hukumonline
Senin, 27 Mei 2013
Praktik Outsourcing Perusahaan Rokok Dilaporkan ke ILO
Salah satu perusahaan rokok multinasional yang beroperasi di Indonesia diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.
ADY
Dibaca: 1278 Tanggapan: 0

Sejumlah serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil (LSM) melaporkan dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan rokok berskala multinasional ke organisasi perburuhan internasional (ILO). Menurut Managing Director Partisipasi Indonesia, Arie Ariyanto, maksud kedatangannya ke kantor ILO Jakarta untuk menyampaikan hasil penelitian di industri padat karya. Salah satu hasil penelitian itu mensinyalir ada pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan rokok yang mayoritas sahamnya sudah dimiliki oleh perusahaan rokok multinasional.

Arie menjelaskan, dalam melaksanakan kegiatan usaha, perusahaan tersebut melimpahkan kegiatan utama produksinya kepada pihak ketiga. Menurutnya, pelimpahan pekerjaan yang sering disebut outsourcing itu tak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada, mulai dari UU Ketenagakerjaan sampai Permenakertrans Outsourcing. Misalnya, pekerjaan yang boleh di-outsourcing adalah kegiatan penunjang dan dibatasi hanya lima jenis pekerjaan. Melihat pelanggaran itu,Arie bersama serikat pekerja sudah melaporkannya ke Kemenakertrans dan bertemu pejabat terkait.

Pihak Kemenakertrans berjanji menindaklanjuti pengaduan yang sudah disampaikan. Namun, kata Arie, sejak lama laporan itu disampaikan, dirinya belum mengetahui hasil investigasi yang sudah dilakukan pihak Kemenakertrans. Padahal, Arie pernah meminta hasil itu namun tak kunjung diberikan. Oleh karenanya, ke depan ia akan melakukan upaya untuk mendapat informasi itu lewat mekanisme keterbukaan informasi publik (KIP).

Merasa telah terjadi praktik ketenagakerjaan yang buruk di perusahaan multinasional tersebut, Arie bersama serikat pekerja melaporkannya ke ILO. Ia berharap agar organisasi yang berada di bawah naungan PBB itu dapat membantu mengkampanyekan isu praktik outsourcing di perusahaan rokok. Mengingat perusahaan itu beroperasi di berbagai negara, Arie mengatakan ILO dianggap berkepentingan untuk membeberkan segala temuan di lapangan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Arie berharaptidak terjadi preseden buruk dalam praktik hubungan industrial. Sekaligus, ILO dituntut untuk melakukan tekanan kepada Kemenakertrans agar serius menegakan hukum ketenagakerjaan. “Kami minta ILO bertindak untuk memberi penegasan kepada pemerintah,” katanya saat melaporkan temuan itu di kantor ILO Jakarta, Senin (27/5).

Arie menambahkan, dari puluhan ribu pekerja di perusahaan rokok itu, sekitar 75 persen pekerja outsourcing. Pekerja berstatus tetap diantaranya hanya bagian pemasaran. Salah satu praktik outsourcing yang dilakukan dengan membangun Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang tersebar di berbagai kota di pulau Jawa. MPS memproduksi rokok kretek dan mempekerjakan para pekerja dengan upah dan pemenuhan hak yang minim. Salah satu faktor yang membuat pelanggaran itu tetap berlangsung menurut Arie ada keterlibatan pejabat daerah setempat. Apalagi tak sedikit MPS yang dimiliki oleh pihak-pihak yang punya relasi kuat dengan pejabat lokal.

Pada kesempatan yang sama Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan praktik outsourcing yang digunakan oleh perusahaan rokok mulitnasional itu ada dua jenis. Yaitu outsourcing pekerjaan lewat sistem MPS dan mempekerjakan pekerja outsourcing dari sebuah perusahaan penyedia jasa pekerja. Mengacu peraturan yang ada, Timboel melihat kedua jenis praktik outsourcing itu diterapkan pada jenis kegiatan utama yang sesungguhnya tak boleh dilakukan. Misalnya, para pekerja di MPS bertugas melinting rokok dan pekerja dari perusahaan outsourcing bekerja membungkus rokok.

Timboel mengingatkan, untuk melihat apakah kegiatan pada sebuah perusahaan dikategorikan utama atau penunjang dengan cara menghilangkan kegiatan itu. Sehingga dapat diketahui apakah proses produksi perusahaan terganggu atau tidak. Jika terganggu, maka kegiatan itu masuk dalam jenis utama, kalau tidak maka tergolong penunjang.

Atas dasar itu, Timboel berpendapat jika kegiatan pelintingan rokok yang selama ini dikerjakan MPS dihilangkan, maka akan mengganggu jalannya perusahaan. Begitu juga dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja karena ketika kegiatan itu dihilangkan maka mengganggu produksi. Pasalnya, produk rokok itu tidak mungkin dijual kepada konsumen tanpa kemasan.

Dari informasi yang diperoleh dari pejabat Kemenakertrans, Timboel mengatakan hasil investigasi belum dapat dipublikasikan karena masih ada tiga daerah yang dilaporkan tapi belum disambangi untuk diteliti. Namun, apapun alasannya, Timboel mendesak agar Kemenakertrans menegakan peraturan yang sudah ada atau bahkan diterbitkannya sendiri seperti Permenakertrans Outsourcing. Menurutnya, para pekerja outsourcing di perusahaan rokok itu menginginkan agar hukum ditegakan dan status mereka dikembalikan pada tempatnya, yaitu menjadi pekerja tetap.

Dalam mencari keadilan, Timboel merasa ILO dapat berperan untuk membantu mengkampanyekan dalam konferensi perburuhan internasional (ILC) yang akan digelar bulan depan di Jenewa, Swiss. Selaras dengan itu, Timboel mengatakan sudah menekankan kepada perwakilan serikat pekerja di Indonesia yang menghadiri ILC untuk membawa isu praktik outsourcing di perusahaan rokok pada forum internasional tersebut. “Biar induk perusahaan rokok multinasional itu tahu bagaimana praktik ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaannya di Indonesia,” tegasnya.

Selain itu ke depan, LSM dan serikat pekerja akan mendesak komisi IX DPR untuk memanggil Menakertrans menjelaskan kasus tersebut. Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan sebagaimana kewenangan DPR. Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan adalah melaporkan Kemenakertrans ke Ombudsman karena hasil investigasi atas pengaduan kasus itu sampai hari ini tak kunjung dipublikasikan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Program ILO Jakarta, Tauvik Muhammad, mengatakan persoalan yang disampaikan itu terkait hak-hak normatif yang diduga dilanggar. Namun, Tauvik menekankan bahwa ILO berfungsi bukan hanya menampung aspirasi dari para pekerja tapi juga pemerintah dan pengusaha. Pasalnya, ILO adalah lembaga yang menaungi kepentingan tripartit. Untuk mengkampanyekan kasus ini di ILC, Tauvik menyebut ILO tak punya kewenangan karena yang hadir dalam forum itu adalah perwakilan tripartit dari Indonesia. Yaitu unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha.

Menurut Tauvik dorongan itu akan lebih kuat jika dilakukan oleh perwakilan serikat pekerja dari Indonesia yang bertandang ke ILC. Dalam forum internasional yang diadakan rutin setahun sekali itu Tauvik menjelaskan kegiatannya bukan hanya berdiskusi tentang isu ketenagakerjaan tapi juga menghasilkan rekomendasi. Terkait ada laporan yang bersingungan dengan pemberangusan serikat pekerja di perusahaan rokok itu Tauvik mengatakan terdapat komite khusus internasional yang mengawasi praktik kebebasan berserikat.

Komite itu melakukan pengawasan terhadap negara-negara anggota ILO, terutama yang sudah meratifikasi konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat yaitu bagaimana implementasi regulasi tersebut. Biasanya, ketika mendapat rekomendasi dari Komite, pemerintah cenderung segera menyelesaikan kasus yang terjadi sebelum hal tersebut di bawa ke ranah internasional.

Tauvik mengisahkan ada sejumlah kasus pemberangusan serikat pekerja di Indonesia yang sudah disampaikan dan mendapat perhatian komite tersebut. Namun, dengan mandat khusus dari serikat pekerja yang bersangkutan, ILO Jakarta dapat membantu menyampaikan laporan ke Komite yang berlokasi di Jenewa itu. “Serikat pekerja punya suara agar kasus itu diangkat dalam ILC, ILO Office tidak punya kewenangan. Kalau kebebasan berserikat, bisa dilaporkan langsung dengan Komite di Jenewa,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.