Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa persoalan surat kuasa khusus (SKK) terkait kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) tidak bisa dikeluarkan jika Kementerian Keuangan belum melakukan review terhadap kasus tersebut. Pasalnya, kasus ini mengalir sejak tiga pemerintahan terakhir dan sering terjadi buka tutup kasus.
"Harus melakukan review dulu sebelum mengeluarkan SKK," kata Agus Martowardojo dalam Konferensi Pers tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (29/10).
Dalam mengeluarkan SKK, lanjut Agus, Kemenkeu harus melihat kasus satu persatu. "Pemberian SKK ini harus diberikan case by case. Tidak bisa semua kasus langsung dikeluarkan SKK-nya," ujarnya.