hukumonline
Jumat, 01 Maret 2013
Diharapkan April, RUU Aparatur Sipil Negara
INU
Dibaca: 5090 Tanggapan: 6

Pemerintah siap bertemu dengan DPR-RI guna melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kalau pembahasan bisa dilaksanakan dalam masa sidang pertama, April 2013 dapat disahkan,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut Wamen PAN-RB, saat ini pembahasan di tingkat pemerintah sudah selesai. Setelah dilakukan harmonisasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu terhadap beberapa pasal. Demikian ditulis situs Sekretariat Kabinet, Jumat (1/3).

Bila disahkan, nantinya penempatan kepala dinas atau pejabat eselon I dan II di suatu provinsi/kabupaten/kota tidak bisa lagi berdasarkan like and dislike. Kalau hal itu masih dilakukan, Presiden melalui Menteri PAN-RB  bisa membatalkan.

“Penempatan dalam jabatan harus terbuka, dan diawasi oleh Tim Independen dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Eko Prasojo. Ia menjelaskan tugas KASN adalah menjamin merit system berbasis kompetensi dan kinerja, secara akuntabel bisa dilaksanakan.

Kalau Kepala Daerah tidak mau mengulang, lanjut Eko, Kementerian PAN-RB bisa menolak pemberian formasi tambahan Calon Pegaawai Negeri Sipil (CPNS) kepada daerah dimaksud. “Tindakan Menteri PAN-RB untuk tidak memberikan formasi ini sebenarnya sudah berjalan, dalam dua tahun terakhir,” ungkap Wamen PAN-RB. 

Wamen PAN-RB menegaskan, transparansi dalam rekrutmen pejabat dengan ancaman penolakan pemberian formasi tambahan CPNS itu merupakan rangkaian dari kebijakan penghentian sementara penerimaan CPNS atau yang dikenal dengan moratorium.

“Tak ada analisis jabatan, tak ada perencanaan kebutuhan pegawai lima tahun, tak ada evaluasi beban kerja, belanja aparatur di atas 50 persen, dari APBD, maka tak akan diberikan formasi,” tegas Eko Prasojo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada tahun anggaran 2012, Menteri PAN-RB mengalokasikan anggaran untuk formasi 60 ribu CPNS. Namun yang terisi melalui jalur pelamar umum hanya 9.500 orang. “Selama ini daerah tak siap melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara benar. Umumnya formasi lebih berorientasi pada anggaran, bukan kebutuhan riil,” demikian Eko.

Share:
tanggapan
UU ASNmantom 24.05.13 10:12
Kaalu wacana dari dulu sudah ada,yg diharapkan thn 2013 ini wujud nyata !
PNS berpolitikAndri K 14.05.13 11:33
kalo bisa di RUU ASN juga diberi sanksi tegas juga para pejabat yang mengarahkan pegawai untuk berpolitik, karena takut kepada atasan jadinya pegawai juga ikut berpolitik, padahal hal ini dilarang,, biasanya ini terjadi pada saat pemilihan kepada daerah..
hidup PNSamnur 29.04.13 08:55
mungkin seperti itulah kenyataan didaerah, sehingga reformasi birokrasi sangat sulit terlaksana.
menggapai harapan yang tak pernah munculsubandi 23.04.13 08:31
memang sebaiknya harapan itu terwujud agar dapat membuat kebaikan dan ketenangan dan kenyamanan dimasa masa yang akan dijalani sampai menutup mata dengan bahagia dengan sisa umur dan pengabdian kepada negara yang telah dijalaninya Amin ya robbal alamin.
pensiun dini dan pensiun tebasDWI 19.04.13 19:23
diharapkan di dalam RUU ASN dimasukkan aturan mengenai pensiun dini dan juga jika sampai batas usia pensiun diharapkan juga pemerintah mau memberikan uang pensiun sekali gus sesuai aturan yang berlaku. dan kalau boleh batas usia pensiun PNS YANG JABATANNYA SETINGKAT ESELON .III/A kebawah sampai staf cukuplah samapai usia 56 tahun saja, coba disurve. banyak pegawai yang menginginkan hal itu, karena udah jenuh terlalu lama bekerja. KAN PERLU MENIKMATI SISA HARI PENSIUNNYA. TERIMAKASIH
ASNsamara 16.04.13 11:34
Pemerintah dan DPR sebaiknya jangan selalu berwacana tentang ANS, kalau memang itu baik lanjutkan, jangan selagi berkuasa mempermainkan harapan khususnya PNS, dosa jika tak ada kenangan yang nyata. pensiun dan mati tak bisa lagi berbuat apa-apa, yang ada hanya kekecewaan belaka.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.