Kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Total Indonesie dan Inpex di Blok Mahakam akan berakhir pada Maret 2017. Blok tersebut sudah dikuasai kontraktor selama 45 tahun sejak 1 April 1967.
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kontraktor diperbolehkan mengajukan perpanjangan kontrak kepada pemerintah. Kedua kontraktor Blok Mahakam telah mengajukan perpanjangan kontrak sejak 2007 yang berulang hingga sekarang.
Di sisi lain, UU Migas juga mengatur bahwa PT Pertamina (Persero) berhak mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mengelola. Pertamina sudah menyatakan permintaan itu sejak Juni 2008.
Peneliti Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menegaskan idealnya status perpanjangan kontrak ditetapkan antara lima hingga sepuluh tahun sebelum berakhirnya kontrak. Hal ini untuk memberi kepastian investasi dan pasokan bagi pembeli gas.
“Pemerintah harus segera menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada BUMN atau perusahaan minyak milik negara,” kata Marwan dalam sarasehan nasional bertema 'Kembalikan Blok Mahakam Kepada Anak Bangsa' di gedung DPR Jakarta, Rabu (28/8).
Blok Mahakam diperkirakan masih memiliki cadangan minyak sekitar 6-8 triliun cubic feet serta 100 juta barel minyak. Pada awal kontrak dibuat, diperkirakan cadangan gas yang terkandung sebanyak 27 triliun cubic feet (TCF) beserta 600 juta barel minyak. Dengan asumsi harga gas US$ 12 per juta british thermal unit (MMBTU) dan minyak seharga US$ 100 per barel, cadangan tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ 106 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno berpandangan pengelolaan Blok Mahakam perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas karena menyangkut ketahanan energi nasional di masa depan. Dia mengingatkan, Blok Mahakam jangan lagi dikuasai pihak asing yang tidak memberi keuntungan kepada rakyat Indonesia.