hukumonline
Kamis, 22 November 2012
Sistem At Cost Disetujui, Jaksa Harus Tingkatkan Kinerja
Sebelum realisasi anggaran, Komisi III DPR akan meluruskan sejumlah aduan terkait kinerja jajaran pidsus Kejaksaan.
Nov
Dibaca: 1215 Tanggapan: 0
Sistem At Cost Disetujui, Jaksa Harus Tingkatkan Kinerja
Jaksa Agung Basrief Arief (kiri) minta seluruh aparatnya tingkatkan kinerja. Foto: Sgp

Kejaksaan menggelar Rapat Kerja (Raker) bertema “Optimalisasi Kinerja dengan Mengedepankan Peran Waskat untuk Mewujudkan Aparatur Kejaksaan yang Profesional, Proporsional, dan Berhati Nurani”pada 20-23 November 2012. Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung Basrief Arief meminta seluruh aparatnya meningkatkan kinerja.

Peningkatan kinerja dilakukan di semua bidang tak terkecuali bidang tindak pidana khusus (pidsus). Upaya pemberantasan korupsi, menurut Basrief,tidak hanya menjadi jargon atau upaya pencitraan semata, namun harus diikuti langkah nyata. Apalagi DPR telah menyetujui peningkatan anggaran Kejaksaan tahun 2013.

Dalam anggaran belanja tahun 2013, biaya operasional penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara korupsi di Kejaksaan akan disetarakan dengan KPK. Anggaran operasional pidsus tidak lagi menggunakan sistem satuan biaya, melainkan sistem “at cost”. Berapapun biaya dikeluarkan, jumlah itu pula yang dibayarkan.

Basrief berharap, sistem “at cost” memicu optimalisasi kinerja pidsus. Seluruh penggunaan biaya harus dibuat pertanggungjawabannya. Kejaksaan juga akan melakukan seleksi integritas dan penguasaan teknis penanganan tindak pidana korupsi(tipikor). Jaksa yang lulus seleksi, ditugaskan sebagai jaksa spesialis tipikor di seluruh satuan kerja.

Peningkatan kinerja ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan amanat masyarakat. Basrief mengatakan, kepercayaan masyarakat hendaknya diimbangi dengan optimalisasi kinerja, bukan justru memperlihatkan sikap arogansi kewenangan dan perbuatan tidak terpuji yang kontraproduktif.

Kejaksaan akan lebih mengefektifkan pengawasan melekat guna mencegah sikap dan perbuatan tidak terpuji. Selain itu, transparansi menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan, sehingga pencari keadilan mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkaranya, serta apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Noor Rachmad menyambut baikpenerapan sistem at cost. Sebagai penerima penghargaan Kejaksaan Tinggi terbaik se-Indonesia, Noor meyakini peningkatan anggaran operasional penanganan perkara dapat mendukung peningkatan kinerja satuan kerja pidsus di bawahnya.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika membenarkan, selain menyetujui penyeragaman anggaran operasional penanganan perkara, DPR juga menyetujui penerapan sistem at cost. Dia tidak khawatir penggunaan anggaran menjadi tidak terbatas. “Justru akan lebih terukur. KPK kan begitu juga,” ujarnya, Rabu (21/11).

Meski demikian, Komisi III ternyata belum cukup puas dengan kinerja pidsus. Masih ada sejumlah aduan mengenai penanganan kasus korupsi yang berpotensi melanggar KUHAP dan HAMmasuk ke Senayan. Salah satunya adalah penanganan kasus Indosat yang diduga tidak dilakukan sesuai hukum.

Melihat pola kinerja pidsus yang dinilai banyak memaksakan kasus perdata menjadi korupsi, Pasek meminta semua penanganan perkara di pidsus dievaluasi. Sebelum realisasi anggaran, Komisi III akan mengklarifikasi sejumlah aduan. “Itu kita luruskan dulu agar tidak terjadi panen kriminalisasi dengan anggaran rakyat,” tuturnya.

Percepatan

Ada beberapa poin yang akan didorong Basriefdi lingkungan pidsus. Pertama, penyelidikan perkara korupsi dengan cara on the spot atauwawancara dan meninjau langsung lokasi tempat tindak pidana. Sesuai putusan MK, izin Presiden untuk pemeriksaan kepala daerah tidak lagi dibutuhkan di tahap penyelidikan dan penyidikan.

Kedua, percepatan penghitungan kerugian negara dengan berupaya mencari alat bukti berupa dokumen, surat, dan kesaksian. Jika  memungkinkan penyidik dapat melakukan penghitungan kerugian negara sendiri. Basrief mewanti-wanti agar penyidik tidak menetapkan tersangka tanpa didukung bukti yang lengkap.

Ketiga, pemetaan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang, serta monitoring melalui penyelidikan tertutup atas praktik “kongkalingkong” dalam penyusunan, perencanaan, pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dengan DPRD atau saat pengelolaan anggaran. Monitoring dilakukan agar pidsus dapat melakukan deteksi dini masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan anggaran.

Keempat, masih ditemukannya rencana tuntutan pidana membayar uang pengganti sebesar keuangan negara yang dinikmati, tanpa memperhatikan barang bukti yang dirampas untuk negara.

“Untuk itu, sejak penyidikan harus dihitung secara cermat nilai dari barang bukti yang disita, dengan memperhitungkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa, serta secara teliti melakukan pendataan dan penyitaan barang bukti untuk menjamin pemulihan kerugian keuangan negara nantinya,” terang Basrief.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.