hukumonline
Sabtu, 17 November 2012
Menakertrans Sudah Tandatangani Permen Outsourcing
Outsourcing terbatas hanya untuk lima jenis pekerjaan.
ANT
Dibaca: 6598 Tanggapan: 5

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengaku telah menandatangani peraturan menteri (Permen) mengenai jenis pekerjaan alih daya (outsourcing). Peraturan baru itu akan berlaku secepatnya.

"Saya sudah tandatangan kemarin dan sedang diundangkan di Kemenkumham," kata Muhaimin di Jakarta, Jumat (16/11).

Dalam aturan baru itu, kata Muhaimin, pekerjaan outsourcing ditutup kecuali untuk lima jenis pekerjaan yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering dan jasa penunjang migas pertambangan.

Selain kelima jenis pekerjaan itu disebut Menakertrans dapat dilakukan melalui sistem pemborongan yang menggunakan sub kontrak perusahaan atau menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu.

"Kemarin rapat tripartit terakhir sudah hampir dipastikan semua bisa memahami karena sudah ada solusi melalui pemborongan. Jadi kalau lima jenis itu bisa menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) atau yang dulu disebut outsourcing. Selain lima jenis itu harus menggunakan model kerja pemborongan," papar Muhaimin.

Permen baru itu juga akan membatasi jumlah PPJP serta menekankan adanya jaminan kompensasi ataupun jaminan masa depan para pekerja yang masih bekerja di model outsourcing saat ini.

Muhaimin menambahkan Pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja.

Selain itu, pelaksanaan outsourcing itu nantinya tidak boleh menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu UU No. 13 Tahun 2003 dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal gaji di bawah upah minimum, pemotongan gaji, tidak adanya tunjangan, tidak asuransi pekerja maupun tidak adanya pemenuhan hak dasar lainnya seperti jaminan sosial.

Muhaimin juga mengatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap keberadaan perusahaan-perusaaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP/B) atau perusahaan jasa alih daya/outsourcing yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan berdasarkan pendataan sementara per 10 Oktober 2012 yang dilakukan terhadap Dinas-dinas yang menangani ketenagakerjaan di tingkat provinsi, terdapat 6.239 perusahaan PPJP/B dengan jumlah pekerja sebanyak 338.505 orang.

Beberapa perusahaan outsourcing telah ditutup karena tidak memberikan kepastian jaminan bagi para buruhnya seperti di di Aceh, Sumatera Barat dan di beberapa tempat lainnya "Selama ini Kemnakertrans telah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pendataan perusahaan-perusahaan di daerah dengan berkoordinasi dinas-dinas ketenegakerjaan setempat," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan pihaknya masih terus berupaya untuk melakukan pendataan, verifikasi dan penataan ulang perusahaan-perusahaan outsoursing untuk mendapatkan informasi dan data lengkap dari perusahaan-perusahaan outsourcing tersebut di tanah air.

"Dari 33 provinsi, masih ada tiga yaitu yang belum menyampaikan inventarisasi dan data-data tentang outsourcing serta jumlah tenaga kerjanya. Masih terus kita lengkapi proses pendataannya, kata Muhaimin.

Share:
tanggapan
atas kepmen tsb, os pln area banjarmasin disuruh mencari kerja lainalex heri 05.06.13 16:44
asslm... pak menteri, menindak lanjuti kepmen bapak tentang out sourcing, kami os dari pln banjarmasin malah disarankan oleh manajemen pln utk mencari kerja dilain tempat, padahal kami sdh mengabdi selama 20 thn sebagai tenaga bantu disana dan umur kami rata2 35 sd 45 tahun, kemana kami harus mencari kerja dgn umur segitu, apakh pln tdk menghargai hasil kerja kami selama puluhan tahun hingga dgn mudahnya menyuruh kami mencari kerja lain tanpa mengarahkan utk alih daya sebagaimana teman2 yantek... bagaiman dgn anak2 kami.. apakah mereka harus berhenti sekolah karena bapaknya tidak bekerja dan tidak ada yg mau menerima bekerja dgn umur yg demikian...?? mudah2an Tuhan mendengarkan doa kami......
Permen alih daya barualpih 04.02.13 08:50
mohon bantuannya agar file permen alih daya yang terbaru dapat disharingkan kepada kami, agar dapat didownload shg tdk terjadi kesalahapahaman dalam implementasi. terima kasih.
DefinisiDevan 21.11.12 08:29
Mohon infonya untuk definisi "jasa penunjang migas pertambangan" ??? apakah berarti outshourching di pertamina juga masuk di 5 jenis pekerjaan yg bisa di outshourching..makasih...
bedanya apa??? Cuma nama gitu???sigit 18.11.12 12:36
outtsourche gak boleh tapi boleh pake PPJP/B trus yang kerja di PPJP/B itu statusnya apa? Kontrak juga? lha klo gini apa bedanya??
merubah nasib kaum buruhsugeng widiantoro 17.11.12 23:19
mudah2an apa yang diputuskan oleh pemerentah bener2 berpihak pd kaum buruh, bukan cuma merubah nama dr outsourcing ke ...... tetapi kami berharap juga bisa merubah nasib kami (kaum buruh) ke arah yg lebih baik untuk kehidupan kami. merdekaaaa.... hidup kaum buruh.... lanjutkan perjuangan untuk kehidupan yg lebih baik....hidup kaum buruh.........

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.