hukumonline
Kamis, 10 Januari 2013
PP Tembakau Disahkan, Waspadai Sejumlah Larangan
Industri rokok berharap ada regulasi yang berimbang.
LITA PAROMITA
Dibaca: 6726 Tanggapan: 1
PP Tembakau Disahkan, Waspadai Sejumlah Larangan
PP tembakau disahkan, produsen rokok perlu berhati-hati. Foto: ilustrasi (Sgp)

Produsen rokok perlu berhati-hati  mencantumkan lema light, ultralight, mild, extramild, low tar, slim, atau full plavour dalam kemasan rokok. Kata-kata itu tak boleh dicantumkan kecuali sudah menjadi merek dagang.

Klausul itulah antara lain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif.Selama ini publik mengenalnya sebagai Rancangan PP Tembakau. PP ini sudah disahkan dan berlaku sejak 24 Desember lalu, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyambut baik pengesahan PP 109 karena meyakini PP ini memberikan perlindungan terhadap perokok, khususnya perokok pasif. Dalam PP ini  ada keharusan bagi produsen rokok untuk mencantumkan peringatan bahaya rokok tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk gambar. “Dengan adanya peraturan ini diharapkan perokok bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai bahaya dari merokok,” ucap Tuluskepada hukumonline.

Pasal 14 PP 109 Tahun 2012 mengatur keharusan bagi perusahaan rokok untuk mencantumkan tulisan dan gambar dampak dari merokok. Studi di berbagai negara, jelas Tulus,membuktikan peringatan tertulis yang disertai gambar lebih efektif daripada hanya berbentuk tulisan saja. Oleh karena itu, pesan kesehatan pada kemasan rokok wajib dicantumkan dalam bentuk gambar dan tulisan untuk meningkatkan kesadaran perokok dan bukan perokok akan bahayanya merokok bagi kesehatan.

Fendi Setiawan, anggota Tim Revitalisasi Tembakau Jawa Timur menganggap materi PP masih jauh dari harapan. Ia menilai banyak klauusl yang merugikan petani tembakau. “Spiritnya bagus, tetapi harus diakui petani tembakau merupakan salah satu merupakan pihak yang  dirugikan secara tidak langsung,” ujarnya.

Pembatasan periklanan dan promosi dalam PP diyakini Fendi akan membuat tingkat produksi menurun sehingga permintaan bahan baku tembakau akan menurun.“PP ini memang tidak hanya ditujukan terhadap industri rokok, tetapi juga produk diversifikasi tembakau lainnya. Tapi kita jujur saja, berapa persen produk diversifikasi tembakau selain rokok?. Bila dihitung, hanya 10% yang untuk kosmetik dan obat-obatan. Sisanya sebanyak 90% bahan baku tembakau digunakan untuk rokok”.

Menurut Fendi, bila PP ini diterapkan perhitungan kerugiannya jauh lebih besar.  Faktanya, belum ada yang bisa menggantikan sumbangan dari industri rokok kepada negara. Pada 2011 saja industri rokok menyumbang sebanyak 78 miliar. Tahun berikutnya, diperkirakan mencapai 85-90 miliar. Target pada 2013 berkisar  hingga 100 miliar. “Itu baru sumbangan dari cukainya saja, belum termasuk pajak”, paparnya.

Aspek lain yang perlu dikritisi menurut Fendi adalah maksud pembentukan PP ini. Melihat pada bagian pertimbangan, tujuan pembuatan PP ini adalah untuk pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau untuk kesehatan. Anehnya, materi PP justru banyak mengatur promosi, pemasaran,  dan distribusi produk rokok. “PP ini power-nya besar sekali hingga mengatur korporasi,padahal domainnya adalah kesehatan” .

Pasal 24 yang mengatur larangan penggunaan kata tertentu hanya salah satu pasal yang perlu diwaspadai industri rokok. Pasal 35 tentang sponsorhip mengatur bahwa dalam acara yang disponsori perusahan rokok tidak diperkenankan menggunakan logo dan/atau merek rokok.

Pasal 13 menentukan produsen dan/atau pengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan.  Aturan inibertujuan agar harga rokok tidak mudah terjangkau oleh konsumen.

Hadirnya PP ini ditanggapi secara berhati-hati oleh perusahaan rokok. Niken Rachmad, Direktur Komunikasi HM Sampoerna, meminta pertanyaan dikirim ke tim komunikasi perusahaan. Lewat email, Tim Komunikasi PT HM Sampoerna menyatakan secara konsisten mendukung regulasi tembakau yang berimbang dan efektif. Termasuk larangan penjualan kepada anak-anak guna menanggapi keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat tentang merokok.  

Namun PT HM Sampoerna juga mempertimbangkan stabilitas dan kelangsungan industri tembakau yang merupakan tumpuan bagi jutaan orang yang bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian. Tim Komunikasi PT HM Sampoerna masih enggan untuk memberikan komentar lebih lanjut karena masih dalam proses mempelajari ketentuan-ketentuan dalam PP 109 Tahun 2012.

Share:
tanggapan
setannurjamil 03.02.13 22:11
saya petani tembakau, buat saya, pp tmbakau hnylh alasan bagi sbgian phk yg ingn mnmbh rsuh ngr ni, knp bgt,,, ktny soal kshtn, pi kok yg di urus mlh promosi lah, pmsrnlah, e5g org sakt it krn mrokok, gk jg kan, tau pmrnth udh gk pny krjaan klya, jd sgl pp tmbkbu pun di bntk, urusin @ korupsi ja gk pecus eh skrg mlh bkn rbt 5 ptni tmbkau, gk mikir po lo tmbkau it adl nyw bgi sbgian rkyt ni, industri tembakau it mnckup dr petani, pnggarap(pengrajang), dan buruh, ats sahnya pp tembakau ini brp bnyk org yg di rugikan, dan hmpr smuanya mrpkn rkyt kcl dgn stts eknomi di bwh rata'', jk rkyt sdh merugi, trs spa yg untg, pdhl mnrt sya pmrnthpun ikt merugi, krn hsl dr cukai tmbkau saja sdh bsr skli nominalnya, jd sbnrny apa sih maunya pmrnth kita ini????????????????????

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.