Sejumlah bupati, wali kota serta Sekretaris Daerah di berbagai wilayah terjerat kasus hukum akibat proses pengadaan tanah yang bermasalah untuk pembangunan kepentingan umum, kata Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Noor Marzuki.
"Banyak korban akibat proses penmgadaan tanah, bupati/ wali kota dan sekda harus masuk penjara," kata Noor saat sosialisasi Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Semarang, Rabu (3/10).
Bahkan, lanjut dia, tidak sedikit pula pegawai BPN yang juga terpaksa harus berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, sambungnya, proses pengadaan tanah harus sesuai dengan perencanaan dan prosedur.
Ia menjelaskan dokumen yang tersusun baik dan tepat waktu akan menjamin 60 persen proses pengadaan tanah terlaksana. Meski demikian, kata dia, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut juga harus dilengkapi dengan kemudahan akses informasi kepada masyarakat serta penggantian layak.