hukumonline
Kamis, 25 Oktober 2012
Eks Direktur dan Holcim Berebut Hak Cipta
Tentang salah satu formula yang dipakai produsen semen itu.
HRS
Dibaca: 1362 Tanggapan: 0

Produsen semen terkemuka, PT Holcim Indonesia Tbk menggugat salah satu mantan direkturnya, PM Banjarnahor. Gugatan ini diajukan pada 3 September 2012 dan pada Rabu (24/10) sidang gugatan sudah memasuki tahap replik.


Gugatan ini berawal ketika PM Banjarnahor sekonyong-konyong meminta royalti kepada emiten dengan kode perdagangan SMCB itu atas ciptaannya pada 27 April 2012. Ciptaan tersebut berupa Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C.


Usut punya usut, permintaan royalti ini muncul karena PM Banjarnahor telah mengajukan pendaftaran sistem ituke Ditjen Hak Kekakyaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada 20 Januari 2011. Oleh Ditjen HKI, permohonan pendaftaran ini dicatatkandalam Daftar Umum Ciptaan 6 Februari 2012 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada 27 November 2001.


Langkah eks direktur itu membuat manajemen SSCMB kaget. Pasalnya, menurut perseroan, formula tersebut bukanlah ciptaan Banjarnahor seorang. Tetapi, merupakan hasil ciptaan tim penilai sebanyak 13 orang. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 22 November 2001.


Pembentukan tim dilakukan untuk membicarakan dan membuat rumusan metode penghitungan ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C terkait kerjasama antara perseroan dengan Direktorat Jenderal Pemasyaratakan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM, red) pada tahun 1976 yang diperpanjang hingga sekarang.


Kerjasama ini memberikan izin kepada SMCB untuk menambang batu kapur di wilayah Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman di Nusakambangan. Dengansyarat memberikan ganti rugi atas penambangan tersebut.


“Karena hak cipta yang didaftarkan PM Banjarnahor tidak orisinil dan hasil jiplakan, sangat beralasan menurut hukum untuk dimintakan pembatalannya,” tulis Sondang Simatupang, kuasa hukum perseroan dalam berkas gugatannya.


Selain menolak mengakui ciptaan tersebut merupakan buah pikir PM Banjarnahor, Sondang menegaskan permintaan royalti ini dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, untuk meminta royalti harus ada perjanjian lisensi terlebih dahulu.


“Perjanjian lisensi saja tidak ada. Coba lihat Pasal 45 UU Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002, red),” tegasnya usai persidangan, Rabu (24/10).


Atas gugatan ini, PM Banjarnahor melalui kuasa hukumnya Zaka Hadisupani Oemang membantah keras dalil tersebut dan balik menggugat perusahaan semen terkemuka ini. Gugatan balik disertai permintaan ganti rugi ke Holcim dia daftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 15 Oktober 2012.


Banjarnahor, bersikeras bahwa dia adalah pencipta formula tersebut. Demikian tulis kuasa hukumnya. “Formulasi PMB’s ini diciptakan Banjarnahor sendiri tanpa adanya sumbangsih pemikiran dari orang lain,” sebut Zaka di Pengadilan Niaga Jakarta, Rabu (24/10).


Bahkan, pengakuan sebagai pencipta ini diperkuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) pada 16 Agustus 2010. Terlibatnya BPK RI dalam hal ini terkait dengan adanya temuan audit BPK mengenai kekurangan pembayaran ganti rugi atas Perjanjian Kerjasama tersebut. Pada saat itu, Holcim meminta Banjarnahor untuk menjelaskan asal usul formula tersebut kepada BPK RI. Hingga akhirnya, BPK memahaminya.


Lebih lanjut, Zaka mengatakan bahwa sepatutnya gugatan pembatalan hak cipta ini dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM. Soalnya, pihak yang berhak mengajukan pembatalan hak cipta adalah pencipta atau pemegang hak cipta.


“Sementara itu, Holcim bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta. Atas hal ini, kita meminta pembayaran royalti sebanyak Rp97 miliar terhitung 27 November 2001-27 November 2031 dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp100 miliar,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.