hukumonline
Jumat, 06 September 2013
Ini Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans Outsourcing
Untuk dijadikan acuan bagi para pihak.
IHW
Dibaca: 5388 Tanggapan: 2

Menakertrans Muhaimin Iskandar menerbitkan surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan dari Permenakertrans No 19 Tahun 2012 tentang Outsourcing. Surat edaran yang dibuat pada 26 Agustus 2013 itu diberi nomor SE.04/MEN/VIII/2013.

Di dalam surat itu, Muhaimin berharap pedoman ini dijadikan acuan bagi para pihak dalam melaksanakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau biasa disebut dengan outsourcing.

Lebih lengkapnya, Menakertrans menguraikan pedoman tersebut di bagian lampiran sebanyak 14 halaman. Lampiran tersebut juga dilengkapi dengan 14 contoh surat dan formulir yang mesti diisi para pihak yang terlibat dalam aktifitas outsourcing.

Pada bagian lampiran tersebut, Menakertrans juga memberikan defenisi terlebih dahulu atas beberapa istilah yang sebelumnya sudah diatur dalam Permenakertrans. Misalnya tentang asosiasi sektor usaha yang diartikan sebagai perkumpulan beberapa perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama dan sejenis, dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga ada istilah ‘alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan’ yang didefinisikan sebagai serangkaian pekerjaan yang menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat mengenai pekerjaan atau kegiatan utama dan penunjang.

Pemborongan pekerjaan
Pedoman ini berusaha menjawab pertanyaan yang kerap muncul mengenai harus terpisahnya kegiatan pemborongan pekerjaan dengan pekerjaan utama. “Maksudnya adalah bukan lokasinya yang terpisah, tetapi pelaksanaan pekerjaannya yang terpisah. Hal ini disebabkan ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan,” demikian tertulis dalam pedoman. 

Isu lain terkait pemborongan pekerjaan yang diatur dalam pedoman ini adalah mengenai perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan. Pedoman ini menegaskan bahwa perintah tersebut penting agar pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pemborongan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

Lebih lanjut pedoman ini juga mengatur tentang tiga jenis asosiasi sektor usaha yang akan menetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. Pertama adalah asosiasi yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu asosiasi yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan berada di bawah binaan kementerian/lembaga pembina sektor terkait atau instansi teknis terkait di pemerintah daerah.

Terakhir adalah asosiasi sektor usaha yang terdaftar di kamar dagang dan industri, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nantinya, ketiga asosiasi ini yang akan menetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.

Penyediaan jasa pekerja
Pada pedoman ini instansi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota diminta untuk meneliti isi perjanjian penyediaan jasa pekerja. Hal yang diteliti adalah kelengkapan persyaratan perusahaan berbentuk PT, jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja outsourcing, penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja bersedia menerima dari perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya.

Selain itu juga perlu diteliti hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja outsourcing. Apakah berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja kontrak) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

Apabila kelengkapan persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dapat menolak pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja.  

Pengawasan dan sanksi
Tak kalah penting dari pedoman ini adalah penjelasan mengenai pengawasan dan sanksi. Tahapan pengawasan diawali dengan pemeriksaan ke perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Dalam hal ditemui pelanggaran, pengawas ketenagakerjaan akan menerbitkan nota pemeriksaan yang memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang ditetapkan. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui pengadilan hubungan industrial.

Soal sanksi, pedoman ini menjelaskan ada tiga jenis sanksi. Pertama adalah beralihnya hubungan kerja pekerja dari perusahaan penerima pemborongan kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

Sanksi kedua adalah pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja tidak mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja kepada instansi ketenagakerjaan setempat. Juga ketika perusahaan penyedia jasa pekerja tidak mencatatkan perjanjian kerja kepada instansi ketenagakerjaan.

Sanksi terakhir adalah perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT antara perusahaan penyedia jasa pekerja dan pekerja sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat. 

Share:
tanggapan
Perlun PengawasanWaldi 27.09.13 09:14
Saya kira apapun dan bagaimanapun bentuk hukum dan mekanismenya yang terpenting adalah pengawasan terhadap hukum dan aturan yang telah ditetapkan.
mohon kirim SE No 04 thn 2013 serta 14 lampiranny yg mesti diisi oleh pemberi kerja dan penerima peksyafrizal 09.09.13 10:13
sy masih kabur

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.