Persoalan kemiskinan menjadi salah satu tugas pemerintah yang belum diselesaikan secara tuntas. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data kemiskinan yang menurun tiap tahunnya, namun beberapa pihak menilai data tersebut tidak dihitung secara benar. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik di tengah-tengah krisis global berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakatnya.
BPS mengeluarkan data-data yang menunjukkan angka penurunan kemiskinan di Indonesia. Meski demikian, hasil kajian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PE-FEUI) menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan mengundang narasumber sejumlah civitas akademika PE-FEUI, tren angka penurunan kemiskinan yang dipaparkan oleh BPS belum mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
“Tren penurunan kemiskinan yang dipaparkan oleh BPS belum merepresentasikan keadaan yang sebenarnya,” kata Kepala Departemen Kajian Strategis BEM PE-FEUI, Stephanie Rebecca dalam diskusi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) di Kantor Kemenko Jakarta, Jumat (9/11).
Secara garis besar, hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pada APBN yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan alokasi ini ternyata tidak memberikan tingkat penurunan angka kemiskinan yang signifikan.
Contohnya, kenaikan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan naik sebesar Rp1,3 triliun daripada tahun 2009. Anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan di dalam APBN sebesar Rp80,1 triliun menjadi Rp81,4 triliun pada tahun 2010.
Sayangnya, kenaikan alokasi anggaran tersebut ternyata hanya memberikan dampak pengurangan kemiskinan sebesar 0,8 persen. Lalu, pertanyaan yang dikemukakan oleh mahasiswa selaku pihak yang mengkaji program pengentasan kemiskinan ini, kemana larinya pembengkakan anggaran tersebut?
Melihat alokasi APBN yang tidak menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia, mahasiswa PE-FEUI yang melakukan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai hasil kajian diskusi internal.