Kamis, 04 April 2013
Perusahaan Outsourcing Diimbau Registrasi Ulang
Sesuai mandat Permenakertrans Outsourcing.
ADY
Dibaca: 2140 Tanggapan: 0

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengimbau agar perusahaan outsourcing melakukan registrasi atau pendaftaran ulang ke dinas tenaga kerja di daerah. Hal itu sesuai amanat Permenakertrans Outsourcing dalam rangka pembenahan pelaksanaan outsourcing. Pendataan itu diharapkan mempermudah pengawasan pelaksanaan outsourcing.

Selain mengimbau perusahaan outsourcing, Muhaimin juga mendorong dinas ketenagakerjaan untuk melakukan pemutakhiran data secara terus-menerus. Baik itu menyangkut keberadaan perusahaan maupun jumlah pekerja outsourcing yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dari laporan dinas ketenagakerjaan di daerah, Muhaimin mencatat sudah banyak perusahaan yang melaporkan perihal peralihan kontrak kerja dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ke perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

“Salah satu manfaat pendataan perusahaan outsourcing untuk memastikan perusahaan tersebut dapat menjamin adanya jaminan kelangsungan bekerja dan terpenuhinya hak-hak pekerja. Seperti hak cuti, THR, ganti rugi, hak istirahat, serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah bagi pekerja,” kata Muhaimin di Yogyakarta, Rabu (3/4).

Agar proses transisi selama 12 bulan sebagaimana diamanatkan Permenakertrans Outsourcing berjalan lancar, Muhaimin berharap semua pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan mengawasinya. Tujuannya agar tak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan keberlangsungan kerja si pekerja tetap terwujud. Jika muncul persoalan, Muhaimin mendorong agar pengusaha dan pekerja melakukan dialog secara bipartit dengan berpegangan pada Permenakertrans Outsourcing.

Selaras dengan itu, Muhaimin berupaya memberdayakan dinas tenaga kerja dan Komite Pengawasan yang beranggotakan dari unsur serikat pekerja dan Apindo dari tingkat pusat sampai daerah untuk mengawasi proses transisi. Lewat cara itu Muhaimin yakin bakal mempercepat transisi, sehingga sebelum rentang waktu 12 bulan, proses itu sudah selesai.

Tak ketinggalan, Muhaimin menegaskan pekerjaan yang dapat di-outsourcing lewat mekanisme penyediaan jasa pekerja terdiri dari lima jenis. Yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja (catering), tenaga pengaman, jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan serta penyediaan angkutan bagi pekerja (transportasi).

Untuk mengingatkan, Permenakertrans Outsourcing telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menakertrans pada 14 November 2012. Kemudian disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 19 November 2012. Dengan diundangkannya permenakertrans itu maka perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan ataupun perusahaan penyedia jasa pekerja wajib menyesuaikan paling lambat 12 bulan.

Menanggap hal tersebut, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan serikat pekerja mendukung upaya Kemenakertrans dan dinas ketenagakerjaan daerah untuk membenahi serta menegakan hukum dalam pelaksanaan outsourcing. Menurutnya hal itu perlu dilakukan bukan hanya dari segi administratif tapi juga teknisnya di lapangan agar sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans Outsourcing.

Ketimbang mengimbau, Timboel berpendapat mestinya Kemenakertrans mewajibkan perusahaan outsourcing melakukan registrasi atau pendataan ulang. Pasalnya, maraknya pelanggaran hak pekerja dalam pelaksanaan sistem outsourcing yang terjadi selama ini mengharuskan pemerintah aktif menegakan hukum.

Timboel menekankan agar penegakan hukum itu tak hanya ditujukan kepada perusahaan outsourcing, tapi juga perusahaan pengguna jasa (user). Oleh karenanya, Timboel berpendapat perusahaan pengguna jasa perlu diwajibkan melakukan register ulang seluruh jenis pekerjaan yang diserahkan ke perusahaan outsourcing. Baik itu menggunakan mekanisme penyedia jasa pekerja atau pemborongan pekerjaan.

Dengan adanya kewajiban registrasi ulang bagi perusahaan outsourcing dan pengguna jasa, Timboel berpendapat akan mempermudah dinas tenaga kerja dalam mencocokan data-data Ketenagakerjaan yang terkait dengan hak-hak pekerja. Seperti hak cuti, THR, ganti rugi, istirahat, berserikat dan Jamsos. Serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah bagi pekerja.

“Sesuai amanat Pasal 6 UU Ketenagakerjaan maka dilarang adanya diskriminasi di tempat kerja. Sehingga hak-hak pekerja outsourcing diselaraskan dengan ketentuan yang ada di peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan pengguna jasa outsourcing,” kata Timboel kepada hukumonline lewat surat elektronik, Rabu (3/4).

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, Timboel menyarankan agar dinas tenaga kerja di daerah aktif melakukan pengawasan serta menggandeng LKS Tripartit di daerah. Untuk mendukung hal itu Kemenakertrans harus memantau proses pengawasan dan registrasi ulang di daerah.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan masih ditemukan perusahaan outsourcing yang belum menunaikan kewajibannya melakukan registrasi ulang, Timboel mengatakan dinas tenaga kerja dan Kemenakertrans harus berani mencabut izin perusahaan outsourcing yang bersangkutan. Begitu pula dalam menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pengguna jasa yang tak melakukan registrasi ulang atas seluruh jenis pekerjaan yang di-outsourcing.

Tak ketinggalan Timboel mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan sosialisasi lebih masif kepada pelaku usaha dan serikat pekerja serta petugas dinas ketenagakerjaan di daerah. Pasalnya, dia melihat pasca diterbitkannya Permenakertrans Outsourcing masih banyak pemangku kepentingan yang belum paham peraturan itu.

Sementara Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN Apindo, Hasanuddin Rachman, mengatakan Apindo akan menindaklanjuti imbauan Menakertrans itu setelah Mahkamah Agung (MA) memberi putusan atas judicial review Permenakertrans Outsourcing yang diajukan dunia usaha. Selain perusahaan outsourcing, Apindo ikut menjadi salah satu pemohon dalam gugatan itu. ”Kami menunggu putusan MA,” katanya kepada hukumonline lewat telepon, Rabu (3/4).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.