Komisi III DPR diminta melakukan kajian mendalam terhadap rencana pemberlakuan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) hakim agung setiap lima tahun sekali terhadap hakim agung terkait pembahasan RUU MA. “Usulan ini perlu kajian mendalam, sebab sudah ada undang-undang (masa jabatan hakim agung, red) yang mengaturnya,” tutur Kepala Biro Humas MA, Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Senin (9/9).
Ridwan menyarankan yang terpenting saat ini dipikirkan KomisI III DPR cq Panja RUU MA, bagaimana mengisi kekurangan hakim dan hakim agung yang selama ini tidak diberi kuota. Sebab, dalam beberapa seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY dan DPR kuota yang diminta MA tidak terpenuhi.
Tak kalah penting, lanjut Ridwan, bagaimana membangun capacity building lewat peningkatan pendidikan dan bimbingan yang efektif. “Kan kalau masalah pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atau hakim agung yang tidak profesional sudah ada ketentuan, prosedur yang mengaturnya,” kata Ridwan.
Kaitannya dengan rencana DPR memperpendek masa usia pensiun hakim agung menjadi 67 tahun, Ridwan mempertanyakan rasionalitas batas usia pensiun itu. “Mencari hakim agung saja sulit didapat, mengapa usia pensiunnya harus diperpendek menjadi 67 tahun?”
Menurut dia jika masa usia pensiun hakim agung disahkan menjadi 67 tahun hanya sedikit saja hakim agung yang sampai menjalani masa jabatan selama 10 tahun. “Hanya segelintir hakim agung yang sampai 2 X 5 tahun, karena saat diangkat tentunya mereka sudah berusia lanjut. Itu bisa dilihat dari syarat-syarat menjadi hakim agung,” katanya.
Terpisah, Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun mengatakan terkait wacana itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR untuk memutuskan yang terbaik. Akan tetapi, dia meminta agar didahului evaluasi dengan melihat berbagai aspek akan pentingnya fit and proper test per lima tahun.
”Evaluasi dari berbagai aspek seperti tingkat integritas hakim agung yang diragukan atauprofesionalitas yang semakin menurun,” kata Gayus.