hukumonline
Rabu, 03 Juli 2013
Perusahaan PMA Wajib Alih Status Anak Perusahaan
Alih status tidak berlaku surut. Pengertiannya masih membutuhkan kejelasan.
FNH
Dibaca: 3894 Tanggapan: 0
Perusahaan PMA Wajib Alih Status Anak Perusahaan
Seminar hukumonline tentang Perka BKPM No. 5 Tahun 2013. Foto: SGP

April lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri, mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur soal pelaksanaan penanaman modal khususnya dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di seluruh Indonesia. Aturan tersebut dikeluarkan lewat Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Berangkat dari semangat penyederhanaan perizinan investasi, Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 ini akhirnya hanya membagi perizinan menjadi dua bagian, yakni izin prinsip untuk memulai usaha, dan izin usaha pada saat siap produksi atau operasi. Sebelum Perka ini disahkan, proses perizinan investasi harus melewati tiga tahapan yakni izin pendaftaran, izin prinsip serta izin usaha.

Tidak hanya menyederhanakan perizinan, BKPM juga mengatur batasan minimal investasi bagi Penanam Modal Asing (PMA). Pasal 22 Perka BKPM menyatakan total nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar atau setaranya dalam satuan dolar Amerika Serikat (US$), di luar tanah dan bangunan.

Lebih lanjut Pasal 28 mengatur anak perusahaan milik PMA juga harus dialihkan statusnya menjadi PMA. Pasal 28 ayat (9) mengatakan, “Atas diterbitkannya Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing kepada perusahaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus ditindaklanjuti oleh anak perusahaan dengan mengajukan Izin Prinsip sebagai perusahaan penanaman modal asing.”

Deputi Bidang Pelayanan BKPM, Lestari Indah M, mengakui Pasal mengenai alih status tersebut banyak dipertanyakan oleh investor sejak Perka BKPM terbit. Ia menjelaskan, aturan ini mewajibkan perusahaan yang melakukan alih status menjadi PMA setelah Perka ini diterbitkan, dalam waktu 1 (satu) tahun harus mengubah status anak perusaaan menjadi PMA. Sementara bagi PMA yang telah mendapatkan izin sebelum Perka ini dikeluarkan, anak perusahaan tidak diwajibkan melakukan alih status. “Aturan ini tidak berlaku surut atau retroaktif,” kata Lestari dalam seminar yang diadakan oleh hukumonline di Jakarta, Selasa (02/7).

Lebih lanjut Lestari menambahkan, semangat Pasal 28 tersebut adalah untuk melindungi Indonesia sesuai dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pasalnya, perusahaan induk yang berstatus PMA, tak jarang memiliki anak perusahaan beroperasi dalam sektor-sektor yang dibatasi oleh pemerintah di dalam DNI. Cara yang kerap dipakai adalah dengan cara membeli saham induk milik PMDN yang memiliki anak perusahaan.

Perusahaan yang dimaksud juga berlaku bagi perusahaan Terbuka (Tbk). Dalam perusahaan Tbk, untuk menentukan status perusahaan PMA atau PMDN, Lestari mengatakan BKPM akan mengacu kepada kepemilikan saham  yang paling besar dan lebih dari 50 persen. Jika suatu perusahaan saham terbesar (pemilik saham pengendali) dimiliki oleh asing, maka perusahaan tersebut berstatus sebagai PMA. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 49.

Giovani Mofsol Muhammad, partner pada Hanafiah Ponggawa and Partners mengaku pengertian “tidak berlaku surut” tersebut belum jelas. Bahkan, Perka BKPM tidak menjelaskan berapa batasan kepemilikan saham PMA sesuai dengan DNI. “Pemegang saham PMA, itu batasannya seperti apa?,” kata Giovani kepada hukumonline.

Untuk itu, ia mengharapkan agar BKPM memberikan detail-detail tiap aturan yang dicantumkan di dalam regulasi tersebut. Aturan tersebut, katanya, harus dibuat dalam bentuk formal, misalnya, lewat perubahan Perka. Jika tidak, Ia khawatir detail-detail aturan tersebut hanya menjadi guidance, yang diterbitkan untuk internal BKPM.

Secara garis besar, Giovani menilai Perka itu baik untuk pemerintah guna menjaga DNI. Namun bagi PMA, aturan ini akan memperkecil upaya untuk mengelabui pemerintah dalam memasuki usaha-usaha yang memang sudah dibatasi dalam DNI.

Giovanni mengharapkan BKPM kembali mengkaji proses alih status terutama menyoal penjualan saham ke pasar. Alih status akan terbentur pada penjualan saham, yang belum tentu akan langsung diminati pasar. “Jika dalam jangka setahun tidak terjual bagaimana? Karena aka nada kemungkinan PMA bilang kalau sahamnya belum terjual padahal mereka belum menawarkan. Hal tersebut yang harus diantisipasi,” pungkasnya.

Koordinasi

Guna mengawasi peredaran saham pasar modal, Lestari mengaku BKPM akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan HAM. Koordinasi ini dilakukan dalam upaya penentuan saham pengendali pada perusahaan Tbk. Pasalnya, data saham tersebut berada di tangan OJK. Namun diakui oleh Lestari, permintaan data ke OJK memakan waktu yang cukup lama, mencapai dua pekan. “Memang meminta ke OJK agak makan waktu dan lama, sekitar dua minggu,” jelas Lestari.

Koordinasi tersebut, kata Lestari, hanya sebatas penentuan PMA dan PMDN dalam rangka identifikasi DNI. Permintaan data ini, mutlak harus dikoordinasikan bersama OJK.

Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen AHU, dilakukan dalam upaya pengurangan penggunaan dokumen asli kepada petugas front office saat pengajuan permohonan perizinan atau nonperizinan. Sejak aturan ini berlaku, setiap pihak yang ingin mengurus perizinan atau nonperizinan diwajibkan menunjukkan dokumen asli guna menghindari pemalsuan data.

“Tetapi nanti seiring waktu akan dikurangi karena dokumen asli dapat diakses melalui Dirjen AHU,” imbuhnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.