Aparat Pemerintah Musuh Jurnalis 2012
Berita

Aparat Pemerintah Musuh Jurnalis 2012

Paling banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Jurnalis saat menjalankan tugas. Foto: SGP (Ilustrasi)
Jurnalis saat menjalankan tugas. Foto: SGP (Ilustrasi)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sepanjang tahun 2012 sedikitnya terjadi 56 kasus tindak kekerasan yang menimpa wartawan di berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum AJI, Eko Maryadi, menyebut jenis tindak kekerasan itu berkaitan dengan tindak kekerasan fisik dan non fisik.

Tahun ini, aparat pemerintah menjadi pelaku tindak kekerasan terbanyak, baik dari kalangan sipil dan militer. Dari 56 kasus itu, 13 kasus dilakukan oleh aparatur pemerintah sipil, 11 kasus aparat kepolisian dan 9 kasus dilakukan aparat TNI.

Berbagai jenis tindak kekerasan yang banyak dilakukan berkaitan dengan kekerasan fisik, teror dan pengusiran atau larangan meliput. Tindak kekerasan itu paling banyak terjadi di daerah seperti Ternate, Gorontalo, Solo dan Pekanbaru. Bahkan Eko menyebut data terbaru yang diperoleh AJI terdapat 12 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua.

Mengingat tindak kekerasan terhadap wartawan paling banyak dilakukan oleh aparat pemerintah, AJI menilai tahun 2012 merupakan tahun kekerasan struktural. Untuk mengusut tindak kekerasan yang menimpa wartawan, khususnya wartawan yang tewas dibunuh, AJI mendesak aparat kepolisian bertindak tegas.

Misalnya, mengusut tuntas kasus itu secara serius. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan itu, Eko menyebut AJI sudah berkomunikasi dengan Mabes Polri. "AJI menuntut agar Polisi segera mengusut," kata Eko dalam jumpa pers di kantor AJI Indonesia di Jakarta, Jumat (28/12).

Eko menjelaskan, berbagai macam kasus tindak kekerasan itu mayoritas menimpa wartawan yang melakukan peliputan. Misalnya, tindak kekerasan oleh aparat militer, dilakukan terhadap wartawan yang meliput peristiwa pesawat jatuh.

Terkait kekerasan yang dilakukan aparat sipil, AJI menemukan tindak kekerasan itu dilakukan oleh wali kota, kepala dinas dan staf pegawai negeri sipil. Khusus untuk aparat militer, Eko menyebut di tahun 2011 pelaku paling banyak dilakukan kesatuan Angkatan Darat, tapi di tahun ini Angkatan Udara menempati urutan pertama dengan tujuh kasus.

Tags: