Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kerugian keuangan negara terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara sebesar Rp6,7 trilun.
"Ada kerugian keuangan negara berdasarkan temuan tim optimalisasi penerimaan negara (OPN) yaitu PNBP dari hasil royalti dan iuran tetap dari sektor mineral dan batubara pada 2003-2011 sebesar Rp6,77 triliun yang dihitung berdasarkan nilai tukar dolar Rp9 ribu saat itu," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung KPK Jakarta, Kamis (29/8).
Temuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers seusai rapat bersama dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo dan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany.
"Sedangkan potensi kerugian negara dari royalti yang belum dibayar sepanjang 2010-2012 adalah 1,22 miliar dolar AS dan dari lima lima produksi mineral terbesar yaitu nikel, bijih besi, timbal, bauksit dan mangan sebesar 24,6 juta dolar AS dan belum ada pemberian sanksi administrasi seperti pencabutan izin perusahaan apalagi sanksi pidana," ungkap Busyro.
KPK, menurut Busyro, juga berpendapat bahwa ada ironi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam seperti batubara karena Indonesia hanya memiliki cadangan 20 miliar ton atau 2,63 persen cadangan dunia padahal memproduksi 376 juta ton pada tahun 2011 dengan lebih dari 80 persen produksi untuk tujuan ekspor.
"Ada 309 juta ton batubara diekspor per tahun, ada upaya sistematis yang terindikasi adanya ekploitasi, sehingga dikhawatirkan 20 tahun ke depan batubara di Indonesia akan ludes, selain itu ada keengganan pelaku usaha tambang untuk melakukan renegosiasi di kontrak sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba," ungkap Busyro.
Sedangkan berdasarkan presentasi Dirjen Pajak, Busyro menjelaskan bahwa ada ribuan pelabuhan tikus yang tidak terkontrol.