hukumonline
Senin, 01 Juli 2013
Pemindahan Pengungsi Syiah Sampang Dinilai Tidak Manusiawi
Harusnya warga Syiah di Sampang dipulangkan dari GOR ke kampung halaman.
ADY
Dibaca: 723 Tanggapan: 2

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan, mengatakan relokasi warga Syiah Sampang dari tempat pengungsian di GOR Sampang ke Rusunawa di Sidoarjo, Jawa Timur tidak manusiawi. Pasalnya, para warga Syiah yang menjadi korban penyerangan itu menginginkan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Sampang, Jawa Timur.

Albert menyatakan hal tersebut usai menerima perwakilan warga Syiah Sampang yang beberapa waktu lalu mengayuh sepeda dari Surabaya menuju Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Wantimpres itu para korban didampingi sejumlah organisasi masyarakat sipil, salah satunya KontraS.

Menurut Albert, relokasi itu tidak sesuai dengan amanat Presiden SBY yang menegaskan dalam kehidupan bermasyarakat harus mengutamakan kerukunan dan toleransi. “Pemindahan paksa itu kebijakan yang tidak manusiawi, tidak bijaksana dan tidak tepat karena kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya kepada wartawan saat jumpa pers usai menerima perwakilan warga Syiah Sampang di kantor Wantimpres Jakarta, Senin (1/7).

Albert mengaku sempat mengunjungi para warga Sampang yang mengungsi di GOR Sampang beberapa waktu lalu. Kondisi para pengungsi di GOR Sampang serba kesulitan karena mereka terpaksa tidur di lantai dengan fasilitas terbatas. Parahnya lagi, kondisi yang memprihatinkan itu juga dialami oleh anak-anak.

Usai menyambangi para pengungsi di GOR Sampang itu sebenarnya Albert berharap agar pemerintah daerah melakukan upaya rekonsiliasi jika memang terjadi konflik antara warga Syiah dengan kelompok lainnya. Tapi yang diharapkannya itu bukan relokasi ke daerah lain sebagaimana yang dilakukan saat ini, tapi para pengungsi itu mestinya dipulangkan ke kampung halamannya.

Selaras dengan itu Albert telah mengimbau kepada Komnas HAM agar melakukan langkah untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga Syiah di Sampang. “Warga Syiah di Sampang punya hak yang sama dengan warga lainnya. Kalau rekonsiliasi bisa dilakukan mereka bisa dikembalikan ke tempat tinggalnya,” tuturnya.

Dalam rangka membantu menuntaskan persoalan yang dihadapi warga Syiah di Sampang, Albert mengatakan akan bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai Wantimpres. Salah satunya melayangkan surat kepada Presiden SBY. Sejalan dengan itu Albert melihat pemerintah sudah membentuk tim yang dikomandoi Kemenkopolhukam dan berharap tim tersebut memberikan hasil yang objektif dalam menangani kasus Syiah di Sampang. Sehingga warga Syiah Sampang dapat dipulangkan ke rumahnya masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, koordinator KontraS, Haris Azhar, mengatakan, kehadirannya ke Wantimpres dalam rangka menyampaikan keinginan warga Syiah Sampang untuk mengadukan persoalan mereka kepada Presiden SBY. Oleh karenanya, diharapkan Wantimpres dapat menjembatani keinginan para warga Syiah Sampang itu. Para perwakilan warga Syiah Sampang yang mengendarai sepeda dari Surabaya ke Jakarta menurut Haris membawa amanat dari para pengungsi Syiah Sampang agar Presiden SBY menuntaskan persoalan mereka.

Pasalnya, aparatur pemerintahan di daerah dinilai tidak mampu bertindak secara adil sebagaimana diharapkan warga Syiah Sampang. Mengingat keinginan para pengungsi itu sederhana, yaitu pulang ke kampung halaman, Haris mengimbau agar Presiden SBY mau menerima pengaduan mereka secara langsung. “Jadi presiden tidak perlu takut bertemu mereka,” tukasnya.

Untuk mendorong penyelesaian kasus Syiah Sampang, Haris berharap Wantimpres dapat memanggil sejumlah komisi yang ada untuk membentuk tim bersama. Ketika tim yang anggotanya terdiri dari setiap komisi itu dibentuk, Haris yakin upaya menuntaskan persoalan Syiah di Sampang menjadi lebih baik. Tentu saja tim tersebut bukan hanya fokus mengurusi persoalan pemindahan paksa yang dialami warga Syiah Sampang, tapi juga rentetan kasus yang terjadi sebelumnya.

Misalnya, Kompolnas, mendorong adanya penyelesaian secara hukum jika ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran pidana. Begitu pula dengan Ombudsman, dapat mengawasi secara langsung jika ada aparatur pemerintah yang tidak maksimal menjalankan tugasnya melayani warga, khususnya Syiah di Sampang. “Patut diduga ada pelanggaran HAM berat karena pemerintah daerah mendukung pengusiran warga Syiah Sampang, serta memfasilitasi munculnya kebencian kepada komunitas Syiah Sampang,” urai Haris.

Terkait tim yang sudah dibentuk pemerintah untuk menuntaskan kasus Syiah Sampang, Haris mengatakan sampai sekarang tim tersebut dirasa belum membuahkan hasil kerja yang menggembirakan. Alih-alih memulangkan para pengungsi dari GOR Sampang ke kampung halaman, Menkopolhukam, Djoko Suyanto, dinilai malah bersikap menguatkan pengusiran warga Syiah Sampang.

Sementara, salah satu perwakilan warga Syiah Sampang yang mengendarai sepeda dari Surabaya ke Jakarta, Muhammad Rosyid, menegaskan bahwa para pengungsi minta perlindungan dari pemerintah. Khususnya perlindungan atas hak mereka untuk bebas berkeyakinan. Selain itu mereka menginginkan agar pemerintah pusat turun tangan membantu pemulihan hak-hak warga Syiah Sampang yang hilang akibat penyerangan yang dilakukan kelompok tertentu beberapa waktu lalu. Rosyid berharap agar Presiden SBY mau menemui mereka sebelum bulan puasa tiba. “Kami berharap agar warga Syiah Sampang dipulangkan ke kampung halaman,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Wahai Syi'ah BertobatlahLalu Lalang 03.07.13 07:34
Mudah2an warga syi'ah di Indonesia ini segera bertobat agar mereka hidup tenang di dunia dan akhirat, wahai warga syiah sadarlah dan peluklah islam dengan sebenarnya, ingatlah bahwa syia'ah bukan Islam.
Optimis rekonsiliasi warga Syiah Sampang akan terlaksana!Hafsyah 02.07.13 13:55
Relokasi bukan solusi, relokasi tidak diinginkan oleh warga syiah sampang apalagi dengan cara yang tidak manusiawi, mereka diusir dari penampungan sementara, status mereka pengungsi. Mereka cuma ingin pulang ke kampung halamannya, dan mereka meminta pemerintah menghargai dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia, warga negara. Mari saling menghormati dan ciptakan masyarakat yang toleran, damai dan sejahtera !!! Merdeka...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.