Saat ini empat kementerian yang terkait dengan program hilirisasi tambang tengah menggodok Term of Reference (ToR) atau panduan implementasi UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Thamrin Sihite, mengatakan ToR tersebut nantinya menjadi sarana penyamaan persepsi sejumlah kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"ToR ini untuk menentukan posisi kami, artinya agar satu suara," ujarnya.
Dalam ToR itu, akan diatur mengenai kewajiban memurnikan bijih logam dalam negeri dan pelarangan ekspor bijih pada 2014. UU Minerba menyatakan bahwa pemurnian logam merupakan kewajiban dan harus dilakukan di dalam negeri. Dengan demikian, menurut Thamrin, pengusaha dapat melakukan konsorsium untuk membangun pabrik pemurnian di dalam negeri.
Thamrin juga memastikan, pekan depan atau setidaknya pekan ini, empat kementerian akan membicarakan tentang renegosiasi yang salah satunya membahas mengenai pemurnian. "Pemurnian yang ada di dalam negeri artinya sampai menjadi logam," ujarnya.
Dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban tersebut, nantinya terhitung mulai 12 Januari 2014 tidak ada perusahaan yang boleh mengekspor konsentrat lagi. Namun, sesuai dengan kebijakan ekspor tambang, perusahaan tambang yang belum bisa membangun pabrik pemurnian sendiri diperbolehkan untuk membentuk konsorsium.
“Pemerintah juga tengah menggodok wacana menaikkan bea keluar hingga 60% jika melakukan ekspor untuk pengusaha yang telah melakukan komitmen membuat smelter,” tambah Thamrin.
Selain pemurnian logam, di dalam ToR itu nantinya akan diatur ketentuan mengenai pengolahan batu bara. Pengolahan yang dimaksud antara lain, misalnya dengan menaikkan kadar kandungan batu baranya. Pengolahan batu bara juga dapat berupa pencucian atau mengubah ukuran batu bara.