Pemerintah Berupaya Kurangi Pengangguran Intelektual
Utama

Pemerintah Berupaya Kurangi Pengangguran Intelektual

Dengan memperbanyak informasi lapangan pekerjaan sampai meningkatkan keterampilan.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Foto : kamissore.blogspot.com
Foto : kamissore.blogspot.com

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan para sarjana tak dapat lagi hanya mengandalkan ijazah untuk mencari kerja. Para sarjana juga harus memiliki kompetensi dan keterampilan kerja yang baik agar terserap pasar kerja dengan cepat.

Dari data BPS, sampai Februari 2013 tercatat total pengangguran 7,17 juta orang dan 360 ribu orang diantaranya lulusan perguruan tinggi. Tingginya jumlah pengangguran intelektual itu bukan berarti peluang kerja para sarjana tertutup, namun kesempatan yang ada sangat kompetitif.

Oleh karena itu Muhaimin mengatakan pemerintah sudah mempersiapkan piranti yang dibutuhkan mulau dari aturan, pembenahan mekanisme pembelajaran, serta revitalisasi menyeuruh terhadap sumber daya pendidikan.

Sejalan dengan itu program link and match yang digelar agar para sarjana dapat terserap pasar kerja sesuai dengan bakatnya, Muhaimin mengatakan kurikulum pendidikan perlu dibenahi. Begitu pula dengan peningkatan kompetensi guru, instruktur dan penyusunan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran, Muhaimin menyebut pemerintah menggunakan lima strategi. Yaitu informasi dan layanan ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja, pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Serta program darurat penciptaan lapangan kerja, padat karya dan infrastruktur.

Untuk memfasilitasi para sarjana yang mencari kerja, Muhaimin mengimbau perguruan tinggi menggelar kegiatan bursa kerja (job fair) secara rutin. Menurutnya, bursa kerja bermuatan strategis mempercepat perekrutan tenaga kerja karena membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang diharapkan. Sejalan dengan itu Muhaimin menjelaskan Kemenakertrans telah membuat bursa kerja online yang terintegrasi di 33 provinsi, meliputi 404 kabupaten/kota.

“Pemerintah terus berusaha menekan pengangguran intelektual sehingga Indonesia tidak akan dipenuhi oleh para penggangguran intelektual yang penyerapan kerjanya rendah karena lapangan kerja yang tersedia tak mampu menampung lulusan perguruan tinggi yang minim keahlian dan keterampilan kerja,” kata Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Rabu (29/5).

Tags: