Sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk APBN kesejahteraan mengkritisi anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam RAPBN 2013 untuk anggaran kesehatan. Soalnya besar rencana anggaran kesehatan 2013 tak lebih dari empat persen dari APBN. Padahal UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan paling sedikit lima persen.
Direktur Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Maulana menuturkan, sejak tahun 2005 - 2013 alokasi anggaran untuk kesehatan rata-rata hanya dua persen. Menurut Maulana, minimnya jumlah anggaran untuk kesehatan itu mengindikasikan ketidakseriusan pemerintah dalam mengurusi kesehatan masyarakat.
Walau UU Kesehatan mengamanatkan agar pemerintah menaikkan anggaran kesehatan, tapi Maulana melihat pemerintah melakukan hal yang sebaliknya. Misalnya, anggaran kesehatan tahun 2010 mencapai Rp18,8 triliun, di tahun 2011 turun menjadi Rp14,1 triliun dan merangkak naik dua tahun berikutnya. Namun besarannya masih di bawah anggaran kesehatan tahun 2010.
Walau ada kenaikan, namun Maulana menganggap itu tidak dapat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena kenaikan itu dinilai hanya menyesuaikan dengan tingkat inflasi.
Di tengah minimnya anggaran kesehatan, Maulana memantau penggunaannya pun tidak efisien. Pasalnya, Fitra menemukan dalam dokumen rencana kerja di Kemenkes tahun 2013 terdapat dana sebesar Rp1,1 triliun. Dana sebesar itu digunakan Kemenkes untuk membuat dokumen laporan kegiatan. Pada tahun 2011, dana pembuatan laporan itu adalah Rp613 miliar.
“Seharusnya Kemenkes sadar diri dengan menggunakan anggaran kesehatan efektif dan efisien untuk pelayanan kepada masyarakat,” kata Maulana dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/9).
Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Perkumpulan Inisiatif, Donny Setiawan, menuturkan minimnya anggaran kesehatan yang dianggarkan akan berdampak pada kualitas kesehatan untuk masyarakat. Misalnya, upaya untuk mengurangi angka kematian ibu.
Dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB tahun 2010, salah satu persoalan terberat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) adalah memperkecil angka kematian ibu. Padahal, Indonesia berada di urutan ketiga terbesar tingkat kematian ibu di wilayah Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos.
Selain itu, Donny mengkritisi pengelolaan anggaran kesehatan yang mayoritas hanya digunakan untuk biaya yang sifatnya administratif. Bukan pelayanan kesehatan langsung ke masyarakat. Misalnya, jumlah anggaran yang dialokasikan dalam melatih tenaga kesehatan untuk kesehatan ibu hanya dianggarkan Rp61 ribu per orang. Sedangkan anggaran untuk membuat dokumen kerja sama dengan pihak swasta anggarannya mencapai Rp375 juta. Hal serupa menurut Donny terjadi pula dalam pengalokasian anggaran untuk pembuatan dokumen lainnya.
Bagi Donny, jika pemerintah serius menekan angka kematian ibu, maka yang diutamakan adalah hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, bukan memprioritaskan pembuatan dokumen. “Kalau komitmennya ingin menempatkan tenaga kesehatan, kenapa dia mengalokasikan anggaran (pelatihan) untuk per satu orangnya kecil. Tapi kalau (anggaran) untuk membuat dokumen besar sekali,” keluhnya.