hukumonline
Senin, 11 Maret 2013
Tiga SPBU Milik Djoko Susilo Disita KPK
Djoko Susilo keberatan karena kepemilikan SPBU itu sebelum kejadian perkara.
NOV
Dibaca: 2459 Tanggapan: 0
Tiga SPBU Milik Djoko Susilo Disita KPK
Tersangka Djoko Susilo. Foto : SGP

KPK mendapat temuan baru dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengadaan simulator roda dua dan roda empat di Korlantas Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011. Temuan itu terkait dengan sejumlah aset milik mantan Kakorlantas Djoko Susilo yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi simulator.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penyidik telah menyita tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Ciawi, Kaliungu, dan Kapuk. “Penyitaan terhadap SPBU ini terkait dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap DS (Djoko Susilo). Kalau atas namanya bisa saja atas nama orang lain,” katanya, Senin (11/3).

Johan melanjutkan, meski berada dalam status penyitaan, bukan berarti ketiga SPBU tidak dapat dioperasikan. Penyitaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perpidahan “tangan” kepemilikan SPBU kepada pihak lain. Hingga kini, KPK sudah melakukan penyitaan terhadap sekitar 20 item dalam kasus simulator.

Dari sekitar 20 item yang disita penyidik dari wilayah Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Depok, dan Bogor, terdapat tanah, bangunan, termasuk tiga SPBU yang baru disita KPK. Selain melakukan penyitaan, Johan mengatakan penyidik juga memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Djoko Susilo.

Mantan bendahara Korlantas Kompol Legimo termasuk salah seorang saksi yang diperiksa KPK. Legimo yang dahulu sempat menjadi tersangka kasus simulator yang disidik Mabes Polri, diperiksa terkait tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Djoko Susilo. Selain memeriksa Legimo, KPK telah memeriksa dua istri Djoko Susilo, yaitu mantan Puteri Solo 2008 Dipta Anindita dan Mahdiana.

Atas penyitaan tiga SPBU, pengacara Djoko Susilo, Juniver Girsang sangat keberatan. “Terus terang saja langkah-langkah yang diambil KPK sudah melampaui kewenangan yang ada pada mereka karena tempus delicti perkara itu adalah tahun 2011. Seharusnya dikonfirmasi dulu kepada kami kepemilikannya tahun berapa,” ujarnya.

Juniver menjelaskan, ketiga SPBU itu dimiliki Djoko dan keluarganya sebelum tahun 2010/2011 atau sebelum perkara pengadaan simulator terjadi. Dia juga sangat menyayangkan langkah KPK yang tidak membuktikan dulu tindak pidana asal (predicate crime) sebelum menyita aset-aset untuk dugaan pencucian uang.

“Artinya ini kan belum dibuktikan bahwa Pak Djoko melakukan suatu tindak pidana apa tidak, kok sudah dilakukan tindakan-tindakan penyitaan terhadap aset yang diperoleh bukan pada saat kejadian. Kami sekarang diam, tapi kami akan persoalkan karena sampai saat ini kami menanti kapan perkara dilimpahkan,” tuturnya.

Walau merasa keberatan, Juniver belum memastikan upaya hukum apa yang akan ditempuh kliennya. Saat ditanya apakah akan mengajukan gugatan perdata seperti yang dilakukan Hakim Syarifuddin, dia mengatakan tentu akan mengambil sikap lebih lanjut, tapi terlebih dahulu akan mencermati langkah-langkah yang diambil KPK.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Kakorlantas Djoko Susilo, Wakakorlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang sebagai tersangka.

Djoko Susilo yang sekarang menjabat Gubernur Akpol, diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan alat simulator tahun anggaran 2011. Perbuatan Djoko ini melibatkan anak buahnya dan dua Direktur perusahaan rekanan. Akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

KPK mengenakan Djoko Susilo dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pasal korupsi yang sama juga diterapkan terhadap Didik, sedangkan dua Direktur perusahaan rekanan dikenakan Pasal 11 UU Tipikor.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.