hukumonline
Senin, 15 April 2013
RUU Advokat:
Mekanisme Sumpah Advokat Mungkin Berubah
Pengambilan sumpah advokat HAPI dilakukan di aula Kementerian Hukum dan HAM.
M. Yasin/Fajar R/Rofiq Hidayat
Dibaca: 9018 Tanggapan: 6
Mekanisme Sumpah Advokat Mungkin Berubah
Pengambilan sumpah advokat HAPI di Kementerian Hukum dan HAM, 14 Maret 2013 (FOTO: Fajar)

Pengambilan sumpah advokat merupakan adalah satu yang menimbulkan masalah bagi advokat setelah terjadi perpecahan organisasi. Terutama karena sikap pimpinan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang enggan menghadiri pelantikan advokat di luar anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Penolakan itu memunculkan beragam cara pengambilan sumpah advokat baru di masing-masing organisasi.

Pada 14 Maret lalu, misalnya, DPP Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) mengambil sumpah 215 advokat baru di aula pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, hadir dalam acara tersebut.

Ketua Umum DPP HAPI, Suhardi Somomoeljono mengaku telah berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Ketua Pengadilan dan wakilnya tidak hadir. Menurut Suhardi, Ketua Pengadilan Tinggi tak bisa hadir karena benturan antara  Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010 dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009. “Oleh karena itu, DPP HAPI meminta difasilitasi negara melalui Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya kepada hukumonline saat itu.

Amir Syamsudin sempat memberikan petuah kepada para advokat yang baru disumpah. Ia merasa tidak ada yang salah dengan penyelenggaraan acara HAPI di aula Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga tak ingin bersikap diskriminasi terhadap organisasi advokat. “Mereka punya iktikad baik, dan menyelenggarakan di tempat saya. Apa salahnya?”

“Saya berdiri di atas semua organisasi advokat yang ada. Saya akan datang manakala ada organisasi advokat yang mengundang saya. Silakan saja. Itu tidak menjadi masalah buat saya,” kata Amir kala itu.

Lantas, bagaimana RUU Advokat mengatur pengambil sumpah advokat? Pasal 12 ayat (1) RUU (versi 15 Januari 2013) merumuskan: sebelum menjalankan profesi, advokat wajib bersumpah atau berjanji di organisasi advokat tempat advokat tersebut terdaftar.

Rumusan ini jelas berbeda dari Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan rumusan Pasal ini, pengambilan sumpah advokat dilakukan dalam ‘sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya’. Pasal ini sempat dimohonkan judicial review oleh sejumlah advokat, dan Mahkamah Konstitusi memutus permohonan itu pada akhir Desember 2009.

Berdasarkan RUU Advokat, salinan Berita Acara Sumpah atau Janji disampaikan kepada Mahkamah Agung. Sebelumnya, berdasarkan UU Advokat, salinan dikirimkan ke Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan organisasi advokat.

Anggota Panja RUU Advokat Komisi III DPR, Nudirman Munir, membenarkan rumusan baru mekanisme pengambilan sumpah advokat. “Organisasi advokat menyumpah advokat,” ujarnya.

Advokat senior, Frans Hendra Winarta, mengatakan pengambilan sumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi didasarkan pada pemikiran bahwa profesi advokat memerlukan pengakuan negara. “Ini penting supaya ada pengakuan negara,” kata dia kepada hukumonline (27/2). Frans justru lebih mempertanyakan komersialisasi pengambilan sumpah. Ia tidak setuju ada pungutan biaya pada pengambilan sumpah advokat.

Sekjen Peradi, Hasanudin Nasution, mengatakan UU Advokat sudah mengatur secara limitatif pengambilan sumpah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam konteks kehadiran Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dalam pengambilan sumpah advokat HAPI, Hasanudin justru mempertanyakan hubungan pengambilan sumpah dengan Kementerian. “Saya kira tidak ada hubungannya,” ujar Hasanudin.

Share:
tanggapan
takut jabatannya dicopotalfonsus 11.09.13 21:23
para ketua pengadilan tinggi tidak berani ambil sumpah para advokat karena takut jabatannya dicopot. hak pengawasan mahkamah agung terhadap ketua pengadilan tinggi harus dicabut karena hal itulah yang menyebabkan para kpt tidak berani ambil sumpah para advokat, padahal dia diberi kewenangan dan amanah dari undang-undang, bukan dari mahkamah agung. seharusnya para kpt kita dicopot dari jabatannya karena melanggar undang-undang dengan cara diajukan ke sidang rakyat. karena kalau diajukan ke sidang pengadilan, hakim pasti sungkan karena mengadili atasan sendiri. negara kita neh negara hukum atau negara kekuasaan sih?????
Advokat berkualitas dan disumpahYunasril Yuzar SH. 26.08.13 14:39
Berbicara organisasi tunggal Advokat perlu segera ditetapkan, Peradi terbentuk memlalu suatu proses yang panjang dan merupakan hasil karya para Advokat dgn 8 organisasi advokat. Hanya karena tidak terdapatnya nama Peradi sebagai Wadah Tunggal sehingga ini menjadi pintu masuk terbentuknya banyak organisasi advokat.. yang pasti organisasi yang muncul mengaku wadah tunggal advokat diluar Peradi adalah perbuatan orang-orang yang secara nyata untuk memudahkan orang-orang yang ingin menjadi advokat, karena untuk menjadi advokat, Peradi membuat suatu mekanisme yang baku dan mengedepankan kualitas... jadi mereka yang tidak lulus ujian advokat di Peradi berarti mereka yang tidak berkualitas, tetapi masih diberi kesempatan kedua dan ketiga untuk ikut ujian lagi sebagai bentuk toleransi dan kemudahan.. untuk penyumpahan Advokat sebaiknya oleh Presiden selaku Kepala Negara....
perbuatan melawan hukum Irfan suriadiata 19.05.13 07:12
tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Pengadilan TInggi yang tidak mau mengambil sumpah advokat selain anggota PERADI adalah bentuk diskriminasi terhadap warga negara, dan tindakan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum oleh negara. Undang-Undang advokat harus segera di rubah agar dosa mantan Ketua Mahkamah RI tidak mengalir terus hingga tak mampu dipertanggungjawabkannya di ahirat kelak.
perbuatan melawan hukumalfonsus 11.09.13 21:13
dengan tidak mengambila sumpah para advokat ketua pengadilan tinggi seharusnya bisa dipidana, karena telah melanggar konstitusi dan undang-undang advokat. pasal 4 (1) uu advokat mewajikan ketua pengadilan tinggi untuk mengambila sumpah. hal itu tidak boleh diintervensi siapapun termasuk ketua mahkamah agung. kalau perlu hak pengawasan mahakamah agung terhadap para ketua pengadilan tinggi harus dicabut supaya, sebab hal demikian membatasi kemandirian hakim (para ketua pengadilan tinggi) dalam bersikap, karena takut karirnya tidak naik.
Sanksinya apaMangatas Pardede 17.04.13 20:54
Sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Karena pihak Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan perintah UU Advokat pasal 4 ayat 1 UU Advokat No.18/2003 , seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakilnya dikenakan sanksi. Ribuan calon advokat tidak dapat melakukan sidang dipengadilan karena belum disumpah !!! Dan pihak Pengadilan Tinggi jangan terbentur karena Keputusan Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 dan Putusan MK No.101/2009. Dan tidak heran bila calon advokat mencari jalan bagaimana supaya dapat disumpah........
Sanksinya apaMangatas Pardede 17.04.13 19:54
Menurut saya sesuai pasal 4 ayat 1 UU Advokat No.18/2003, seharusnya Pengadilan Tinggi diberi sanksi dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi dan wakilnnya, karena tidak melaksanakan perintah UU Advokat.
Pengambilan sumpah advokat HAPI di Kementerian Hukum dan HAM, 14 Maret 2013LUKAS PANDHU ASMORO 16.04.13 10:59
kenapa tidak dibuat RUU yang menetapkan hanya ada satu organisasi advokat?..

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.