hukumonline
Senin, 25 Maret 2013
RUU Advokat Dinilai Berbahaya
DPR diminta mendahulukan pembahasan RKUHAP dan RKUHP ketimbang RUU Advokat.
RFQ
Dibaca: 6393 Tanggapan: 9

Selain kericuhan yang terjadi, pembahasan RUU Advokat di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (25/3), juga memunculkan wacana yang menarik. Sejumlah tokoh organisasi advokat menyuarakan penolakan terhadap RUU Advokat yang tengah digodok DPR. Bahkan, ada yang berpendapat materi RUU Advokat berbahaya.

Ketua Umum DPP IKADIN Otto Hasibuan mempertanyakan sejumlah materi yang tertuang dalam naskah RUU Advokat. Otto, misalnya, mempertanyakan rumusan salah satu pasal yang menyatakan advokat sebagai mitra penegak hukum. Hal ini, menurut dia, menjadikan posisi advokat tidak kuat. Padahal, UU No 18 Tahun 2003 telah menempatkan advokat di posisi yang sangat kuat.

“Saya ingin menggarisbawahi, ketika UU Advokat ini dibuat untuk melindungi advokat, tapi yang utama adalah melindungi pencari keadilan,” ujar Otto.

Berikutnya, Otto menyatakan tidak masalah dengan wacana multibar atau format organisasi advokat tidak tunggal. Namun, dia mengingatkan bahwa satu organisasi advokat yang menjalankan fungsi mengangkat dan memberhentikan advokat, menggelar pendidikan profesi, dan melakukan pengawasan tetap dibutuhkan. Fungsi-fungsi ini tidak dapat diberikan kepada banyak organisasi.

“Kami dari IKADIN dan PERADI menolak draf itu. Draf yang dibuat ini sangat berbahaya,” tegas Otto yang juga tercatat sebagai Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Di forum yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jhonson Panjaitan mengatakan DPR seharusnya memprioritaskan penyusunan KUHAP dan KUHP baru ketimbang UU Advokat. Makanya, Jhonson meminta DPR menghentikan pembahasan RUU Advokat.

“Dengan ini atas nama AAI agar draf ini diindahkan supaya draf ini tidak diteruskan di Baleg. Saya kira lebih prioritas RKUHAP dan RKUHP,” tegas Jhonson.

Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Indra Safitri menyatakan belum saatnya DPR melakukan revisi terhadap UU Advokat. Menurut dia, revisi UU Advokat hanya dapat dilakukan jika persamaan persepsi antar organisasi advokat tercapai.

Indra berpendapat RUU Advokat seharusnya tidak hanya fokus pada aspek organisasi advokat. Menurut dia, RUU Advokat harus lebih substantif demi penguatan profesi advokat. “Bila mana sudah siap,suasana kebatinan dan persamaan persepsi (UU Advokat, red) bisa menjadi payung hukum,” ujarnya.

Elza Syarief yang mewakili Himpunan Advokat Pengacara Indonesia turut menyoroti rumusan RUU Advokat yang menyatakan advokat sebagai mitra penegak hukum. Seharusnya, kata dia, advokat memiliki derajat yang sama dengan penegak hukum. Kalau hanya sekadar mitra, Elza khawatir advokat akan sulit melakukan pembelaan terhadap masyarakat pencari keadilan.

“Jangan terburu-buru. RKUHAP dan RKUHAP dulu yang diselesaikan, sehingga tidak terjadi pertentangan dengan UU Advokat. Kami tidak setuju untuk dibuat revisi undang-undang ini,” papar Elza.

Pendapat berbeda diutarakan Indra Sahnun Lubis. Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) yang juga Presiden Kongres Advokat Indonesia ini justru mendorong agar pembahasan RUU Advokat dilanjutkan. Indra berharap RUU Advokat dapat menjadi undang-undang baru yang dapat menyatukan advokat Indonesia. “Jadi saya rasa revisi UU Advokat ini harus diteruskan,” imbuhnya.

Usai rapat, Wakil Ketua Baleg Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan RUU Advokat yang tengah digodok DPR masih mungkin berubah. Seperti Indra Sahnun Lubis, Dia berharap UU Advokat yang baru nanti mampu mempersatukan advokat Indonesia.

“Draf itu 360 derajat masih bisa diubah, terpenting keadilan terwujud dan advokat bersatu. PSSI saja bisa bersatu, masa advokat tidak bisa bersatu,” ujarnya. Dimyati menegaskan pembahasan RUU Advokat akan tetap berlanjut karena sudah tercantum dalam Program Legislasi Nasional DPR.

Share:
tanggapan
buat multi barastika 16.10.14 16:23
multi bar lebih bagus untk negeri besar revisi uu advokat keburu kita semua mati hdp multi bar 1 kde etik yg sama. bikin murah biaya biaya ujn dn plntkan.kartu
segera sahkan revisi uu advokatnurastika 16.10.14 16:18
wakil rakyat sahakan revisi uu advokat rakyat menuggu janjimu sahkan segera revisi uu advkt sekrang hapus pasal penyumpahan hidup multi bar
TOLAK TEGAS RUU ADVOKATINU JAJULI 22.09.14 13:19
RUU ADVOKAT pada akhirnya akan merugikan masyaraka pencari keadilah.... bayangkan dengan sistim multibar setiap 35orang sarjana hukum bisa membuat organisasi advokat dan mengeluarkan izin/mengangkat advokat.....akan muncul ratusan bahkan ribuan organisasi advokat liar yang bisa mengeluarkan izin... lalu siapa yang akan menegur dan memecat advokat nakal??
hak asasi manusia membentuk organisasiTOMU HUTASOIT,SH.,MH. 12.09.14 00:16
para advokat yg merasa senior dan mengerti hukum jusrtu sebaliknya tidak mengerti cita-cita hukum,salah satu tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, lalu kenapa orang membuat organisasi advokat dilarang-larang,belajar lagilah matakuliah filsafat hukum,bagi anggota DPR komisi III, saya mendukung RUU advokat disahkan menjadi Undang-undang,selamat bekerja.
Profesi Advokat Bukan Milik Lembaga Peradilan, Tokoh Advokat Patut InsafANRIZ DG KULLE 19.09.13 22:53
Dunia peradilan di Negeri ini, terkesan dirundung duka akibat carut marutnya aturan tentang Advokat. Ribuan Advokat muda di Negeri ini mengalami korban oleh berbagai lembaga Peradilan di daerah-daerah, mereka dibatasi untuk berpraktek dengan alasan tidak memiliki Berita Acara Sumpah berdasarkan SEMA padahal sesungguhnya pengangkatan sumpah tersebut adalah hak seorang Advokat dan pengambilan sumpah merupakan kewajiban bagi Pengadilan Tinggi setempat, namun kewajiban tersebut nampaknya tidak bisa dilakukan oleh sejumlah Ketua PT setempat akibat belum mendapatkan kartu hijau dari Ketua MARI yang pada saat itu dijabat oleh Pak Arifin Tumpa, sesungguhnya kejadian ini sangat memilukan bagi nasib para Advokat muda selaku anak bangsa. Oleh karenanya, sesungguhnya patut diacungi jempol kepada para wakil rakyat kita di Senayan yang telah bekerja dengan menggunakan nuraninya dengan penuh rasa kearifan terhadap kondisi yang carut-marut ini. Patut disadari bahwa sumpah Advokat menurut UU No.18/2003 pada prinsipnya bukanlah sumpah Advokat akan tetapi adalah sumpah serakah.
revisi uu advokat adalah urgentAlfonsus 11.07.13 22:04
revisi uu advokat adalah suatu hal yang urgent, karena dengan adanya kericuhan di internal organisasi advokat, masayarakatlah yang paling dirugikan. banyak advokat ditolak oleh hakim hanya karena tidak memiliki berita acara sumpah (BAS) pengadilan tinggi, sementara tidak ada regulasi yang menyatakan dengan jelas bahwa advokat harus menunjukkan BAS pada saat sidang. surat edaran Mahkamah Agung tidak masuk dalam hierarki peraturan perundanga-undangan, sehingga tidak bisa menjadi acuan bagi hakim, nyatanya para ketua pengadilan tinggi lebih mementingkan jabatan dan karir dari pada berpihak pada keadilan bagi para advokat. uu advokat tidak ada kaitannya dengan mahkamah agung, MENGAPA PARA KETUA PENGADILAN TINGGI LEBIH TUDUK PADA SEMA dan mengabaikn perintah UU??? masyarakat tidak bisa mempidanakan para advokat yang ditolak oleh pengadilan karena memiliki ijin resmi dari organisasi untuk beracara, tetapi disisi lain mereka sangat dirugikan dengan tindakan hakim yang menolak advokat yang mewakili mereka di pengadilan. atas dasar itu saya setuju uu advokat segera direvisi agar masayarakat tidak menjadi korban lagi. sumpah profesi tidak harus disidang terbuka pengadilan tinggi, karena hal itu merupakan tanggungjawab moral profesi. toh banyak juga para advokat, hakim , jaksa dan atau polisi yang "memeras" masyarakat yang berperkara dengan berbagai macam cara dan dengan menggunakan sandi-sandi tertentu. minta anggur merahlah, minta dibawain oleh-olehlah, minta apel malanglah, apel merahlah, dan macam macam sandi yang lainnya. akhir kata saya sangat berharap uu advokat segera direvisi.
Dukung Revisi UU AdvokatHendri Marihot Siregar 29.06.13 20:49
Saya Advokat yang ditolak beracara di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau karena Pengadilan Tinggi Riau tidak mau menyumpah Advokat Jebolan KAI. Saya sangat Mendukung Revisi UU Advokat yang baru.
Urgensi Revisi Undang-Undang Advokatagus ruhban tabriwindarta 28.05.13 23:48
RKUHP dan RKUHAP tidak perlu diubah secara tergesa-gesa. yang paling urgent adalah Perubahan Undang-Undang advokat. Karena hal itu menyangkut nasib dan masa depan anak muda yang hendak menjadi profesi advokat. mereka-mereka yang tidak mengatakan urgent terhadap revisi UU advokat, karena mereka sudah menjadi advokat, jadi tidak akan mempedulikannya.
dukung DPR dan indra sahnun lubischandra guna 05.04.13 10:11
kami masyarakat sangat mendukung DPR merubah UU ADVOKAT no. 18 tahun 2003 dengan tujuan mencari solusi agar Advokat tidak lagi berebut jabatan, federasi sangat bagus sehingga kepemimpinan bisa gantian jadi gak rebutan lagi, saya menghimbau agar Advokat yang menolak revisi UU advokat bisa berpikir cerdas jangan mengedepankan ego dan keserakahan, revisi UU advokat ini adalah putusan terbaik bagi kami rakyat yang butuh keadilan karena semakin banyak pengacara akan semakin kompetitip persaingan nya sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi rakyat

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.