Kamis, 11 April 2013
Ini Rekomendasi APINDO tentang Outsourcing
Perusahaan outsourcing diminta untuk berbenah diri agar lebih profesional.
FNH
Dibaca: 5809 Tanggapan: 0

Penggunaan tenaga alih daya (outsourcing)  di perusahaan masih menjadi perdebatan di kalangan buruh dan pengusaha. Pekerja menilai outsourcing merugikan dan tak memberikan jaminan pekerjaan sementara pengusaha berpendapat tenaga alih daya diperlukan guna melengkapi pekerjaan yang sesungguhnya bukan bagian inti dari perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menata tenaga alih daya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencoba mencari jalan keluar agar pengusaha dan pekerja tak melulu ribut mengenai tenaga alih daya. Melalui The First Business Process Outsourcing Indonesia Convention 2013 yang mengangkat tema "Smart Outsourcing Strategy for Industrial Relations Peace", Apindo menggelar sebuah diskusi guna merefleksikan fikir, laku dan sikap dalam rangka mencari jawaban atas objektivitas permasalahan tenaga alih daya setelah Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terbit.

Apindo menelaah payung hukum outsourcing seiringnya terbitnya Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Juga memfasilitasi asosiasi sektor usaha untuk menentukan ruang lingkup jenis kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan memfasilitasi asosiasi sektor usaha, dunia usaha dan pelaku outsourcing untuk membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha.

"Setelah melakukan convention selama empat hari di Yogyakarta dari tanggal 2-5 April 2013, maka secara garis besar ada dua rekomendasi," kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/4).

Rekomendasi terkait outsourcing dibagi atas dua bagian yakni kerangka rekomendasi utama dan kerangka rekomendasi teknis. Dalam kerangka rekomendasi utama, Apindo memasukkan lima bagian dari rekomendasi. Pertama, pengawasan ketat ketenagakerjaan atas praktik alih daya, baik labour supply maupun job supply merupakan solusi dalam permasalahan ini yang memerlukan standar regulasi ditingkat pusat dan daerah. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai lembaga pemerintah diminta segera membentuk dan mendeklarasikan sebuah Komite Pengawas Ketenagakerjaan dan Tugas Pokok dan Key Performance Indikator (KPI) yang terukur jelas.

Menurut Sofjan, persoalan perlindungan tenaga kerja terkait proses alih daya harus menerapkan konsep persamaan hal dasar seperti jaminan sosial dan hak-hak buruh.

Kedua, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki peran yang kuat, sistematis dan berkeadilan dalam pengimplementasian sistem alih daya ini. Apindo menilai, Permenakertrans Outsoucing sebagai bukti kurangnya keseriusan pemerintah dalam melakukan kajian komprehensif dalam menanggapi praktik sistem kerja alih daya. Atas dasar itu, lanjut Sofjan, dibutuhkan pedoman atas regulasi tersebut yang mampu menjawab atas praktik terbaik dalam implementasinya.

Ketiga, Apindo secara aklamasi menolak salah satu butir dalam Permenakertrans tersebut yakni Bab III, Pasal 17 Ayat (3) yang mengatur tentang jasa penunjang hanya dibatasi pada lima pekerjaan penunjang. APINDO meminta pemerintah segera merubah pasal ini menjadi tidak hanya dibatasi atas lima pekerjaan penunjang saja.

Keempat, pemerintah diminta secepatnya menafsirkan maksud Asosiasi yang mendasarkan kepada ketentuan perundang-undangan agar apa yang menjadi hak, kewajiban dan ketetapan dari sebuah asosiasi memiliki kekuatan hukum. Kelima, pelaksanaan Business Process Outsourcing yang sudah ditetapkan oleh asosiasi yang bersifat pemborongan dapat dilakukan didalam maupun di luar perusahaan.

Rekomendasi kedua atau kerangka rekomendasi teknis dibagi menjadi lima rekomendasi, pertama, pengusaha sebelum bulan November 2013 di dalam ketentuan secepatnya untuk membentuk asosiasi dan memastikan Team Ad Hoc asosiasi untuk merumuskan business process sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apindo mengharapkan asosiasi yang dimaksud adalah asosiasi yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri dan asosiasi lainnya.

Kedua, perusahaan sebelum bulan November 2013 harus mendefenisikan dan menentukan core dan non core seta membuat skema hubungan kerja sama yang melindungi hak pekerja baik dalam hubungan PKWTT/PKWT. Tujuannya, untuk memetakan risiko dan komparasi atas perlindungan hak, benefit dan tunjangan sosial lainnya.

Ketiga, perusahaan seharusnya memperlakukan outsourcing bukan sekadar efisiensi biaya, tetapi bertumpu pada semangat untuk fokus pada bisnis inti, dan peningkatan produktivitas. Keempat, perusahaan outsourcing diharapkan untuk berbenah diri lebih profesional dan taat hukum sehingga dapat menjadi mita usaha yang dapat diandalkan berdasarkan kompetensi dan produktivitasnya.  Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistematika yang lebih terintegrasi dalam asosiasi perusahaan outsourcing untuk melakukan audit sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan terhadap pemangku kepentingan.

Kelima, pekerja atau buruh diharapkan meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing ditengah era yang kompetitif. Hal ini bertujuan agar pekerja memiliki daya saing di dalam dan di luar negeri.

Sementara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono hanya menjawab dengan singkat ketika ditanya sikap pemerintah atas maraknya outsourcing. Ia mengatakan persoalan outsourcing saat ini masih  dibahas antar Kementerian. Menurutnya, ada beberapa aturan yang tidak bisa dilanggar sehingga harus dibahas secara selektif. "Secara selektif. Ada yang bisa dipahami dan ada yang bisa dihapus," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.