Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak yakin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat intervensi dalam mengaudit kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Isu intervensi ini, sebagaimana diberitakan sejumlah media, pertama kali dihembuskan oleh Anggota BPK yang juga mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki.
Ditegaskan agus, audit BPK adalah satu rujukan terkait laporan keuangan semua kementerian atau lembaga. "Saya prihatin kalau lembaga auditor menjadi lembaga yang bisa diintervensi," katanya di Jakarta, Jumat (19/10).
Agus mengatakan, jika pernyataan Ruki benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan. Saat ini, ada 48.000 satker di seluruh Indonesa, di mana 23.000 nya merupakan satker Kementerian Lembaga di pusat. Salah satunya Hambalang (Kemenpora).
Menurut Agus, pihaknya sangat berkepentingan dengan sistem audit BPK, terlebih untuk audit yang bersifat investigasi. Pasalnya, audit tersebut juga bakal menyentuh kredibilitas jajaran kementerian keuangan. "Kalau kita punya sistem tidak dipercaya dan tidak kredibel, saya sangat berkepentingan," ujar Agus.
Sementara itu, anggota BPK Taufiqurrahman Ruki mengatakan, saat ini lembaganya masih menyelesaikan laporan hasil audit proyek Hambalang. Menurutnya, aliran uang muka proyek Hambalang sudah beredar ke mana-mana, termasuk beberapa perusahaan. Dia mengatakan, aliran uang itu bersifat suspicious. “Suspicious belum tentu salah tapi yang disebut dengan mencurigakan,” kata Ruki.
Dia juga membantah kalau dirinya menyebut ada intervensi. Dia mengaku hanya bertugas sebagai pengarah untuk mencegah terjadinya distorsi antara hasil audit di lapangan dengan laporan. “Jadi harus dibedakan yang namanya intervensi dan pengarah,” ujarnya.
Selain itu, audit investigasi tersebut juga bukan menurut dirinya. Akan tetapi audit dan berbagai keterangan di KPK sudah mengarah ke Andi Malarangeng dan beberapa perusahaan yang diduga terlibat.
“Laporannya belum lengkap, belum sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan para auditor,” kata Ruki.
Lebih lanjut, ia mengatakan BPK akan terus menelusuri aliran uang muka proyek Hambalang yang bersifat suspicious atau mencurigakan itu. Tim audit BPK juga akan membuktikan apakah aliran uang muka tersebut sesuai dengan aturan yang menjadi sebuah transaksi yang wajar atau tidak.
“Itu sudah kita telusuri apakah nanti penerimaan uang muka itu sesuai aturan yang kita sebut underlying transaction, nanti ada pembuktian apakah sesuai aturan yang wajar atau tidak,” pungkasnya.
Info Hukum