hukumonline
Jumat, 07 Juni 2013
Pengambilan Sumpah Advokat PERADI Sempat Tertunda
KAI mengaku menghalangi kedatangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.
M-14/M-15
Dibaca: 11384 Tanggapan: 8
Pengambilan Sumpah Advokat PERADI Sempat Tertunda
Pengambilan sumpah advokat Peradi di Jakarta, Rabu (5/6). Foto: SGP

Pelaksanaan pengambilan sumpah advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, (5/6) sempat tertunda. Penyebabnya adalah keterlambatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang akan mengambil sumpah para peserta di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton tempat diselenggarakannya acara.

Sesuai jadwal, seharusnya prosesi pengangkatan dan pengambilan sumpah ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Namun kenyataannya acara baru digelar sekira satu setengah jam kemudian.

Proses pengangkatan dilakukan dengan cara membacakan surat keputusan pimpinan nasional PERADI. Dilanjutkan dengan membacakan satu persatu nama calon advokat yang akan dilantik.

Usai pengangkatan, para peserta seharusnya diambil sumpahnya terlebih dulu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengharuskan seorang advokat bersumpah sebelum menjalankan profesinya di sidang terbuka pengadilan tinggi.

Namun apa daya. Para peserta harus menunggu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang akan memimpin pengambilan sumpah menggantikan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang dikabarkan sudah pensiun dan belum ada penggantinya.

Sembari menunggu kehadiran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, panitia melanjutkan acara dengan pembacaan sambutan-sambutan. Mulai dari panitia penyelenggara hingga perwakilan dari advokat yang baru saja dilantik.

Akhirnya setelah lama menanti, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun hadir disambut dengan tepuk tangan dari seluruh peserta.Setelah itu proses pengambilan sumpah dilakukan secara serentak sesuai dengan agama masing-masing peserta.

“Kita patut bersyukur bahwa pengambilan sumpah ini akhirnya dapat dilakukan, walaupun dengan berbagai lika-liku yang dihadapi,” ujar Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta A. TH. Pudjiwahono dalam sambutannya.

Dihalangi
Pudji mengakui bahwa salah satu hambatan dimaksud adalah terkait dengan kehadirannya yang telat di tempat acara. Menurutnya ada sekelompok masyarakat yang berusaha menghalang-halangi untuk pelaksanaan sumpah advokat kali ini. Kelompok tersebut berusaha menghalanginya keluar dari kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menuju tempat pelantikan advokat. “Namun saya tidak dapat menyebutkan itu dari kelompok mana,” ujar Pudji.

Sekjen PERADI Hasanuddin Nasuiton mengaku sempat cemas saat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tak kunjung hadir ditempat acara. Namun, perasaan cemas tersebut berganti dengan bahagia saat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan pengambilan sumpah.

“Ya saya bersyukur dan sudah lega sekarang akhirnya Wakil Kepala Pengadilan Tinggi bisa melaksanakan tugasnya pada hari ini,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin menuturkan, berdasarkan informasi yang beredar, usaha sekelompok masyarakat menghalang-halangi acara pelantikan advokat PERADI telah dilakukan sejak hari Selasa (4/6). Ada sekitar tujuh orang mendatangi kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menuntut agar Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melakukan pengambilan sumpah advokat PERADI. Kabarnya, mereka yang menghalangi ini berasal dari Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Hasanuddin menyampaikan bahwa masalah ini terjadi hanya untuk wilayah DKI Jakarta saja. Sebab untuk beberapa daerah yang telah dilaksanakan pengambilan sumpahnya tidak ada hambatan dan berjalan dengan lancar.

Hasanuddin menduga ada keterkaitan antara keterlambatan kedatangan Wakil Ketua Pegadilan Tinggi DKI Jakarta dengan diangkatnya mantan anggota KAI sebagai advokat PERADI dalam acara ini juga. “Saya rasa ada keterkaitannya,” ujar Hasanuddin.

Terpisah, Presiden KAI Indra Sahnun Lubis mengakui bahwa KAI memang berusaha menghalangi menghambat kehadiran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.Tindakan ini bukannya tanpa sebab. Pasalnya, lanjut Indra, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pernah menyatakan tak akan mengambil sumpah advokat PERADI maupun KAI. “Maka dari itu kami memprotes statement dari Ketua Pengadilan Tinggi saja,” ujar Indra kepada hukumonline lewat telepon, Rabu (5/6).

Share:
tanggapan
junjung tinggi undang-undang adovokatNurokhim, SH, MH 23.08.13 10:48
lulusan sarjana hukum tentu seharusnya taat hukum, klo kita ingin jadi pendekar hukum ikuti undang-undan dan kode etik advokat yang telah ada, para senior pendiri peradi jangan mengombang-ambinkan aturan yang sudah baku. ingin jadi advokat, ikuti aturannya, ikut PKPA, Ujiaan Profesi Advokat, Magang dua tahun, laporan sidang pidana dan perdata sesuai yang telah ditentukan, baru dilantik dan disumpah Pengadilan Tinggi. itu yang benar.
Jangan ngotot Jadi AdvokatGhufron Su'udi 19.06.13 23:07
Kalau ingin jadi advokat beneran ikuti saja prosedur yang ada sesuai dengan UU yang ada. Ikuti ujian yang dilakukan oleh Peradi dan kalau lulus ikuti sumpah yang dilakukan oleh PT setempat. Gampang, kok. Sebab masyarakat kita sekarang sudah kritis. Sama-sama sarjana hukum kan mesti harus paham.
Jangan Putus asa Mengikuti Ujian PeradiGhufron Su'udi 19.06.13 22:57
Teman-teman saya yang nggak lulus ujian advokat Peradi banyak yang ikut KAI. Kepada mereka saya sarankan jangan putus asa mengikuti ujian advokat lewat Peradi. Indra Syahnun Lubis waktu jadi tutor PKPA Peradi bertutur bahwa Peradi adsalah wadah tunggal advokat yang sah. Tapi saya tidak tahu mengapa sekarang dia malah melawan Peradi. Berarti Indra Syahnun tidak konsisten.
laukan langkah hukum dongdjojo 14.06.13 20:09
jangan menghalangi dengan cara fisik, lakukan langkah hukum, gugat Pengadilan Tinggi kalau gak mau melantik KAI, termasuk MA. Bagi calon advokat KAI, kalau pelantikan untuk KAI belum jelas, ya jangan ikut ujiannya KAI, sama-sama sarjana hukum masak gak ngerti..
yang adil dongdaniel 14.06.13 11:24
harusnya calon advokat ari KAI juga disumpah dong,..dimana keadilan? ato ada apa-apanya?
Pengambilan Sumpah Advokat PERADI Sempat TertundaYudi Sufredi 11.06.13 07:12
Yth - Hukumonline.com, Statement seorang Aparatur Negara dan atau yg mewakili wadah, dept, instansi dsb merupakan statement yg dapat dipertanggungjawabkan sesuai dgn profesi atau jabatannya yg melekat pada dirinya, dan terkait dgn pernyataan dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan statement profesi & jabatan yg melekat pada dirinya karena statement itu keluar pada saat dalam keadaan pembahasan Pengambilan sumpah Advokat, bukan pada saat kongko2 di Cafe yg mungkin sifatnya hanya ngobrol sebagai teman. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan aparatur negara yg perlu dipertanyakan integritas, kredibilitas dan akuntibilitasnya, semoga ini dapat menjadi lesson learn untuk kedepannya, salam.
SilaturahmiKOMNAS LKPI 10.06.13 14:23
Salam supremasi hukum untuk Hukumonline.com
Masih bingungUsep Syarif Hidayat 07.06.13 13:04
Kan sumpah dilakukan di sidang terbuka pengadilan tinggi, mengapa dilakukan di hotel Rizs Carlton? Mudahan persoalan ini jadi pelajaran yang berharga agar RUU Advokat segera disyahkan
Pelantikan dan Pengambilan sumpah calon advokat TIDAK LAGI MENJADI KEWAJIBAN di sidang terbuka PengaHendra Mansyah Nasution, S.H 09.06.13 00:14
Bahwa pada salah satu isi amar Putusan MK 101/PU-VII/2009 dalam frasanya; Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”. Setelah dalam jangka waktu 2 tahun amar putusan ini diputuskan oleh Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun organisasi advokat yang melakukan proses perselisihannya tentang siapa organisasi advokat yang sah? menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 melalui Peradilan Umum dan sampai saat ini belum juga terbentuk wadah tunggal organisasi advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini (UU NO. 18/2003) sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
analisa dulu klo ngomongkoko 12.06.13 21:04
di hotel jg bisa dilakukan sidang terbuka
usep jangan bingungvirza 13.06.13 11:30
usep coba baca lagi uu No. 18 th 2003 tentang Advokat, baru menanggapi tentang pelaksanaan sumpah, di sidang terbuka pengadilan tinggi maksudnya bukan harus di gedung pengadilan tinggi. usep sduah baca draf uud advokat yang baru, yang tidak lebih baik dari uu yang ada sekarang....makanya baca dan pahami uu jangan komentar tanpa dasar...
kan cuma tanya kokrepotUsep Syarif Hidayat 27.02.14 02:40
Alhamdulillah banyak yang nanggapin..... he...he....saya awam hukum bos...... cuma tanya saja...... soalnya pernah ada permintaan ke Hakim untuksidnag di tempat karena saksi sakit, hakim bilang, tempat sidnag pengadilan bukan di luar pengadilan....

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.