Jaksa Agung Bicara tentang Iklim Investasi dan Hukum
Berita

Jaksa Agung Bicara tentang Iklim Investasi dan Hukum

Penegakan hukum tanpa diskriminasi meningkatkan kepecayaan investor.

Oleh:
RFQ
Bacaan 2 Menit
Jaksa Agung Basrief Arief. Foto: Sgp
Jaksa Agung Basrief Arief. Foto: Sgp

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan penegakan hukum sangat mempengaruhi daya saing negara serta tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum menjadi faktor dominan yang mempengaruhi iklim investasi. Jika proses penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, niscaya berdampak positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian.

Pernyataan Jaksa Agung itu tidak disampaikan di depan civitas akademika atau saat menjadi pembicara kunci di suatu seminar. Melainkan di depan anggota Komisi III DPR saat berlangsung rapat kerja kedua lembaga, Senin (18/2).

Basrief berpandangan kualitas dan penegakan hukum adalah faktor dominan dan saling mempengaruhi. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dan kepastian hukum mempengaruhi minimnya kepercayaan publik, dan berujung pada iklim investasi dan penurunan penerimaan negara. Penerimaan negara anjlok pada akhirnya berdampak pada anggaran belanja negara. Anggaran negara minim, dukungan finansial penegakan  hukum juga ikut terpengaruh.

Basrief mengatakan banyak orang enggan berinvestasi di Indonesia lantaran prosedur perizinan yang berbelit-belit, persaingan yang tidak fair akibat konspirasi, serta budaya korupsi dan kolusi. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta itu juga menilai gangguan terhadap investor bisa datang dari penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Misalnya, pungutan tak resmi, birokrasi yang rumit, dan korupsi. “Itu merupakan contoh  praktik pemerintahan yang mencegah masuknya investor dan mendorong larinya investor ke luar negeri,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR M. Aziz Syamsuddin mengamini pendapat Basrief. MenurutAzis, kepastian hukum dan proses penegakan hukum yang tidak diskriminatifdapat meningkatkan laju investasi di Indonesia.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu terutama dalam tindak pidana korupsi harus terus dijalankan Kejaksaan Agung. Komisi III, kata Azis, ikut mendorong Kejaksaan bekerja optimal dalam penegakan hukum, khususnya korupsi. Termasuk bekerjasama dengan KPK dan memutakhirkan peralatan (sadap).

Politisi Gerindra, Desmon J. Mahesa, berpendapat penegakan hukum seperti disinggung Jaksa Agung harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia di Kejaksaan. Jika aparat kejaksaan memiliki kapasitas dan kapabilitas menegakkan hukum yang tidak diskriminatif, Desmon percaya investastor akan datang ke Indonesia. Penegakan hukum berkaitan dengan iklim usaha. Penegakan hukum yang baik menumbuhkan kepercayaan para pemegang modal untuk berinvestasi di Tanah Air.

Dalam raker itu dibahas juga tentang pemanfaatan alat penyadap di Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum. Sejauh ini, pemanfaatan teknologi intersep di Kejaksaan terbukti bermanfaat untuk menangkap sejumlah buron kasus pidana yang ditangani Kejaksaan.

Tags:

Berita Terkait