hukumonline
Jumat, 31 Mei 2013
Pemerintah Berupaya Kurangi Pengangguran Intelektual
Dengan memperbanyak informasi lapangan pekerjaan sampai meningkatkan keterampilan.
ADY
Dibaca: 3457 Tanggapan: 0
Pemerintah Berupaya Kurangi Pengangguran Intelektual
Foto : kamissore.blogspot.com

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan para sarjana tak dapat lagi hanya mengandalkan ijazah untuk mencari kerja. Para sarjana juga harus memiliki kompetensi dan keterampilan kerja yang baik agar terserap pasar kerja dengan cepat.

Dari data BPS, sampai Februari 2013 tercatat total pengangguran 7,17 juta orang dan 360 ribu orang diantaranya lulusan perguruan tinggi. Tingginya jumlah pengangguran intelektual itu bukan berarti peluang kerja para sarjana tertutup, namun kesempatan yang ada sangat kompetitif.

Oleh karena itu Muhaimin mengatakan pemerintah sudah mempersiapkan piranti yang dibutuhkan mulau dari aturan, pembenahan mekanisme pembelajaran, serta revitalisasi menyeuruh terhadap sumber daya pendidikan.

Sejalan dengan itu program link and match yang digelar agar para sarjana dapat terserap pasar kerja sesuai dengan bakatnya, Muhaimin mengatakan kurikulum pendidikan perlu dibenahi. Begitu pula dengan peningkatan kompetensi guru, instruktur dan penyusunan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran, Muhaimin menyebut pemerintah menggunakan lima strategi. Yaitu informasi dan layanan ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja, pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Serta program darurat penciptaan lapangan kerja, padat karya dan infrastruktur.

Untuk memfasilitasi para sarjana yang mencari kerja, Muhaimin mengimbau perguruan tinggi menggelar kegiatan bursa kerja (job fair) secara rutin. Menurutnya, bursa kerja bermuatan strategis mempercepat perekrutan tenaga kerja karena membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang diharapkan. Sejalan dengan itu Muhaimin menjelaskan Kemenakertrans telah membuat bursa kerja online yang terintegrasi di 33 provinsi, meliputi 404 kabupaten/kota.

“Pemerintah terus berusaha menekan pengangguran intelektual sehingga Indonesia tidak akan dipenuhi oleh para penggangguran intelektual yang penyerapan kerjanya rendah karena lapangan kerja yang tersedia tak mampu menampung lulusan perguruan tinggi yang minim keahlian dan keterampilan kerja,” kata Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Rabu (29/5).

Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan membuka lapangan kerja adalah masalah penting yang mesti menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya salah satu keberhasilan sebuah pemerintahan dapat diukur dari perbandingan antara jumlah populasi dan ketersediaan lapangan kerja (EPR). Untuk itu, pemerintah dan DPR dirasa penting untuk memasukan EPR dalam indikator pembangunan di Indonesia. Pasalnya, selama ini Timboel tak melihat EPR dijadikan indikator. Yang kerap digunakan pemerintah sebagai indikator pembangunan biasanya inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kurs mata uang.

Timboel mencatat EPR pada masa pemerintahan Presiden SBY periode 2004 – 2009 berkisar di angka 60 dan meningkat 62,9 tahun 2010. Capaian itu lebih rendah dibandingkan tahun 2000 yaitu 63,6. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir di atas 6 persen, diharapkan dapat mendongkrak EPR. Khusus lulusan pendidikan tinggi, Timboel melihat rasio EPR masih rendah, hanya 13,9. Baginya, hal itu menunjukan pemerintah belum mampu menyelaraskan kurikulum pendidikan tinggi dengan dunia kerja.

Timboel berpendapat program link and match bukan wacana baru, tapi sudah dibahas sejak 20 tahun lalu dan sampai sekarang pemerintah dianggap gagal mewujudkannya. Pasalnya, terlihat kurikulum pendidikan tinggi tidak sesuai dengan pasar kerja. Akibatnya, tak sedikit jumlah pengangguran intelektual. Oleh karenanya, secara umum Timboel mengimbau agar pemerintah dan DPR mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mengarahkan APBN pada sektor riil yang potensial membuka lapangan kerja.

Sejalan dengan itu, Timboel melanjutkan, Kemenakertrans dituntut serius menjalankan lima strategi untuk mempercepat penurunan angka pengangguran dengan mengucurkan anggaran yang tepat dari APBN. Menurutnya, dalam rangka mengurangi pengangguran, Kemenakertrans diimbau untuk tidak terfokus pada kegiatan bursa kerja online ataupun job fair. Harus diterbitkan kebijakan lain yang mendorong terbukanya lapangan kerja.

“Menakertrans harus memberikan insentif dan peluang bagi para sarjana yang mau berwiraswasta. Seperti permodalan, akses pasar, infrastruktur, dan lain sebagainya. Hal itu diutamakan untuk sarjana di daerah,” ujarnya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Jumat (31/5).

Sementara soal meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pengurus DPN APINDO, Muhammad Aditya Warman, mengatakan hal itu adalah kewajiban pemerintah. Sayangnya, ia melihat banyak Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah yang rusak dan tidak dapat berfungsi lagi sebagai tempat melatih dan mendidik tenaga kerja.

Aditya mencatat di masa Orde Baru, jumlah BLK mencapai delapan ratusan dan menyebar di seluruh Indonesia. Tapi sekarang, BLK yang masih berfungsi hanya puluhan. Untuk meningkatkan produktifitas dan keterampilan tenaga kerja Aditya memandang penting bagi pemerintah serius membenahi BLK. “Tugas pemerintah itu melatih tenaga kerja,” tukasnya dalam diskusi yang digelar federasi serikat pekerja Aspek Indonesia di Jakarta, Kamis (30/5).

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.