Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 1 Januari 2014, pemerintah mengalihkan program Jamkesmas ke PT Askes. Menurut Menkes, Nafsiah Mboi, jajaran Kemenkes, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PT Askes akanmemberikan perhatian khusus dalam menjalani proses pengalihan peserta Jamkesmas itu. Sehingga, tahun depan sudah tidak ada lagi persoalan Jamkesmas yang diwariskan kepada BPJS Kesehatan.
Khusus untuk kepala dinkes tingkat provinsi di seluruh Indonesia, Nafsiah menginstruksikan agar mereka memberi dukungan sehingga pengalihan peserta Jamkesms dapat berjalan baik. Menurutnya, peran Dinkes tingkat provinsi sangat penting karena berperan menetapkan kebijakan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerahnya. Nafsiah tidak ingin mendengar ada kepala Dinkes yang tidak peduli atas proses pengalihan atau transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan.
Selain itu Nafsiah juga mendorong agar Dinkes untuk lebih terbuka dan sensitif terhadap perubahan atau dimulainya era jaminan kesehatan yang menyeluruh lewat BPJS Kesehatan. “Saya minta saudara (Kepala Dinkes seluruh Indonesia,-red) melakukan pembinaan dan pemantauan di wilayah masing-masing,” katanya dalam acara penandatanganan kerjasama pengalihan peserta Jamkesmas di Jakarta, Minggu (8/9).
Pada acara yang dihadiri kepala Dinkes dan cabang PT Askes dari berbagai daerah itu Nafsiah menegaskan, aparat pemerintahan yang mengurusi bidang kesehatan dari tingkat nasional sampai daerah jangan berpangku tangan ketika BPJS Kesehatan sudah berjalan. Namun, harus berperan aktif mendorong agar BPJS Kesehatan mampu meningkatkan kepesertaan. Sebab, langkah itu diperlukan agar jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage dapat dicapai lewat BPJS Kesehatan. “Seluruh penduduk harus terjamin, masuk BPJS Kesehatan,” tandasnya.
Di samping mendorong kepesertaan, Nafsiah memandang perlu bagi seluruh pihak terkait meningkatkan penyelenggaraan kesehatan yang promotif dan preventif. Lewat cara itu, jumlah penduduk yang sakit dapat dikurangi sehingga biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan dapat berkurang karena masyarakat sehat. Selaras dengan itu Nafsiah mengatakan sudah meminta para ahli kesehatan melakukan kajian terhadap semua jenis penyakit, terutama katastropik atau memakan biaya mahal. Seperti, kanker, gagal ginjal, stroke dan diabetes. “Kita minta bagaimana mencegah terjadinya penyakit itu. Sehingga mengurangi kesakitan dan kecacatan,” ujarnya.
Oleh karenanya, untuk keberlanjutan jaminan kesehatan nasonal yang digelar BPJS Kesehatan Nafsiah mengingatkan pentingnya kendali biaya. Seperti obat-obatan dan alat kesehatan, tidak sedikit yang diperoleh dengan cara impor. Untuk mendorong agar biaya kesehatan tidak mahal, obat-obatan dan alat kesehatan itu mestinya tidak dipatok pajak impor terlampau tinggi. Kemudian, perlu juga mendorong perusahaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri agar mampu mengembangkan produk-produknya. Sehingga dapat menopang keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
Terkait klaim peserta Jamkesmas, Nafsiah mengatakan Kemenkes bertanggung jawab atas seluruh klaim yang diajukan peserta Jamkesmas sampai 31 Desember 2013. Setelah itu tanggung jawab beralih ke PT Askes yang bakal berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.