hukumonline
Senin, 15 April 2013
PT Askes Dinilai Melakukan Maladministrasi
Karena telah melakukan PHK secara sepihak sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
ADY
Dibaca: 1078 Tanggapan: 0

 

 

 

Ombudsman Republik Indonesia menerbitkan rekomendasi atas masalah ketenagakerjaan yang dilaporkan pekerja PT Askes, Itop Reptianto. Menurut anggota Ombudsman, Petrus Beda Peduli, Ombudsman sudah mengupayakan penyelesaian dengan melakukan beberapa kali mediasi antara pihak pekerja dan manajemen. Namun, langkah tersebut tak berbuah kesepakatan antara pihak yang berselisih.

Pada kesempatan yang sama, asisten bidang penyelesaian laporan Ombudsman, Muhajirin, dalam membacakan pendapat Ombudsman dan bentuk maladministrasi menyebut terjadi PHK secara sepihak oleh manajemen PT Askes terhadap Itop yang berstatus pekerja tetap. Terkait hal itu, ada empat hal yang disorot Ombudsman. Pertama, PHK dilakukan sebelum adanya putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, mengacu UU Ketenagakerjaan, PHK dilakukan tanpa melewati proses mediasi bipartit dan belum dicatatkan di Disnakertrans Jakarta.

Pendapat Ombudsman itu diperkuat dengan surat yang diterbitkan Sudinakertrans Jakarta Pusat tertanggal 17 September 2011. Surat dengan perihal pengembalian permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial itu menjelaskan pihak manajemen belum melampirkan risalah perundingan bipartit ketika mengajukan pencatatan perselisihan PHK. Ketiga, Ombudsman berpendapat alasan PHK yang menyebut Itop mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri tidak cukup kuat. Pasalnya, pada saat bersamaan Itop sedang melakukan upaya hukum terkait perselisihan hak atas jabatan sebagai sekretaris Korpri dan mutasi.

Keempat, terkait PHK dengan mengundurkan diri Ombudsman berpendapat dalih yang dilontarkan pihak manajemen itu lemah karena pasal 162 jo 154 menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh pekerja atas kemauan sendiri. Dalih itu digunakan tanpa penetapan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan Ombudsman menilai Itop tak pernah mengundurkan diri. Oleh karenanya Ombudsman menyebut PHK yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan terhadap pekerja.

“PT Askes telah melakukan maladministrasi berupa kelalaian dalam proses PHK sesuai peraturan ketenagakerjaan dan tidak menghormati proses hukum tingkat kasasi dalam perkara No.197/PHI.G/2011/PN.Jkt Pst yang belum berkekuatan hukum tetap,” kata Mujahirin membacakan bentuk maladministrasi yang dilakukan PT Askes di gedung Ombudsman Jakarta, Senin (15/4).

Atas dasar itu Ombudsman merekomendasikan kepada Dirut PT Askes agar menghormati proses hukum dengan menunggu sampai ada putusan kasasi mengenai tunjangan jabatan sekretaris Korpri dan mutasi. Serta meninjau kembali PHK yang dilakukan kepada Itop sebagaimana keputusan Direksi tertanggal 23 Desember 2011.

Usai pembacaan rekomendasi itu Petrus menjelaskan ada waktu paling lama 60 hari untuk PT Askes melaksanakannya. Dalam kurun waktu itu, Petrus melanjutkan, PT Askes wajib memberi laporan sejauh mana tindaklanjut yang telah dilakukan. Menurutnya, Ombudsman akan terus memantau pelaksanaan rekomendasi itu.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Itop mengaku senang karena proses yang telah ditempuh di Ombudsman berbuah hasil. Dia berharap manajemen PT Askes memperhatikan dengan serius rekomendasi itu. “Saya berharap rekomendasi Ombudsman dilaksanakan,” tuturnya.

Setelah menerima rekomendasi itu, Kepala Departemen SDM PT Askes, Prio Hadis, tak berkomentar banyak. Dia mengatakan akan menyampaikannya kepada Dirut PT Askes. “Hari ini juga akan saya sampaikan ke direksi,” ujarnya.

Terpisah, Dirut PT Askes, Fachmi Idris, mengaku belum mengetahui apa isi rekomendasi tersebut sehingga belum dapat memutuskan langkah yang akan dilakukan. “Saya belum baca rekomendasinya,” katanya usai menandatangani kesepakatan antara PT Askes dan Kemendagri di Jakarta, Senin (15/4).

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.