Wakil Ketua DPD Laode Ida menduga bentrokan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan terjadi karena transaksi politik. Menurutnya, bentrokan tak perlu terjadi karena DPD telah memverifikasi Musi Rawas yang dinilai layak sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Tidak ada masalah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan di DPD, dan tidak ada alasan menunda keputusan untuk Musi Rawas sampai dengan tiga kali masa sidang,” ujarnya di Gedung DPD, Kamis (2/5).
Tapi proses pengesahan antara DPR dan pemerintah belum menemukan titik temu. Sikap DPR dan pemerintah itu membuatnya heran. “Ada kecurigaan, ada semacam transaksional yang tidak selesai. Kami tidak mau seperti ini, karena kami pejabat tak boleh memeras rakyat,” ujarnya.
Laode menegaskan telah menerima informasi dari masyarakat setempat adanya oknum yang meminta sejumlah konpensasi agar dapat mempercepat proses pemekaran.
Seperti diketahui, unjuk rasa masyarakat Musi Rawas menuntut pemekaran wilayah berujung bentrok pada Senin (29/4). Sedikitnya, empat orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Diduga, keempat korban meninggal dunia terkena peluru tajam aparat kepolisian. Keempat korban meninggal dunia itu adalah Mitson, Padila, Rinto dan Suharto.