Palu sidang diketuk pimpinan rapat paripurna DPR, Priyo Budi Santoso. Bukan persetujuan pengesahan perundangan, tetapi Priyo mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Keuangan.
Revisi UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sudah dibahas sejak duatahun lalu. “Sidang paripurna menyetujui pembentukan Pansus RUU Keuangan Negara,” ujar Priyo, Kamis (11/7).
Anggota Komisi XI dari F-PD Achsanul Qosasi sepakat UU Keuangan Negara perlu revisi. Tujuannya untuk menyesuaikan perkembangan politik anggaran yang ada saat ini.Sekaligus memperbaiki sistem keuangan karena ada beberapa undang-undang baru dan direvisi seperti UU Asuransi, UU Bank Indonesia dan UU Perubahan Nilai Tukar.
Namun, pengesahan hanya sebatas pembentukan Pansus, setelah sebelumnya digarap Panitia Kerja (Panja) DPR. Tidak ada pengesahan komposisi pimpinan Pansus Revisi UU Keuangan Negara. Terkait itu, Priyo hanya menjawab, pemilihan pimpinan Pansus berdasarkan Tata tertib (Tatib) yang berlaku.
Wakil Ketua DPR itumenambahkan, pemilihan pimpinan Pansus RUU Keuangan Negara mesti mempertimbangkan jatah pembagian fraksi. Priyo berpendapat nantinya akan diperlihatkan fraksi- fraksi mana saja yang sudah mendapat jatah ketua dalam suatu Pansus.
Oleh sebab itu, pembagian jatah posisi ketua Pansus akan terbagi rata bagi semua fraksi. Menurut politisi Partai Golkar itu, fraksi partai kecil pun nantinya akan mendapat bagian jatah posisi ketua Pansus. Dikatakan Priyo, selama ini dalam pemilihan anggota dan pimpinan Pansus acapkali dimulai dari nol.
Padahal, pimpinan dewan sedianya harus memperhatikan komposisi fraksi dengan melihat jumlah Pansus yang ada, dan siapa saja pimpinannya. “Dengan demikian semua fraksi, bahkan Hanura sekalipun tu berhak mendapatkan posisi ketua. Tapi tetap dengan konfigurasi,” imbuhnya.