hukumonline
Rabu, 26 Desember 2012
Pemerintah Rampungkan Draf Revisi KUHP dan KUHAP
Sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas tahun depan.
FAT
Dibaca: 2220 Tanggapan: 1
Pemerintah Rampungkan Draf Revisi KUHP dan KUHAP
Foto: Buku KUHP. (Sgp)

 

Sudah sekian lama dibahas oleh pemerintah, akhirnya draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terselesaikan. Dengan rampungnya draf tersebut, pemerintah pun telah memberikan draf itu ke DPR untuk dibahas secara bersama-sama. Bukan hanya revisi KUHAP, draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diteruskan ke dewan.

“Revisi KUHAP serta KUHP telah diteruskan ke DPR untuk dilakukan proses legislasi. Insya Allahtahun depan bisa kita bahas bersama-sama,” ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam penyampaian refleksi akhir tahun Kemenkumham di kantornya, Rabu (26/12).

Bersamaan dengan itu, Kemenkumham juga telah menyampaikan draf revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai. Penyampaian ini bertujuan agar presiden dapat menyetujui draf ini dan selanjutnya dibahas secara bersama-sama dengan DPR. Pembahasan dan penyusunan revisi UU Pemberantasan Tipikor ini melibatkan KPK.

Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Wahiduddin Adams memastikan seluruh draf revisi ketiga UU tersebut akan masuk ke DPR pada tahun depan. Dalam menyusun draf ini, Kemenkumham juga melibatkan unsur masyarakat untuk memberikan masukannya.

Ia tak menampik lamanya pembahasan dan penyusunan draf revisi KUHP dan KUHAP ini. Hal ini terjadi selain banyak masukkan dari masyarakat yang diakomodasidalam revisi, terdapat ratusan pasal yang harus disusun dan dibahas satu persatu. Otomatis, waktu pembahasan pun menjadi lama.

Seperti halnya pada draf revisi KUHP. Dari draf yang memuat lebih dari 700 pasal itu mengatur hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana. “Bahkan ada hukuman mati,” ujar Wahiduddin seusai acara refleksi akhir tahun Kemenkumham.

Bukan hanya itu, dalam draf KUHAP juga diatur mengenai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim. Khususnya terkait penahanan terhadap seorang tersangka. Hakim tersebut dapat menentukan seseorang bisa ditahan atau tidak tergantung penilaian hakim terhadap yang bersangkutan.Konsep ini biasa dikenal dengan konsep hakim komisaris.

Menurut Wahiduddin, hakim yang memiliki kewenangan untuk menilai tersangka ini adalah hakim yang masuk dalam golongan IIIC. “Atau sudah berpengalaman minimal selama delapan tahun,” ujarnya.

Sekadar mengingatkan, materi yang dibahas dalam revisi KUHP memang tak sedikit. Setidaknya, ada 766 pasal yang akan dibahas dalam revisi ini. Kitab yang bernama asli Wetboek van Strafrecht yang berlaku sejak 1915 ini sudah berulang kali direncanakan untuk direvisi, tetapi urung terjadi. Draf revisi KUHP selalu tertahan di tangan pemerintah, tanpa sempat dikirim ke DPR untuk dibahas bersama. 

Di tempat yang sama, Juru Bicara KPK Johan Budi menyambut baik perangkat perundang-undangan yang mengacu pada efektifitas dan optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya, diakomodasinya sanksi tegas terhadap pejabat negara yang tak melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Johan mengatakan, laporan harta kekayaan bisa menjadi alat untuk mendeteksi bagi KPK mengenai aset yang dimiliki seseorang yang diduga terkait tindak pidana korupsi yang sedang disidik. “Sampai hari ini tidak ada sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya,” katanya.

Share:
tanggapan
siiiiiiiiiiiiiiiipcecep 28.12.12 00:00
smoga cpat selesai

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.