hukumonline
Selasa, 28 Mei 2013
Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Persetujuan MPD
Persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi proses peradilan.
AGUS SAHBANI
Dibaca: 11910 Tanggapan: 3
Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Persetujuan MPD
MK mengabulkan pengujian UU Jabatan Notaris. Foto: SGP

Majelis MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian, pemeriksaan proses hukum yang melibatkan pejabat notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).  

“Menyatakan frasa ‘dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di Gedung MK, Selasa (28/5).

Mahkamah menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan  yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin UUD 1945.

Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah menilai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut- larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

“Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (justice delayed justice denied),” kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan hukum.

Di sisi lain, lanjut Hamdan, MK memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya, sehingga perlu perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris dalam proses peradilan. Termasuk, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris.  

“Namun perlakuan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum khususnya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan,” tuturnya.

Uji materi ini diajukan seorang direktur perusahaan, Kant Kamal. Pasal yang mengatur persetujuan MPD dalam hal pemeriksaan proses hukum itu dinilai merugikan pemohon lantaran kasus yang dilaporkan melibatkan notaris pernah di-SP3, meski Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi-saksi terkait pembuatan akta otentik. Alasannya, tak mendapat persetujuan MPD. Hal ini dianggap menghalangi proses penyidikan, sehingga pemohon tidak mendapatkan keadilan.

Pasal 66 Ayat (1) UU Notaris berbunyi, “Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, dan (b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Menurut pemohon, pemeriksaan hukum yang melibatkan notaris tak perlu persetujuan MPD. Karena itu, pemohon meminta MK menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum pemohon Mangembang Hutasoit mengapresiasi putusan MK ini. “Kami berterima kasih kepada MK, ini membuktikan hukum di sini masih tegak dan adil,” kata Mangembang.

Disinggung kelanjutan kasus kliennya, Mangembang menyatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kliennya apakah akan membuka kasus ini kembali atau tidak. “Yang jelas kami menunggu konfirmasi klien kami dulu mau dilaporkan kembali ke polisi atau tidak setelah adanya  putusan ini,” tutupnya.

Share:
tanggapan
Perwujudan Majelis Kehormatan11verytethy hutagaol 24.09.14 12:49
kalau kita baca lagi UU No. 2 tahun 2014, persetujuan MPD diganti dengan persetujuan majelis kehormatan. jd kalau untuk proses penyidikan seorang notaris harus dengan persetujuan majelis kehormatan. pertanyaanya, kapan majelis kehormatan tersebut dibentuk? dan siapa yang memberikan persetujuan sejak diundangkannya UU No 2 tahun 2014 sampai terbentuknya majelis kehormatan?
dimana lagi "keistimewaan" notaris?citra 01.07.13 19:45
beginilah sisi buruknya penegakan hukum di negara ini, akibat ulah beberapa "oknum" membuat semua terkena imbasnya. sangat disayangkan adanya putusan MK tersebut, karena dalam hal ini notaris seperti tidak ada lagi "keistimewaannya". lalu, untuk apa sumpah jabatan notaris? untuk apa notaris dikatakan sebagai pejabat negara? seharusnya pemohon uji UUJN jgn memahami dr sisi 1 pasal saja tp dr smua sisi peraturan ttg UUJN.
Notaris dan lika liku kehadirannya..Ardie Hudianto 29.05.13 09:44
sangat disayangkan adanya putusan Mk yg meng"anulir" pasal 66 dari UUJN (UU No. 30 Thn 2004), perlu dan patut diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Presiden melalui Kementrian Hukum dan HAM RI, dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diperbolehkan Menggunakan lambang negara yaitu "burung garuda", perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang disimpan oleh notaris didalam minuta/protokolnya merupakan ARSIP NEGARA dan bersifat RAHASIA, jika salah satu pertimbangannya adalah equality before the law kenapa hanya notaris saja yang jadi objek nya??bagaimana dengan Pengacara??bagaimana dengan para koruptor-koruptor besar yang mewakili partai??bagaimana dengan anak menteri yang "membunuh" orang dijalan dan hanya diberikan hukuman percobaan??dimana "equality before the law???kenapa mereka memiliki kekebalan hukum sementara Notaris yang melaksanakan tugasnya atas persetujuan dan permintaan klien malah dikebiri hak-haknya..Notaris memberikan kontribusi kepada negara berupa PNBP, jika memang seperti ini perlakuan terhadap profesi terhormat ini maka NOTARIS wajib menggugat..SAAT NYA NOTARIS BERSUARA katakan "TIDAK" PADA KRIMINALISASI NOTARIS--beberapa waktu lalu rekan-rekan dokter turun ke jalan untuk menuntut hak mereka atas keringat yang mereka keluarkan terkait KJS sekarang saatnya NOTARIS seluruh INDONESIA turun ke jalan untuk menuntut HAK DIPERSAMAKAN DIDEPAN HUKUM oleh HUKUM yang selama ini MEREKA BELA!!!!!!!!!!!! katakan TIDAK pada KRIMINALISASI NOTARIS!!!!!!!
nila setitik rusak susu sebelangaArdie Hudianto 05.06.13 22:38
sayang sekali jika ada yang beranggapan bahwa putusan MK ini merupakan "oasis" ditengah gurun ketidak pastian hukum di Indonesia..tahukah anda dampak hukum atas putusan ini terhadap diri anda selaku penghadap jika anda ke notaris???lupakan dulu masalah notaris-nya karena mereka hanya "pejabat" publik yang selalu di marginalisasikan oleh negara, tidak di gaji dan untuk pengangkatannya pun "diperas" oleh "oknum-oknum" negara, jika ditanya "klo bgitu knp mau jadi notaris??" karena demi hukum bukti otentik itu merupakan bukti terkuat yang diterima oleh hukum di negara ini dan notaris adalah pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk membuat bukti otentik tersebut..jika bicara "oknum" maka negara ini penuh dengan kiasan itu mulai dari hakim sampai tingkat RT ada "oknum", saya tidak membela notaris krn sy tau notaris pun bnyk yg bejat dan tidak paham kode etik, yang menjadi keprihatinan saya kenapa karena segelintir "orng bodoh" yang kebetulan memiliki profesi sebagai "notaris" institusi Notaris secara keseluruhan menjadi korbannya, msh bnyk notaris di negara ini yang paham dan mengikuti kode etik, sayang mereka juga ikut menjadi korban dari putusan ini..menjadi "pertapa" di gunung memang akan menyelamatkan seseorang dari "banjir bandang" tapi sayangnya dia hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri, setelah "banjir bandang" surut dan tidak ada lagi mahluk yang tersisa selain "pertapa" itu apakah dia mampu hidup seorang diri??
Bangga MKBuyung A Sasono 30.05.13 21:05
Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Adil; Terima kasih pada Majelis Hakim MK yang bijaksana; akhirnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, TELAH DIBATALKAN. Dalam fakta hidupnya dunia telah banyak "oknum-oknum" yang dengan "kekuasaan" pada saat frasa pasal tersebut berlaku, telah berlindung dibalik MPD dan Pasal tsb. Sebaiknya tidak perlulah turun kejalan, menambah masalah dunia saja, tapi naiklah ke gunung, banyaklah belajar dari nilai falsafah pendakian Gunung. Hidup Petualang! Hidup Pendaki !

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.