hukumonline
Kamis, 13 Juni 2013
Pendiri Primagama Dinyatakan Pailit
Lantaran proses perdamaian dalam status PKPU tidak tercapai.
HRS
Dibaca: 4457 Tanggapan: 0

Perjalanan panjang BNI Syariah dalam menempatkan pendiri lembaga bimbingan belajar Primagama, Purdi E Chandra berada dalam keadaan PKPU harus berakhir. Soalnya, pengadilan akhirnya menetapkan Purdi berada dalam keadaan pailit, Rabu (12/6).

Majelis hakim memutuskan untuk menyematkan status berada dalam pailit lantaran ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi.

Pasal tersebut mengatur tentang syarat diterimanya rencana perdamaian oleh para kreditor konkuren. “Setelah mendengar bahwa persetujuan rencana perdamaian tidak mencapai 2/3 suara, menyatakan termohon dalam keadaan pailit,” putus Ketua Majelis Hakim Lidya Sasando Parapat dalam persidangan, Rabu (12/6).

Lidya juga langsung mengangkat pengurus menjadi kurator untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan. Terkait dengan fee pengurus dan kurator serta biaya kepailitan, majelis memutuskan akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai mengerjakan pekerjaannya.

Mendengar putusan ini, pengurus dan kuasa hukum BNI Syariah enggan berkomentar. Ketika ditanya alasan tidak tercapai kesepakatan, kuasa hukum tetap enggan berkomentar dan hanya menjawab singkat. “Nanti saja setelah putusan,” ucapnya sambil melenggang pergi.

Mengadu ke MUI
Mendengar putusan majelis, kuasa hukum bos Primagama, Bambang Herianto akan mengajukan kasasi atas putusan majelis. Tidak hanya mengajukan kasasi, Bambang juga akan mengadukan majelis hakimnya ke Komisi Yudisial (KY) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bambang mengaku tidak terima dengan upaya yang ditempuh BNI Syariah dalam menyelesaikan pembayaran utang piutang ini. Menurutnya, sebagai perbankan syariah, bank seharusnya memperhatikan kondisi nasabah. Apabila nasabah tidak mampu membayar pinjaman, seharusnya jangka waktu pengembalian pinjaman diperpanjang hingga nasabah mampu membayar.

“Bukannya langsung diajukan PKPU. Karena ini perbankan syariah, kami akan mengadu ke MUI Senin ini,” tutur Bambang Herianto ketika dihubungi wartawan usai persidangan, Rabu (12/6).

Terkait dengan tidak tercapainya perdamaian, Bambang mengatakan kondisi ini terjadi lantaran ada salah satu kreditor konkuren yang menolak rencana perdamaian. Alasan penolakan pun tidak jelas. Padahal, Bambang menegaskan kliennya telah bersedia membayar sejumlah utang yang diperkarakan. Bahkan, dana untuk membayar sisa utang senilai Rp15 miliar sudah tersedia. Karena itu, Purdi pun memilih untuk membatalkan seluruh rencana perdamaian yang telah disetujui mayoritas kreditor.

Untuk diketahui, permohonan PKPU ini diajukan oleh BNI Syariah terhadap Purdi E Chandra lantaran Purdi gagal membayar utang yang telah ditetapkan batas waktu pembayarannya. Utang ini timbul dari fasilitas kredit yang dibuat dalam bentuk akad pembiayaan  murabahah.

Fasilitas kredit ini dikucurkan sebanyak dua kali, yaitu  pada 29 Agustus 2007 sebesar Rp3,3 miliar dan 9 Mei 2008 senilai Rp20,9 miliar.

Dalam perjanjiannya, fasilitas kredit itu harus diangsur setiap akhir bulannya. Namun, hingga gugatan ini diajukan Purdi tidak juga menyelesaikan kewajibannya. BNI Syariah sebetulnya sempat mengajukan somasi sebanyak tiga kali, yaitu 1 Desember 2011, 16 Desember 2011, dan 27 Desember 2011.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.