hukumonline
Senin, 15 April 2013
E-KTP Dijadikan Kartu Peserta BPJS
Kepesertaan BPJS akan disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektronik (E-KTP).
ADY
Dibaca: 6612 Tanggapan: 1

Dalam rangka mempersiapkan transformasi menuju BPJS, PT Askes dan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara menjalin kerjasama dengan Kemendagri. Menurut Dirut PT Askes, Fachmi Idris, kerjasama itu terkait pemanfaatan E-KTP dan NIK untuk mengefektifkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi seluruh penduduk. Lewat kerjasama itu, ke depan PT Askes dapat mengakses data kependudukan yang ada di Kemendagri untuk disesuaikan dengan peserta Askes. Begitu pula dengan PT Jamsostek.

Mengingat tahun depan PT Askes beralih menjadi BPJS Kesehatan, data tersebut akan digunakan pula untuk memperbaharui dan memperbaiki data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditetapkan pemerintah meliputi 86,4 juta orang. Dengan pemanfaatan data kependudukan, diharapkan para peserta BPJS, khususnya PBI dapat diketahui identitasnya secara lengkap, mulai dari alamat rumah sampai usia.

Dengan ketersediaan data yang valid dan lengkap, menurut Fachmi sangat membantu terlaksananya BPJS. Sehingga, orang yang mendapatkan pelayanan BPJS adalah para peserta yang memang berhak sekaligus mencegah terjadinya kepemilikan kartu kepesertaan ganda. “Nanti kita gunakan E-KTP sebagai kartu BPJS,” kata dia dalam acara penandatanganan kerjasama antara PT Askes dan PT Jamsostek dengan Kemendagri di Jakarta, Senin (15/4).

Fachmi berpendapat pentingnya pendataan dalam penyelenggaraan Jamkes dan Jamsos bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama PT Askes beroperasi, kerap ditemukan hambatan ketika peserta Askes meninggal dunia karena kartunya dapat dipergunakan orang lain yang bukan peserta. Dengan adanya pendataan yang baik karena E-KTP memanfaatkan teknologi yang ada seperti pengidentifikasian peserta melalui sidik jari atau pupil mata, maka peserta dapat terdeteksi. Sehingga yang dapat mengakses pelayanan BPJS, terutama peserta PBI adalah orang yang berhak.

Sejalan dengan itu, mempersiapkan kartu identitas tunggal menurut Fachmi adalah amanat dari peraturan perundang-undangan terkait BPJS. Untuk itu, Fachmi mengaku gembira melihat Kemendagri tergolong berhasil mendata penduduk Indonesia lewat E-KTP dan NIK. Fachmi berharap agar PT Askes dapat terus mengakses data tersebut sehingga BPJS berjalan lancar. Dia juga melihat perlu kesepakatan yang mengatur lebih detail antara PT Askes dan Kemendagri terkait akses data tersebut.

Senada, Dirut PT Jamsostek, Elvyn G Masassya, mengaku penting menjalin kerjasama dengan Kemendagri untuk persiapan menuju BPJS. Menurutnya, data berpengaruh ke banyak hal sehingga penting untuk menjaga validitasnya dan dapat dikelola serta dimanfaatkan semua pihak. Apalagi Elvyn mengatakan selama ini PT Jamsostek memberi manfaat kepada para pesertanya atas program yang dijalankan berdasarkan data. Dengan memanfaatkan data dari NIK dan E-KTP, Elvyn berharap ke depan peserta dalam mendapatkan manfaat itu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Misalnya, seorang peserta mengajukan klaim, dapat diproses secepatnya.

Sebagaimana kendala yang dihadapi PT Askes, Elvyn mengatakan di Jamsostek ada pula peserta yang punya kartu kepesertaan ganda. Misalnya, ketika si pekerja tempat kerjanya berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Lewat kerjasama itu, diharapkan ke depan persoalan itu dapat diminimalisir. Sehingga, satu identitas tunggal yang berdasarkan pada NIK dan E-KTP hanya dimiliki oleh satu orang penduduk. Selain itu, sebagai penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek dapat optimal menjalankan kerja-kerjanya. “Dengan satu identitas, proses klaim, pelayanan publik dan sebagainya dapat diakses lebih mudah,” katanya.

Ketika kerjasama itu terlaksana, Elvyn berjanji akan meningkatkan jumlah peserta Jamsostek yang saat ini hanya 30,4 juta orang menjadi 110 juta orang terdiri dari pekerja sektor formal dan informal. Elvyn berpendapat hal tersebut selaras dengan tujuan BPJS yaitu memberikan kesejahteraan sosial karena proses perwujudan itu dimulai dari adanya data yang valid.

Pada saat yang sama, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman, menjelaskan data kependudukan yang ada saat ini adalah hasil kerja keras pemerintah mulai dari pusat sampai daerah. Dia mengaku gembira karena sepuluh Kementerian berkomitmen untuk menggunakan data tersebut. Apalagi PT Askes dan PT Jamsostek adalah pihak yang pertama kali di luar Kementerian yang menjalin kerjasama dengan Kemendagri untuk memanfaatkan data itu.

Irman mengakui selama ini banyak pihak yang mengkritik pemerintah soal pendataan, khususnya di bidang kependudukan. Pasalnya, sering ditemukan data yang berbeda antar lembaga pemerintahan. Irman pun menyebut pemerintah sangat berkeinginan punya data resmi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, mengacu UU Administrasi Kependudukan, pemerintah bertekad untuk melakukan reformasi di bidang pendataan.

Menurut Irman, ada banyak hal yang menyebabkan lemahnya pendataan mulai dari tingkah oknum yang punya kepentingan tertentu hingga aturan antar lembaga pemerintah yang menyebabkan masyarakat membuat KTP ganda. Misalnya, ketika masyarakat mengurus administrasi tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyaratkan adanya KTP sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Ketika warga yang membeli tanah itu berasal dari daerah lain, maka warga tersebut akan membuat KTP baru.

Oleh karena itu dengan semangat reformasi data kependudukan, Irman mengatakan sejak UU Administrasi Kependudukan diterbitkan tahun 2006, semua peraturan pelaksananya sudah siap di tahun 2009. Sejak itu sistem pendataan identitas tunggal lewat NIK dan E-KTP mulai digarap. Alhasil, saat ini pendataan itu sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan dan lewat E-KTP setiap warga punya identitas tunggal yang valid. Apalagi, sistem tersebut dapat mendeteksi apakah seseorang sudah punya kartu identitas tunggal apa belum sehingga kepemilikan KTP ganda bisa dicegah.

Sejalan dengan itu Irman mengatakan data tersebut sangat bermanfaat bagi PT Askes dan PT Jamsostek untuk meningkatkan pelayanannya. Misalnya, ketika peserta kehilangan E-KTP tapi membutuhkan pelayanan kesehatan, dengan menggunakan sidik jari atau pupil mata si peserta dapat terdeteksi dan bisa memperoleh pelayanan. Secara teknis, Imran melanjutkan, basis data E-KTP dan NIK dapat diakses secara online atau offline.

Tak ketinggalan, lewat kerjasama yang dijalin, Irman mengatakan Kemendagri akan membentuk tim teknis untuk membantu PT Askes dan PT Jamsostek agar mampu mengakses data. Jika mengalami kesulitan dan hambatan, Irman mengaku akan membantu secara penuh untuk menyelesaikan masalah yang ada. “kalau ada kendala, beritahu kami,” ucapnya.

Menanggapi kerjasama itu, anggota presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Timboel Siregar, mengingatkan bahwa proses pendataan lewat E-KTP itu belum tuntas di seluruh Indonesia. Sehingga, masih terdapat rakyat yang belum mendapat E-KTP. Mengingat E-KTP hanya mendata warga berusia minimal 17 tahun, Timboel khawatir anak-anak tak terdata dengan baik. Padahal tak sedikit anak-anak yang membutuhkan BPJS, terutama anak terlantar atau tanpa pendamping.

Oleh karenanya, Timboel mendesak agar pemerintah dan pihak terkait segera menerbitkan mekanisme untuk mendata anak-anak. Belum lagi warga yang melakukan urbanisasi, Timboel memperkirakan kaum urban itu belum terdata E-KTP. “Pendataan via E-KTP belum menjamin rakyat terdata seluruhnya. PT Jamsostek dan PT Askes (BPJS) harus fleksibel dalam pendataan, khususnya untuk masalah kesehatan rakyat,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
e-KTP solusi anggota BPJSmochtarom 16.04.13 07:48
saya sdh lama menyarankan agar KTP atau NPWP jadi kartu identitas peserta BPJS, dengan asumsi SJSN itu diperuntukkan universal coverage u semua rakyat. universal coverage tdk perlu daftar, siapa saja pemegang e-KTP/NPWP adalah peserta BPJS.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.