DPR berharap pemerintah tak ragu dalam mengambil keputusan terkait pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, konsumsi BBM bersubsidi di 2013 dapat melebihi kuota yang sudah disetujui di UU APBN 2013. Hal ini dikhawatirkan bisa menekan APBN Indonesia ke depannya.
"Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Maka, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan (pengendalian konsumsi BBM bersubsidi)," kata Marzuki dalam pidato pembukaan masa persidangan IV di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (13/5).
Pada tahun 2013, lanjut Marzuki, konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan mencapai 56 juta kilo liter. Hal ini melebihi dari kuota yang sudah disepakati yakni sebesar 46 juta kilo liter. Dengan adanya penambahan tersebut dan tidak dilakukannya penyesuaian harga, maka besarnya nilai BBM bersubsidi dapat mencapai Rp297 triliun. Angka tersebut dinilai DPR di luar kemampuan batas psikologis APBN Indonesia.
"Hal ini akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit yang bisa melampaui ketentuan (tiga persen, red) dalam UU (APBN 2013)," kata Marzuki.
Ia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan terus menimbulkan polemik, terlebih mengenai tenggat waktu berlaku, target sasaran, besaran kenaikan hingga skema kompensasi bagi rakyat miskin. Namun, DPR berpendapat kebijakan kenaikan harga BBM ini menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Jika kebijakan kenaikan harga BBM sudah dilakukan, lanjut Marzuki, hasil penghematan subsidi BBM bisa dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi terbarukan. Melihat kejadian beberapa waktu belakangan, bahwa terdapatnya gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium dan solar di beberapa daerah, akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi bisa mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.
"Pimpinan dewan memandang bahwa pilihan ini (kenaikan harga subsidi BBM, red) menjadi keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan," tutur Marzuki.