Jumat, 16 Agustus 2013
Pidato 16 Agustus, Konvensi Ketatanegaraan Warisan Orba
Ketua MK mencatat hanya tersisa dua konvensi ketatanegaraan di Indonesia.
ALI/ASH
Dibaca: 37634 Tanggapan: 0

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru saja menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangka HUT RI ke-68 di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tak ada aturan yang tertulis mewajibkan ini dilaksanakan. Namun, praktek ini secara terus menenerus dilaksanakan, sehingga dianggap sebagai konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjelaskan pidato kenegaraan ini merupakan satu dari sedikit konvensi ketatanegaraan yang tersisa pasca amandemen UUD 1945.

“Konvensi ketatanegaraan kita saat ini hanya tinggal pidato kenegaraan presiden dihadapan DPR dan DPD (setiap 16 Agustus,-red) dan pidato pengantar RAPBN dan Nota keuangan dihadapan DPR,” tuturnya kepada hukumonline, Jumat (16/8).

Dahulu, lanjut Akil, ada pidato tahunan presiden dihadapan MPR, tetapi sekarang praktek ini sudah tak dijalankan lagi seiring dengan perubahan konstitusi.

Akil menjelaskan secara teoritis konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan praktik ketatanegaraan yang juga bagian dari konstitusi yang tak tertulis untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. “Praktiknya ditaati karena merupakan kebutuhan dalam penyelenggaran negara,” tuturnya.

Dalam buku “Teori dan Hukum Konsitusi”, Prof. Dahlan Thaib dkk menulis sejarah pidato kenegaraan presiden untuk memperingatui Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ini dimulai sejak era Orde Lama. Di era ini, presiden setiap tanggal 17 Agustus mempunyai kebiasaan untuk berpidato dalam suatu rapat umum yang mempunyai kualifikasi tertentu, seperti rapat raksasa, rapat Samodra dan lainnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berpulang pada 2009 lalu ini menjelaskan biasanya pidato yang dikemukakan oleh presiden menyangkut hal-hal di bidang ketatanegaraan.

“Namun di bawah Orde Baru kebiasaan di atas telah ditinggalkan, sebagai gantinya pada setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat,” jelasnya. 

Bila Akil mencatat hanya ada tinggal dua praktek yang disebut konvensi ketatanegaraan, Dahlan mencatat lebih dari itu. Salah satunya adalah praktek di MPR yang mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. “Itu contoh-contoh yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang sedang berjalan,” sebutnya.

Berdasarkan catatan hukumonline, MK sendiri pernah berpendapat bahwa sistem pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan secara terpisah merupakan kebiasaan atau praktek ketatanegaraan yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Pendapat ini terdapat pada Putusan uji materi UU No. 42 tahun 2008 yang mengatur pemilihan presiden.

Kala itu, MK berpendapat pemisahaan pileg dan pilpres bukan hal baru pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, pemisahan itu juga sudah terjadi. “Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau konvensi ketatanegaraan (kebiasan) yang telah menggantikan ketentuan hukum,” demikian bunyi pendapat MK.

Namun, tiga hakim konstitusi –termasuk Akil Mochtar- tak sependapat bila pemisahan ini dianggap sebagai konvensi dengan menyatakan dissenting opinion. Akil mengkritik pengertian konvensi ketatanegaraan yang dianut mayoritas koleganya. 

“Sulit untuk diterima, karena pemilu baru akan berlangsung dua kali (Tahun 2004 dan rencananya 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan,” sebutnya kala itu.

Namun, benarkan bila sebuah praktik ketatanegaraan dapat disebut konvensi bila sudah dilaksanakan secara berulang-ulang (lebih dari sekali)?

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshidiqie punya pendapat lain. Ia menyampaikan pendapatnya ini ketika mengomentari pidato presiden di depan DPD setiap 23 Agustus apakah bisa disebut sebagai konvensi. Jimly membedakan antara konvensi ketatanegaraan dengan kebiasaan ketatanegaraan. 

“Satu kali pun bisa dianggap konvensi,” ujarnya kala itu.

Jimly menjelaskan bahwa konvensi ketatanegaraan bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kekurangan UUD 1945, disamping dengan perbaikan secara formal serta dengan penafsiran judicial.

Berdasarkan catatan hukumonline, presiden yang pernah membagi pidato kenegaraannya di hadapan DPR pada 16 Agustus, dan di hadapan DPD pada 23 Agustus akhirnya berubah. Faktanya, tahun ini, presiden menyampaikan pidato kenegaraannya dihadapan DPR dan DPD sekaligus di hari yang sama. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.