hukumonline
Selasa, 23 April 2013
LSM Desak Reformasi TNI Segera Dituntaskan
Mulai dari penataan strategi pertahanan, bisnis militer dan sistem peradilan militer.
ADY
Dibaca: 631 Tanggapan: 1

 

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah LSM mendesak pemerintah dan DPR segera menuntaskan reformasi TNI. Pasalnya, dari tiga amanat reformasi TNI yaitu strategi pertahanan, bisnis militer dan sistem peradilan militer sampai saat ini belum berbuah hasil yang memuaskan.

Salah seoranganggota Koalisi dari KontraS, Haris Azharmenilaireformasi TNI mandek. Misalnya, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI semakin meningkat.

Haris mencatat selama pemerintahan SBY, pelaksanaan reformasi TNI sangat minim. Contohnya di bidang bisnis militer, presiden SBY hanya menerbitkan Perpres yang mengatur bisnis TNI yang bersifat institusional. Yaitu pengambilalihan bisnis TNI oleh Kemenkeu.Padahal, praktiknya tak jarang anggota TNI melakukan bisnis yang sifatnya non institusional atau pribadi.

Sayangnya, Haris melanjutkan, hal tersebut tak diatur Presiden. Akibatnya, ketika seorang anggota TNI yang berbisnis merasa dicurangi rekan bisnisnya, tindak kekerasan pun terjadi. Iamencontohkanpernah mengadvokasi korbanyang merupakanrekanan bisnis seorang anggota TNI.Merasa dicurangi, anggota TNI itu menghakimi korban dengan cara membakarnya. Sekalipun diadili, anggota TNI itu dibawa ke peradilan militer, bukan pengadilan umum yang memperkarakan masalah bisnis atau perdata.

Ketika mekanisme hukum yang ditempuh untuk menuntaskan konflik tersebut dilakukan lewat peradilan militer maka rasa keadilan bagi masyarakat sipil dirasa tak terpenuhi karena hukuman yang dijatuhkan kepada anggota TNI rendah.

Sehingga, Haris menandaskan, muncul impunitas dan kasus tindak kekerasan berikutnya akan terus terjadi. “Makanya penting untuk menata agar militer tak berada di tengah-tengah masyarakat dan penghukumannya (peradilan militer,-red) harus dibenahi,” kata dia dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Selasa (23/4).

Pada kesempatan yang sama anggota koalisi dari Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan peradilan militer yang berlaku di Indonesia melekat pada subjek hukumnya. Sehingga, jika ada anggota militer yang melakukan tindak pidana maka diseret ke peradilan militer. Melihat praktik peradilan militer di negara lain Wahyudi mengatakan ada dua jenis. Pertama, negara yang menggunakan civil law seperti Perancis mulai meninggalkan peradilan militer.

Kedua, negara dengan sistem common law masih mempertahankan Marshall Court atau pengadilan tentara. Namun, anggota militer yang diadili di pengadilan tentara hanya terkait kasus kedinasan. Dengan begitu maka jelas mana kasus yang menjadi ranah peradilan umum dan militer. “Misalnya ketika perang, ada tentara mencuri peluru lalu dijual, baru itu di bawa ke Marshall Court. Tapi kalau dia memukuli warga sipil di jalan ya nggak ada hubungannya dengan Marshall Court,” urainya.

Ironisnya, ketentuan yang termaktub dalam UU Peradilan Militer mengatur hal lain di luar kedinasan militer seperti sengketa keperdataan dan tata usaha negara. Untuk membenahi carut-marut peradilan militer, Wahyudi mengatakan sudah saatnya UU Peradilan Militer itu direvisi. Sehingga dipertegas batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum. Wahyudi mengatakan UU yang diterbitkan pada 1997 itu ditujukan menutup seluruh akses masyarakat yang berupaya membongkar praktik sewenang-wenang yang dilakukan oknum tentara.

Reformasi Strategi Pertahanan
Sementara anggota koalisi dari The Ridep Institut, Anton Aliabbas, mengatakan seharusnya militer dipisahkan wilayahnya dari sipil.Sekalipun ada di lokasi publik tapi ada jarak antara daerah militer dengan sipil. Pasalnya, ketika terjadi perang yang menjadi sasaran utama adalah daerah militer.

Adanya jarak pemisah itu salah satunya ditujukan meminimalisir korban dari masyarakat sipil. Jika pemerintah mengklaim strategi pertahanan yang digunakan saat ini mengikuti kesuksesan China, Anton mengatakan kondisinya berbeda dengan Indonesia.

Anton melihat China punya persoalan berupa daratan yang sangat luas sedangkan Indonesia negara kepulauan. Mengacu hal tersebut Anton mengatakan strategi dengan mengutamakan pertahanan darat layak dipakai di China namun tidak untuk Indonesia. Sehingga untuk Indonesia yang harus diperkuat adalah pertahanan di wilayah perairan dan udara. Akibat penerapan strategi yang tak tepat itu, Anton menganggap TNI minim menjaga tempat-tempat yang seharusnya dilindungi seperti daerah perbatasan. Bahkan, pos militer itu lebih banyak berada di wilayah kota atau ditengah-tengah masyarakat. “Di pulau Jawa, nyaris di setiap provinsi ada Kodam, itu buat apa?” katanya.

Senada, Haris mengatakan sistem pertahanan darat yang digunakan TNI saat ini sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, strategi itu harus disesuaikan dengan potensi ancaman yang terjadi, karakter wilayah, doktrin dan kemampuan yang dimiliki. Baginya strategi pertahanan itu sangat penting karena berimplikasi dengan bidang lain seperti anggaran dan alat utama sistem senjata (Alutsista). Sehingga, sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan untuk mempercanggih Alutista, jika strategi pertahanan yang digunakan tak berubah maka sia-sia.

Misalnya, Indonesia diserang musuh, dengan strategi yang ada saat ini maka TNI membiarkan musuh untuk masuk ke daratan, ketika masuk barulah digempur. Dengan strategi itu Haris menilai akan banyak berjatuhan korban dari masyarakat sipil. Oleh karenanya reformasi TNI di bidang strategi pertahanan dirasa penting karena yang harus ditekankan adalah mencegah musuh masuk ke Indonesia dengan memperkuat pertahanan laut dan udara. Mengacu negara lain, Haris berpendapat sistem pertahanan Indonesia harus terintegrasi.

Sedangkan anggota koalisi yang jugaDirektur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan komando teritorial adalah strategi perang gerilya yang dipakai Indonesia ketika melawan penjajah. Strategi itu memperkuat pertahanan darat dengan cara membangun markas-markas militer di tiap daerah. Baru di tahun 1980-an, dengan keputusan internasional yang memperluas batas laut maka wilayah lautan Indonesia semakin besar. Mengacu hal itu Poengky berpendapat strategi pertahanan yang harus dibangun harus mengutamakan laut dan udara.

Atas dasar itu Poengky mengatakan koalisi mendesak agar dilakukan restrukturisasi terhadap komando teritorial dan persoalan jarak humaniter. Komando teritorial merupakan warisan ketika politik militer sangat kuat di masa lalu dan menjadi penyangga utama rezim Orde Baru. Dalam aspek strategis pertahanan, struktur komando teritorial dirasa tak mencerminkan strategi pertahanan terintegrasi. “Komando teritorial harus ditinjau ulang karena tak relevan lagi untuk strategi pertahanan Indonesia dan UU TNI yang menegaskan gelar kekeuatan TNI sebaiknya tak mengikuti struktur pemerintahan sipil,” tegasnya.

Share:
tanggapan
LSMedo 12.08.13 13:30
kalau menuruti omongan LSM LSM penghianat bangsa ini ya bodoh namanya.mereka penangangguran yg makan uang negara asing utk melemahkan n menghancurkan NKRI, alias jadi antek/agen intelijen asing.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.