hukumonline
Rabu, 31 Oktober 2012
SE Mendagri Jadi Dasar Pencopotan Pejabat Eks Napi
Surat Edaran ini berlaku surut sehingga bisa dijadikan dasar untuk mencopot pejabat yang sudah terlanjur dipromosikan.
NOV
Dibaca: 7615 Tanggapan: 7
SE Mendagri Jadi Dasar Pencopotan Pejabat Eks Napi
Mendagri Gamawan Fauzi terbitkan SE yang melarang pengangkatan eks napi jadi pejabat struktural. Foto: Sgp

 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan Surat Edaran yang melarang pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat struktural. Surat itu diterbitkan mengingat banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menjalani hukuman diangkat kembali dalam jabatan struktural.

Surat bernomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tersebut ditujukan kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota. Gamawan mengingatkan, sebelum mengambil keputusan mengangkat PNS ke dalam jabatan struktural, para kepala daerah harus merujuk dan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Seperti, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, PP No. 44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian PNS, PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sehububungan dengan semangat reformasi, pemberantasan korupsi, dan tindak pidana jabatan lainnya, Gamawan menginstruksikan, terhadap PNS yang telah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural.

“Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan semangat pemberantasan korupsi. Kami yakin bahwa masih banyak pegawai negeri sipil lain di daerah yang berprestasi, kompeten, jujur, dan bersih,” terang Gamawan sebagaimana dikutip dalam Surat Edaran yang juga ditembuskan kepada Presiden.

Mendagri berharap tidak ada lagi mantan narapidana yang kembali diangkat dalam jabatan struktural. Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, Surat Edaran itu berlaku surut. “Iya, artinya sudah bisa menjadi dasar untuk mencopot bagi yang sudah terlanjur dipromosikan,” ujarnya kepada hukumonline, Selasa (30/10).

Surat Edaran itu terbit setelah masyarakat menyoroti pengangkatan kembali mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Azirwan adalah terpidana korupsi alih hutan lindung di Bintan yang dihukum pidana 2,5 tahun penjara.

Selain dihukum 2,5 tahun penjara, September 2008, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan penjara kepada Azirwan. Azirwan dinyatakan terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari fraksi PPP, Al Amin Nasution dan dijerat Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor.

Namun, Azirwan telah mengundurkan diri dari jabatan barunya terhitung sejak 22 Oktober 2012. ICW mencatat masih ada sembilan mantan narapidana yang kembali diangkat menjadi pejabat di Kepulauan Riau dan Riau. Mereka merupakan terpidana kasus korupsi yang divonis kurang dari empat tahun penjara.

Beberapa diantaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Lingga Iskandar Ideris, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lingga Dedy ZN, Kepala Satpol PP Lingga Togi Simanjuntak, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Lingga Jabar Ali, Kepala Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Lingga Badoar Hery.

Salah Kaprah
Surat Edaran Mendagri yang melarang pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat struktural dianggap tidak tegas. Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho menyatakan, selain melarang pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat, seharusnya Surat Edaran itu menegaskan pemecatan terhadap PNS koruptor.

Sesuai ketentuan UU Pokok-Pokok Kepegawaian, PNS yang melanggar janji atau sumpah jabatan dan menjadi terpidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut Emerson, hal itu sudah dapat dijadikan dasar untuk memecat PNS koruptor. Namun, kerap kali terjadi salah kaprah dalam mendefinisikan Pasal 23 ayat (3).

“Coba cek, Pasal 23 ayat (3) UU Kepegawaian, bahasanya diancam, bukan dihukum. Ini siasat Kemendagri. Pasal 23 ayat (5) jelas menyebutkan, PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,” jelasnya.
 

UU Pokok-Pokok Kepegawaian

Pasal 23 ayat (3) huruf b: Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

Pasal 23 ayat (5) huruf c: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara  atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Frasa“tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman kurang dari empat tahun” ini sering disalahartikan dan disamakan dengan lamanya masa pidana. Padahal, sudah jelas “ancaman pidana” dan “lama masa pidana” berbeda arti. Mayoritas pasal korupsi, ancaman pidana maksimalnya lebih dari empat tahun penjara.

Dengan demikian, berapapun hukumannya, PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat. Emerson berpendapat, tidak ada satu pun alasan mendasar untuk memberikan kesempatan kepada PNS koruptor untuk kembali menjadi PNS.

“Bahkan setelah menjalani hukumannya, tidak ada alasan PNS koruptor kembali menjadi PNS atau memperoleh jabatan seperti semula atau bahkan dipromosikan dalam jabatan struktural. Ini menunjukan mulai terjadi pergesaran dari sikap zero tolerance terhadap koruptor menjadi 100 persen tolerance terhadap koruptor,” tutur Emerson.

Share:
tanggapan
asal jangan jadi kontraproduktifabdurahman 12.07.13 10:31
saya setuju sanksi pemberhentian dengan tidak hormat buat "PNS yang KORUPSI yang secara sadar mengatur agar praktek korupsi terjadi" tetapi saya kuatir jangan-jangan nanti ada atau bahkan banyak PNS yang terkena sanksi hanya karena terjebak sistem. Kasihan PNS yang hanya karena terjebak "taat pimpinan" atau"ditekan pimpinan" jadi korban, padahal sejatinya mereka orang-orang pekerja. Nanti malah banyak PNS yang ambil posisi aman saja, tidak mau jadi PPK,PPTK, Anggota Pokja ULP ataupun Pejabat Pengadaan ataupun jabatan lain yang rentan korupsi yang penting aman, gaji jalan, pensiun sesuai jadual. Menurut saya lebih baik tetap menggunakan limitasi hukuman yang dikenakan, kalau lebih dari 4 tahun baru dipecat. Tapi pesan saya, buat para penegak hukum agar menerapkan hukum secara adil, jangan dalam kasus korupsi "operator" dihukum tetapi "otaknya" tak tersentuh, wal hasil "otaknya" tadi akan merekrut "operator-operator" baru dan..korupsi terjadi lagi.
Tangapan Edaran 4329Syafril 22.05.13 11:08
Edaran Merndagri No.800/4329 di daerah kami di Sumatera Barat masih belum berlaku ,walau mendagrinya orang sumatera barat
MANTAN NAPI KORUPTOR MASIH MENJABAT KEPALA DINASNAGA 21.02.13 21:42
DIKABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU, MANTAN KORUPTOR YG SUDAH PUTUSAN IKRAH 4 TAHUN KOK MASIH BISA MENJABAT SEBAGAI KEPALA DINAS. SEOLAH-OLAH EDARAN MENDAGRI INI TIDAK BERLAKU DI KABUPATEN KAMPAR, PIYE IKI PAK. KAMI TUNGGU TINDAKAN DR PAK MENDAGRI
keadilan hanya milik orang berduitorang orang yang teraniaya 30.01.13 20:37
bpk M endagri yth banyak pns yang terlibat kasus korupsi yang tidak di berhentikan dengan tidak hormat, namun ada pula yg harus menerima pemberhentian dengan tidak hormat. kalau yang bersangkutan sebagai pelaku utama saya sangat setuju, tetapi mereka2 yg hanya dkorbankan alias tumbal pimpinannya alangkah sedihnya nasib mereka. apalagi mereka masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan anak2nya yg masih membutuhkan biaya.
keadilan hanya milik orang berduit-orang2 yang teraniayaSari hayati 17.04.13 14:26
Benar Pak Menteri,coba pikirkan orang2 yg hanya dikorbankan alias tumbal pimpinannya,seperti yang dialami ketujuh panitia lelang di Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan mereka ini sangat dizolimi terutama oleh para penegak hukum,jaminan supaya mereka tidak melarikan diri dijadikan sebagai barang bukti (bb) korupsi dengan menyelipkan selebaran itu didalam berkas pada saat penandatanganan tanpa sepengetahuan ketujuh panitia lelang terrsebut "Na'uzubillahminzalik".......
Takut atau "tak enak hatiShary 30.01.13 08:27
Pengangkatan ex koruptor menjadi pejabat strategis atau mempertahankan narapidana kasus korupsi sebagai PNS, lebih disebabkan rasa takut karena misalnya yang bersangkutan memiliki kedekatan dengan kepala daerah yang sedang menjabat atau tak enak hati karena yang bersangkutan sering memberikan insentif kepada para pejabat di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Namun bisa juga terjadi, karena pejabat pengemban kepegawaian belum bisa membedakan antara status PNS dan status WNI. Jadi sebagai PNS kita terikat oleh dua aturan, yaitu aturan sebagai PNS dan aturan sebagai WNI. Hukuman penjara yang dikenakan kepada koruptor tidak bisa menghapus sanksi administrasinya sebagai PNS. Jadi PNS yang melakukan korupsi, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagai PNS setelah bersamaan dengan TMT jatuh vonis putusan bersalah.
mau tanyasabatonga 01.11.12 15:16
apakah surat edaran ada dalam tata peraturan perundang-undangan di indonesia. apakah surat edaran dapat dijadikan dalam perbuatan hukum
mau tanyaSangga Ndolu 03.11.12 10:22
setuju dengan pertanyaan sabatonga
Kemanusiaan dan hukum dinegeri inidedi 01.05.13 19:47
jika semua mantan koruptor itu sudah menjalani hukuman dan kembali dimasyarakat atau tetap sebagai PNS dan selama 5 atau 6 tahun dalam menjalani kehidupan atau sebagai pns dengan penilaian yang secara objektif yang bersangkutan mendapat penilaian yang baik,selanjutnya yang bersangkutan diangkat disebuah jabatn karir apakah hal ini melanggar,sebab jika kemudian semua mantan nara pidana sudah dikatagorikan orang tetap kotor,maka buat apa mereka di kembalikan di masyarakat,akan lebih baik setiap koruptor terbukti bersakah harus ditembak MATI saja,toh juga mereka sudah masuk manusia yang tidak berguna di masyarakat,putusan pengadilan terhadap kasus korupsi,khususnya didaerah,masih banyak asal hukum,bahkan terkesan di paksakan,tapi saya tidak ingin melibatkan diri terhadap carut marutnya pengadilan direpublik kita saat ini,kasus korupsi dinegeri kita saat ini ibarat fenomena gunung es,bahkan yang divonis bersalah belum tentu bersalah,atau divonis bebas belum tentu tidak bersalah,kenapa demikian,ya kita bisa saksikan kasus jaksa atau hakim yang di suap,semua ini menunjukan bahwa vonis pengadilan tingkat pertama,tinggi dan MA perlu dilakukan telaah yang mendalam,sebab fakatnya sudah seperti itu,banyak kejadian aneh didepan mata,sehingga terlampau naif ketika seseorang pns yang telah menjalani hukuman kurungan lalu kemudian yang bersangkutan tidak dipecat sebagai PNS n sudaha berjalan bertahun tahun menjalani kehidupan normal,lalu yang bersangkutan mendapat promosi untuk sebuah jabatan dengan penilaian yang sakasama dari BPERJAKAT dan memenuhi syarat kepangkatan,kenapa mesti diributkan,yang bersangkutan akan lebih berhati hati dalam semua aspek kehidupannya,terlebih yang bersangkutan telah menunjukan kinerja yang baik selama bertahun tahun,jadi menurut saya hukum di dunia ini masih pilih kasih,masih banyak yang tidak jujur,kalau sekiranya PNS kena kasus korupsi,berapapun hukumannya,,maka buatkan uu untuk pemecatan,banyak orang yang terkena korupsi karena kelalaian atau ektidak tahuannya atau karena pesanan,sebab realitanya saat ini masih banyak PNS koruptor masih kembali sebagai PNS dan bagaimana dengan kepangkatannya,bagaimana dengan penilaian kinerjanya,bagaiaman dengan gaji dll.
masih banyak pns yg baikwiwin 31.10.12 22:06
setuju sesuai pasal 23 ayatb 5c diberhentikan tidak dengan hormat bagi pns yg melakukan kejahatan jabatan berapapun ancaman hukumannya agar jadi pelajaran bagi pns lainnya gitu pak mentri

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.