hukumonline
Jumat, 28 Desember 2012
Edsus Akhir Tahun 2012:
Kisah ‘Saksi Bisu’ Penegakan Hukum Indonesia
Serial tulisan yang akan mencoba mengangkat serba-serbi perkembangan gedung lembaga hukum dari masa ke masa.
RZK
Dibaca: 2022 Tanggapan: 0
Kisah ‘Saksi Bisu’ Penegakan Hukum Indonesia
Gedung Hoogerechtshaf yang kini menjadi kantor Kemenkeu. Foto: Sgp

Pasca bergulirnya reformasi, hukum menjadi salah satu primadona pemberitaan media-media nasional. Konsekuensi dari kondisi ini adalah publik terasa begitu ‘dekat’ dengan lembaga-lembaga hukum. Kini, publik dengan mudah dapat mengenali siapa itu Ketua KPK, Kapolri, Ketua DPR, dan sebagainya. Berkat peran media, publik bahkan juga bisa mengetahui rekam jejak para pejabat lembaga hukum.

Selama ini, fokus pemberitaan tentang lembaga hukum cenderung mengarah pada orang atau hal-hal lain seperti perkembangan kasus. Gedung dimana para pejabat lembaga hukum itu berkantor jarang –untuk mengatakan tidak ada sama sekali-, diwartakan oleh media. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena media memang lebih suka sesuatu yang dinamis, bergerak atau berkembang.

Dengan kata lain, sesuatu yang bersifat statis kurang disukai penikmat berita yang berarti juga tidak disukai media. Sayangnya, gedung sesuai penampakannya dipersepsikan sebagai sesuatu yang ‘mati’ (statis), tidak bergerak atau berkembang. Persepsi ini tidak sepenuhnya tepat. Gedung-gedung lembaga hukum juga memiliki dinamika sendiri. Mereka memiliki kisah yang menarik untuk disampaikan ke publik.

Mari kita ambil satu contoh gedung lembaga hukum yang paling populer saat ini, Gedung KPK. Setiap hari, nyaris tidak pernah absen muncul pemberitaan dari gedung yang terletak di jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan itu. Namun, selama ini, publik hanya dijejali dengan materi pemberitaan seputar perkembangan kasus korupsi, pernyataan para pejabat KPK, atau demonstrasi massa.

Belum banyak pemberitaan terkait Gedung KPK itu sendiri. Akibatnya, publik (mungkin) belum banyak yang mengetahui bahwa gedung berlantai delapan yang kini ditempati KPK adalah gedung bekas kantor Bank Papan Sejahtera, sebuah bank yang terlikuidasi di era krisis moneter.

Mungkin belum banyak yang mengetahui pula bahwa KPK sebelumnya menumpang di bekas kantor Departemen Kelautan dan Perikanan di jalan Veteran, Jakarta Pusat, untuk divisi penindakan. Sementara, divisi pencegahan, menumpang bekas kantor Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara di jalan Juanda, Jakarta Pusat.

Singkatnya, KPK sebagai lembaga yang begitu diandalkan bangsa ini untuk memberantas penyakit korupsi ternyata ‘nomaden’ (tidak memiliki tempat permanen, red) hingga kini. Mimpi untuk memiliki kantor sendiri masih mengawang-awang karena minimnya dukungan parlemen. Fakta ironis yang belum terlalu terungkap ke publik.

Contoh lainnya adalah Gedung MA. Terletak di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Gedung MA mungkin gedung lembaga hukum yang paling panjang sejarahnya di negeri ini. Walaupun tidak sepopuler KPK, MA juga sering menjadi sumber pemberitaan. Tetapi, lagi-lagi materinya hanya seputar tokoh, perkembangan kasus, atau kebijakan baru di bidang peradilan yang diterbitkan MA.

Publik tidak terlalu mengetahui bagaimana sejarah Gedung MA. Salah satu fakta sejarah yang belum banyak diketahui publik adalah Gedung MA sebelumnya terletak di jalan Lapangan Banteng No 1, Jakarta Pusat. Berdiri sejak 1809, Gedung MA kala itu bernama Hoogerechtshaf.

Lantaran dibangun saat pemerintahan kolonial Belanda, arsitektur Hoogerechtshaf (Pengadilan Tinggi) sangat kental gaya Eropa-nya. Berkat gaya arsitekturnya, gedung tua yang kini masuk dalam komplek Gedung Kementerian Keuangan ini diresmikan sebagai salah satu Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam laman resmi Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.go.id.

Merujuk pada UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, definisi cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

UU No 11 Tahun 2010 menetapkan empat kriteria cagar budaya yakni berusia 50 tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Gedung MA dan Gedung KPK adalah dua contoh yang dapat menggambarkan betapa menariknya kisah tentang gedung lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Di luar dua contoh ini, masih banyak gedung-gedung lembaga hukum yang menyimpan kisah menarik, dan sayangnya tidak terlalu banyak diwartakan oleh media.

Berangkat dari kondisi ini, hukumonline sebagai media yang mengkhususkan diri pada isu-isu seputar hukum, tergerak untuk membuat serial tulisan tentang “Sejarah Gedung Lembaga Hukum” di Indonesia. Bagi kami gedung-gedung lembaga hukum adalah ‘saksi bisu’ yang mengiringi perkembangan penegakan hukum di negeri ini.

Dengan segala keterbatasan, hukumonline tentunya tidak akan menulis semua gedung lembaga hukum yang ada di Indonesia. Kami hanya fokus pada gedung lembaga hukum di Jakarta dan Bandung.

Serial tulisan ini akan mencoba mengangkat serba-serbi perkembangan gedung lembaga hukum dari masa ke masa. Lingkup materi tulisannya meliputi sejarah, proses pembangunan, upaya renovasi atau rehabilitasi gedung, hingga rencana pembangunan gedung baru.

Proses penyusunan serial tulisan ini akan sangat mengandalkan studi literatur, riset arsip, dan riset empiris. Sebagai pelengkap, proses penyusunan tulisan juga akan menggunakan metode wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat atau setidaknya memiliki pengetahuan tentang sejarah sebuah gedung lembaga hukum.

Sesuai variasi rubrikasi hukumonline, serial tulisan ini tidak hanya akan dikemas dalam bentuk artikel berita feature. Relevan dengan temanya, kami juga akan menayangkan artikel wawancara Kepala Arsip Negara RI, M Asichin, resensi buku “Neraka Rezim Soeharto”, artikel tentang Komunitas Historia, dan artikel fokus dengan tema yang relevan.

Akhir kata, kami hanya berharap semoga serial tulisan “Sejarah Gedung Lembaga Hukum” ini bisa bermanfaat bagi anda, pembaca setia hukumonline. Atau jika ‘bermanfaat’ dianggap sebagai harapan yang terlalu muluk, kami hanya bisa berharap semoga serial tulisan dapat mengisi libur panjang anda.

Selamat liburan dan selamat membaca.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.