hukumonline
Kamis, 27 September 2012
Uang Pisah: Hak Buruh yang Terbengkalai
Kalau perusahaan tak mengatur jumlahnya, PHI akan menghitung sesuai uang penghargaan masa kerja.
IHW
Dibaca: 8673 Tanggapan: 0
Uang Pisah: Hak Buruh yang Terbengkalai
Hukumonline selenggarakan Pelatihan Hubungan Industrial tentang hak buruh. Foto: Sgp

 

Sumarli Triwahyuni boleh bersenang hati. Ia tak perlu pulang dengan tangan kosong setelah mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja selama sembilan tahun lebih. Ia akhirnya berhak mendapatkan uang pisah sebesar empat bulan gaji.

Uang pisah sejatinya adalah hak yang diterima pekerja ketika ia mengundurkan diri dari perusahaannya bekerja. Selain uang pisah, pekerja yang mengundurkan diri juga berhak atas uang penggantian hak.

Berbeda dengan uang penggantian hak yang disebutkan bagaimana cara penghitungannya, pengaturan soal jumlah uang pisah diserahkan kepada perusahaan lewat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Istilah uang pisah disebut sebanyak tiga kali di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu di Pasal 158, Pasal 162 dan Pasal 168. Tapi tidak ada satu pun yang mendefinisikan apa itu uang pisah.

Ketiga pasal itu seragam menuliskan “…uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Belakangan, Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan sehingga keberadaan uang pisah hanya ada di Pasal 162 yang mengatur tentang pengunduran diri pekerja dan Pasal 168 yang mengatur tentang mangkir kerjanya pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri.

Dalam praktik, ada perusahaan yang kemudian mengatur masalah besaran dan pelaksanaan uang pisah ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tapi ada juga perusahaan yang tak mengaturnya.

Sumarli Triwahyuni adalah salah seorang pekerja yang perusahaannya tak mengatur besaran uang pisah. Makanya ketika ia mengundurkan diri ia tak beroleh uang pisah. Namun setelah memperjuangkannya di jalur hukum, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya memutuskan Sumarli berhak atas uang pisah sebanyak empat bulan gaji. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung lewat putusan bernomor 104 K/Pdt.Sus/2010.

Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnakertrans, Sahat Sinurat membenarkan bahwa ketiadaan pengaturan uang pisah di dalam peraturan perusahaan tak otomatis menghilangkan hak buruh atas uang pisah itu. Ini penting diluruskan karena dalam praktik banyak uang pisah buruh yang diabaikan karena tak diatur oleh perusahaan.

“Walau tidak diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, bukan berarti pekerja tidak berhak atas uang pisah,” kata Sahat dalam Pelatihan Hubungan Industrial yang diselenggarakan hukumonline, Rabu (26/9).

Sahat menuturkan banyak putusan PHI yang menghukum perusahaan membayarkan uang pisah kepada pekerjanya walau tak diatur dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. “Beberapa putusan PHI akhirnya menghitung uang pisah seperti menghitung uang penghargaan masa kerja.”

Pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan uang penghargaan masa kerja diterima ketika terjadi pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang sekurang-kurangnya telah bekerja selama tiga tahun. Bagi mereka yang telah bekerja lebih dari tiga tahun tapi kurang dari enam tahun, mereka akan mendapatkan uang penghargaan sebanyak dua bulan gaji. Sementara yang masa kerjanya enam sampai sembilan tahun akan mendapat tiga bulan gaji. Begitu seterusnya hingga masa kerja lebih dari 24 tahun yang akan mendapat uang pisah sebesar 10 bulan gaji.

Hakim PHI Jakarta, Juanda Pangaribuan membenarkan ada praktik pengadilan yang seperti diceritakan Sahat. “Karena pada prinsipnya uang pisah itu adalah hak buruh meskipun perusahaan tak mengaturnya dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama,” kata Juanda kepada hukumonline di sela-sela acara yang sama.

Contoh kasus lain dimana pengadilan memutuskan besarnya uang pisah sama dengan uang penghargaan masa kerja adalah putusan MA No.587 K/Pdt.Sus/2008. “…judex facti tidak salah menerapkan hukum dan putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial) yang memutuskan besarnya uang pisah karena belum diatur dalam Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama dapat dibenarkan guna memenuhi rasa keadilan dan kekosongan hukum,” demikian pertimbangan hukum MA dalam perkara ini.

Karena pentingnya uang pisah bagi buruh, Juanda berharap perusahaan mengatur mengenai besaran dan penghitungan uang pisah itu dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Soal berapa jumlahnya, diserahkan kepada masing-masing kebijakan perusahaan atau hasil kesepakatan dengan pekerja. “Pengadilan akan mengacu pada besaran uang pisah yang sudah tertuang dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama.”

Sementara Sahat berharap agar besaran uang pisah yang ditetapkan pengusaha dapat bermanfaat bagi pekerja. “Jangan menetapkan uang pisahnya hanya sebesar satu rupiah. Soalnya angka ini jelas tak bermanfaat bagi kita.”

Contoh kasus dimana pengadilan menetapkan uang pisah seperti yang sudah diatur dalam peraturan perusahaan adalah putusan MA dalam perkara No. 848 K/Pdt.Sus/2008. Dalam perkara ini, PHI dan MA menetapkan uang pisah sebesar Rp1 juta seperti yang sudah diatur dalam peraturan perusahaan PT Carrefour Indonesia.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.