Berlebihan, Gaji Hakim Agung Rp500 Juta
Berita

Berlebihan, Gaji Hakim Agung Rp500 Juta

Beban negara pasti bertambah, integritas masih jadi pertanyaan.

Oleh:
RFQ
Bacaan 2 Menit
Berlebihan, Gaji Hakim Agung Rp500 Juta
Hukumonline

Usulan Komisi Hukum Nasional (KHN) agar hakim agung bergaji Rp500 juta agar kebal suap dinilai anggota Komisi III dari F-PDIP Eva Kusuma Sundari berlebihan.“Kesejahteraan hakim penting, tapi ini lebih soal mental,” ujarnya melalui pesan singkat kepadahukumonline, Jumat (6/9).

Dia menambahkan harus kondisi keuangan negara yang saat ini masih susah payah. Menurut dia, dengan gaji saat ini melebihi Rp20 juta sudah cukup buat hakim agung dan tidak terlalu membebani negara.

Kemampuan negara sebagai pertimbangan disampaikan pula anggota Komisi III dari F-Partai Demokrat, Harry Witjaksono. Ia menegaskan, mental seorang hakim agung semestinya tahan akan godaan suap. “Profesi hakim itu merupakan panggilan jiwa, seperti guru punya jiwa mendidik,” ujarnya.

Terpenting, jelas politisi Partai Demokrat itu, kalaupun kenaikan gaji hakim agung diwujudkan, belum tentu ada jaminan hilangnya praktik mafia peradilan di MA. Selain persoalan mental, pengawasan internal dan eksternal mesti diperketat. Meski masih saja perbuatan suap terjadi. Menurut Harry hakim agung perlu diberikan gaji memadai. Asalkan sebanding dengan produk putusan perkara yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

Terpisah, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berpendapat gaji hakim agung saat ini sudah terbilang tinggi. Apalagi dengan berbagai tunjangan bagi seorang hakim agung. “Tidak relevan. Tidak masuk akal,” ujarnya.

Apalagi penambahan gaji hingga setengah miliar membuat APBN membengkak. Bahkan, bukan obat ampuh menghilangkan praktik korupsi.

Menurutnya, solusi yang tepat jika disesuaikan dengan kemampuan negara adalah dengan melakukan pengetatan pengawasan internal dan eksternal. Menurutnya perfoma hakim agung dalam membuat putusan pun dinilai belum terlalu maksimal. Indikatornya, putusan tersebut mesti memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Tags: