Perancis Tanyakan Status Blok Mahakam
Berita

Perancis Tanyakan Status Blok Mahakam

Pemerintah tegaskan kepentingan Indonesia harus diutamakan.

Oleh:
CR15
Bacaan 2 Menit
Perancis Tanyakan Status Blok Mahakam
Hukumonline

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur diprioritaskan untuk kepentingan Indonesia. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius yang didampingi beberapa pengusaha Prancis di Kementerian ESDM, Jumat (2/8).

Jero mengatakan, dalam pertemuan tersebut Menlu Perancis menanyakan status Blok Mahakam. Blok yang saat ini dioperasikan oleh raksasa migas asal Perancis, Total EP itu kontraknya akan berakhir pada 2017 mendatang.

“Pak menteri (Laurent Fabius, red.) tadi menyampaikan bagaimana Blok Mahakam? Saya katakan sedang dikelola, kepentingan Indonesia harus diutamakan tapi kepentingan pihak Prancis, Total kita harus serius mempertimbangkannya,” ujar Wacik.

Jero juga menyampaikan keinginannya untuk melibatkan Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam di masa mendatang. Alasannya, sudahlima puluh tahun blok itu dikelola oleh kontraktor asing. Maka itu, sudah saatnya perusahaan nasional seperti Pertaminaturut memiliki peran. “Pihak Pertamina harus diajak perannya, untuk investasi itu,” ujarnya.

Total sendiri telah mengajukan proposal perpanjangan dengan melakukan komitmen investasi USD7,3 miliar. Total E&P Indonesie telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, perusahaan asal Perancis itu mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017.

Anggota Komisi VII DPR yang membidangi masalahEnergi dan Sumebr daya Mineral, Satya Wira Yudha,mengingatkan pemerintah harus segera memutuskan. Sebab, ketidakjelasan respon pemerintah dikhawatirkan akan menimbulkan kegamangan bagi investor seperti Total.

Menurut Yudha, keputusan terbaik menyangkut Blok Mahakam bergantung pada pemerintah dan masing-masing pihak. Untuk menentukan pihak mana yang terbaik untuk menjadi operator Blok Mahakam, perlu dilakukan due diligence. Ia menjelaskan, pemerintah tak bisa serta merta menunjuk pertamina atau total.

Tags:

Berita Terkait