Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan diputuskan dalam tempo beberapa jam di sidang paripurna DPR, Senin (17/6). Apabila jadi naik, harga BBM dari Rp4500,-/liter menjadi Rp.6500,-/liter. Hal ini tentunya akan berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan biaya-biaya rumah tangga lainnya yang justru semakin membebani masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia, Bahrain, dalam siaran pers yang diterima hukumonline.
Selama ini, kata Bahrain, pemerintah beralasan bahwa kenaikan BBM adalah demi penyelamatan terhadap APBN dan penghematan uang negara serta menjaga subsidi tepat guna. Pemerintah juga menyatakan subsidi hanya dinikmati segelintir masyarakat yang mampu.
Bahrain mempertanyakan, jika persoalan subsidi selama ini tidak tepat guna, mengapa harus harga BBM yang di naikkan. “Apakah bukan mekanismenya saja yang diatur sehingga subsidi tersebut bisa benar-benar tepat guna,” ujarnya.
Dia juga menuding program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diajukan pemerintah sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM, berasal dari bantuan luar negeri yang tentunya akan menambah beban utang luar negeri Indonesia.
Apabila diteliti lebih dalam, lanjut Bahrain, persoalan kenaikan harga BBM tidak ada hubungannya dengan upaya pemerintah menyelamatkan APBN, menghemat subsidi dan berupaya mensejahterakan masyarakat miskin. Namun, kenaikan ini sebenarnya sudah menjadi komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak pertemuan G-20 tahun 2010 di London, Inggris.
“Dalam pertemuan tersebut, di mana subsidi BBM dapat menjadi Entry Barrier untuk kompetisi pasar BBM dalam negeri. Komitmen tersebut kemudian ditagih kembali pada saat G-20 di Moscow, Russia,” katanya.