan perhatian dari Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN). Pasalnya, Telkomsel merupakan perusahaan BUMN yang harus dijaga oleh pemerintah.


“Kasus pailit Telkomsel tolong diperhatikan,” kata anggota Komisi XI Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kemeneg BUMN di komplek DPR-MPR, Jakarta, Rabu (19/9).


Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah seharusnya memperhatikan kasus pailit Telkomsel setelah perusahaan itudinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Padahal,jumlah aset yang dimiliki oleh Telkomsel melebihi dari jumlah utang yang diperkarakan. Kemeneg BUMN, kata Ara, terkesan tidak mengawal proses hukum yang dijalani oleh Telkomsel dari awal.


Lebih lanjut, politisi PDIP ini meminta agar Kemeneg BUMN mengawal proses hukum yang dijalani oleh Telkomsel pada tingkat kasasi nanti. Hal itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan Telkomsel dari putusan pailit yang sudah di putuskan oleh majelis hakim.


“Saya mengharapkan agar Kemeneg BUMN mem-back up pada tingkat kasasi nanti,” ujarnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, dalam permohonan pailit, PT Prima Jaya Informatika (PJI) menuding Telkomsel memiliki utang yang terang dan dapat ditagih sebesar Rp5,3 miliar dan statusnya telah jatuh tempo pada 25 Juni 2012. Utang ini timbul karena Telkomsel menolak untuk memenuhi Purchasing Order (PO) dari PJI.


Padahal, Telkomsel memiliki kewajiban untuk menyediakan voucher dengan tema khusus olahraga dalam jumlah yang sedikitnya 120 juta lembar terdiri dari voucher isi ulang Rp25.000,00 dan Rp50.000,00 setiap tahunnya. Namun, Telkomsel menolak dikatakan memiliki utang. Telkomsel berdalih,PO tidak diberikan karena PJI belum membayar voucher yang telah dibuat tersebut.


Kerjasama penerbitan Kartu Prima telah berjalan selama satu tahun, namun dihentikan secara sepihak oleh direksi baru Telkomsel per 21 Juni 2012. Telkomsel masih dikuasai PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan 65 persen saham dan 35 persen dikuasai SingTel, Singapura.


Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak Telkomsel pada saat kasus ini masuk ke ranah hukum. Hanya saja, Telkomsel tetap bersikeras pada pendapat mereka yang berkeyakinan bahwa mereka berada pada posisi yang benar dan tidak akan dinyatakan pailit oleh pengadilan.


“Saya kira Telkomsel terlalu percaya diri pada proses yang mereka jalani ini,” kata Dahlan usai Raker.


Lebih lanjut, ia mengaku bahwa Telkomsel telah meminta pihak BUMN untuk tetap bersikap tenang. Dahlan mengatakan, Telkomsel sangat yakin menjadi pihak yang kuat dalam kasus ini.  Namun, ia menyatakan menerima masukan dari anggota Komisi XI DPR dan berjanji akan mengawal proses hukum di tingkat kasasi nanti.


"Kemeneg BUMN akan mengawal proses hukum lebih baik dari sebelumnya," pungkasnya.

Share:
tanggapan
Kasus Pailit TelkomselHandoyo new 25.09.12 08:31
Jika kasus pailit Telkomsel ini tidak disikapi dengan arif oleh aparat penegak Hukum (MA, Kejaksaan, KPK, Kepolisian) akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum & ikilim investasi di Indonesia. betapa tidak, para investor akan menilai bahwa seberapapun besar mereka, seuat apapun finansial mereka, akan dengan mudah di pailitkan kapanpun. efeknya akan sangat diluar yang kita bayangkan, investor ragu, dunia ragu pada kita, perekonomian terganggu karena 120jt pengguna Telkomsel menggantungkan pada layanan jasa Telkomsel. selamat aset negara, selamatkan Indonesia.
DUKUNG TELKOMSELahmad cell 28.09.12 21:14
ya..stuju ma yg paling indonesia
Preseden buruk bagi iklim investasihandoyo 25.09.12 08:19
Jika kasus ini tidak disikapi dengan arif oleh MA, maka putusan pailit PT. Telkomsel ini akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia. investor akan menilai bahwa seberapapun besar mereka, akan dapat di pailitkan kapanpun dengan mudah. Perekeonomian akan terganggu, karena ratusan juta pelanggan (120jt) menggunakan jasa layanan operator merah ini.
maruarar siraitsri wetari 20.09.12 08:09
“Saya mengharapkan agar Kemeneg BUMN mem-back up pada tingkat kasasi nanti,” jadi kalau di BACK-UP , hukum bisa belok
Makna Mengawal Proses HukumAlbert Boy Situmorang 19.09.12 18:27
DPR meminta Kementerian BUMN untuk mengawal proses hukum kasasi di MA. Walaupun kepailitan Telkomsel akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi konsumen dan industri telekomunikasi di Indonesia tetapi siapapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengadilan dengan dalih apapun. Oleh karena itu, permintaan mengawal proses kasasi yang diminta oleh DPR kepada Meneg BUMN jangan sampai diejawantahkan dalam bentuk intervensi terhadap proses kasasi yang akan berjalan di MA karena tindakan intervensi akan sangat merusak sistem peradilan di Indonesia.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.