hukumonline
Rabu, 30 Januari 2013
Tiga Kementerian dan Lembaga Siap Dirampingkan
Untuk efisiensi dan efektifitas kerja.
ANT
Dibaca: 751 Tanggapan: 0

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan tiga Kementerian dan Lembaga pemerintah nonkementerian telah siap untuk "dirampingkan" atau dikurangi jumlah deputi di dalamnya.

"Sudah ada tiga kementerian yang melaporkan bahwa mereka siap untuk dirampingkan," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar dalam rapat program bertajuk "Penguatan Agen Perubahan Daerah untuk Reformasi Birokrasi" di Jakarta, Rabu (30/1).

Azwar menyebutkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian tersebut, adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dia mengatakan Kkemenpan akan melebur enam deputi menjadi empat deputi, LAN akan mengurangi lima menjadi tiga deputi serta BKN, lima menjadi empat deputi.

"Perampingan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, karena kami pikir ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan secara bersama," katanya.

Azwar juga menyebutkan lima kementerian lainnya telah menjawab usul 'perampingan' jabatan tersebut. "Lima kementerian tersebut telah merespon secara positif dan ini kami nilai merupakan itikad baik dari mereka untuk menciptakan efisiensi tersebut," katanya.

Namun, dia enggan menyebutkan kelima kementerian tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. "Sedang dalam proses, kami juga telah mengajukan kepada Presiden, tunggu saja nanti akan kami sebut namanya, yang jelas jumlahnya sudah ada delapan yang merasa siap," katanya.

Dia juga mengatakan upaya efisiensi tersebut akan dilaksanakan di 19 Kementerian dan Lembaga Nonkementerian. Azwar berjanji upaya efisensi tersebut akan selesai pada 2013, padahal upaya efisiensi tersebut sudah diwacanakan sejak Januari 2012.

"Kami berharap secepatnya tapi eksekusinya kan ada di tangan Presiden dan ini juga kami lakukan bertahap tidak sekaligus. Kita harus pintar-pintar cari waktu dan harus menunggu," katanya.

Dia mengaku akan ada konflik dan guncangan-guncangan terkait upaya efisiensi tersebut, terlebih dalam situasi politik yang sedang bergejolak. "Ya, pasti ada yang setuju dan tidak tapi guncangannya tidak besar saya kira." 

Terkait adanya pengurangan pejabat dan pegawai sebagai dampak efisiensi tersebut, Azwar mengatakan akan ada pengalihan satus jabatan. "Pejabatnya memang akan berkurang, tapi bukan dipecat melainkan diubah secara operasional," katanya.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.