MK memutuskan tidak menerima permohonan uji materi Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2), Pasal 195 KUHAP serta Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan setiap putusan sah jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
MK menyatakan uji materi Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP nebis in idem (perkara objek yang sama). Sementara, MK menolak uji materi Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, salah seorang Hakim Konstitusi Harjono mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda).
“Permohonan Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP tidak dapat diterima. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di Gedung MK, Kamis (30/5).
Pengujian undang-undang itu dimohonkan advokat, M. Zainal Arifin. Dia meminta tafsir MK terkait makna putusan batal demi hukum. Sebab, dalam putusan kasus Sisminbakum dengan terdakwa Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu yang melepaskan Romli dan membebaskan Yohanes tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan seperti disyaratkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.
Selain itu, putusan itu tidak mencantumkan ‘nama penuntut umum’ seperti dipersyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP. Padahal mengacu Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan hakim yang tak mencantumkan dua syarat tersebut mengakibatkan batal demi hukum. Ketentuan itu dinilai mengandung ketidakpastian hukum bagi terdakwa/terpidana/korban dan merugikan pihak lainnya.
Sama halnya dengan Pasal 195 dan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang ketika pembacaan putusan kenyataan tidak terbuka untuk umum, khususnya ketika hakim membacakan putusan di tingkat banding, kasasi, dan PK.
Mahkamah menilai permohonan ini menggunakan dasar/alasan pengujian yang sama dengan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012, sepanjang Pasal 197 ayat (2) KUHAP nebis in idem. Demikian pula, dengan pengujian Pasal 199 ayat (2) KUHAP karena ketentuan Pasal 197 ayat (2) berlaku juga untuk Pasal 199 ayat (2) KUHAP.