hukumonline
Selasa, 08 Januari 2013
Pengamat: OJK Tak Beda dengan Bapepam LK
Pengalihan wewenang Bapepam-LK ke OJK dinilai tidak berdampak besar terhadap dunia pasar modal.
FNH
Dibaca: 6649 Tanggapan: 1

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai bertugas sejak 1 Januari 2013 lalu. Pengawasan akan dilakukan kepada sektor pasar modal. Meski pengawasan sudah mulai berjalan, beberapa peraturan seperti peraturan soal iuran yang akan dipungut oleh OJK belum diterbitkan. Rencananya, OJK akan melakukan penarikan iuran pada pertengahan tahun ini.

Pengamat Ekonomi Seto Wardono mengatakan, berpindahnya wewenang Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK tidak akan membawa dampak yang besar terhadap dunia pasar modal.

Menurutnya, kinerja OJK sama halnya seperti Bapepam-LK, meskipun akan membawa perubahan dan perbedaan sedikit dari Bapepam-LK. "Menurt saya sama saja," kata Seto kepada hukumonline, Selasa (8/1).

Kendati berpendapat demikian, Seto enggan mengomentari kinerja Bapepam-LK sebelum dipindahkan ke OJK. Ia hanya menekankan, kinerja OJK tidak akan banyak membawa perubahan karena hanya memindahkan wewenang lembaga lain ke OJK. Ia pun enggan memberikan prediksi kinerja OJK kedepannya.

Sementara itu Director of Invesment Banking Rayendra L Tobing mengatakan, tidak ada perubahan yang mendasar ketika persoalan pasar modal diawasi oleh OJK. Ia mengharapkan, OJK akan membawa nilai perubahan terutama pada regulasi dalam sektor pasar modal.

Hal itu mengingat koordinasi menjadi terintegrasi antar lembaga keuangan sehingga mempermudah pengawasan. "Semoga membawa perubahan yang baik, terutama regulasinya harus jelas," kata pria yang akrab dipanggil Ray.

Perpindahan wewenang Bapepam-LK ke OJK, menurut Ray berjalan dengan baik. Sejauh ini, tidak terjadi goncangan atau permasalahan baru atas perpindahan wewenang ini. Sayangnya, Ray enggan berkomentar terkait iuran yang akan ditarik oleh OJK kepada sektor pasar modal. Dirinya berkilah tidak memiliki wewenang untuk mengomentari soal iuran.

Terkait dunia investasi, Ray mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia agar investor memiliki ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk diketahui, UU OJK disahkan pada 2010. UU OJK mengamanatkan kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik sektor perbankan, sektor pasar modal maupun sektor non perbankan. Pada pertengahan 2011 lalu, Kemenkeu bersama DPR melakukan seleksi pemilihan Ketua OJK beserta Dewan Komisionernya. Hasilnya, Muliaman Hadad dipercayakan memimpin OJK untuk 5 tahun ke depan.

Namun, keberadaan OJK terutama menyoal pungutan iuran kepada jasa keuangan menuai protes dari beberapa pihak, terutama perbankan. Perbankan merasa keberatan atas pungutan yang rencananya juga akan diambil OJK. Bahkan setelah OJK melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Iuran oleh OJK, ternyata konsultan pasar modal pun turut dikenai iuran. Hasilnya, para konsultan pasar modal menyurati OJK untuk menjelaskan keberatan tersebut.

Sesuai amanat UU, akhirnya OJK mulai menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan kepada pasar modal. Untuk perbankan, pengawasan akan dilakukan pada 2014 nanti. Meskipun OJK sudah mulai bertugas, namun belum ada kepastian PP tentang Iuran oleh OJK akan diterbitkan. Yang pasti, kata Ketua OJK Muliaman Hadad, PP tersebut akan selesai sebelum  iuran akan dipungut pada pertengahan tahun 2013 ini kepada sektor pasar modal.

Share:
tanggapan
penipuan oleh AO dari PT,First Asia Capitaltatry canny 15.01.13 13:33
kemana saya harus melaporkannya supaya segera ditanggapi dan saham saya dikembalikan.tks

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.